Saling Ngotot KPU vs Taufik, Berujung Lapor Polisi

In Eksposisi

SinarHarapan.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap memastikan Ketua DPD Partai Gerindra, M Taufik tak masuk ke Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2019.

Menurut KPU, M Taufik tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai bakal calon legislatif (bacaleg), meski Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) meloloskan Taufik sebagai bacaleg DPRD DKI Jakarta.

Hal itu lantaran status M Taufik sebagai mantan narapidana korupsi. Berpedoman pada Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tahun 3018 pasal 4 ayat 3, mantan napi korupsi dilarang maju sebagai wakil rakyat. Demikian dikutik dari Kompas.com

Sementara Bawaslu, dalam memutus sengketa, berpegang pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang tidak memuat larangan mantan napi korupsi.

Sejak masa verifikasi bacaleg, M Taufik dinyatakan TMS sebagai bacaleg sehingga tak dimasukan ke Daftar Calon Sementara (DCS).

Oleh karenanya, KPU memastikan tak akan menetapkan Taufik sebagai caleg, serta tidak memasukan namanya di DCT 20 September 2018 mendatang.

“Kan dia dari DCS sudah TMS,” kata Komisioner KPU, Ilham Saputra di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/9/2018).

Ilham menjelaskan, bacaleg yang ditetapkan menjadi caleg namanya harus masuk ke DCT. Dalam kasus M Taufik, kesempatan untuk bisa ditetapkan sebagai caleg hanya jika uji materi Mahkamah Agung (MA) terhadap PKPU menyatakan larangan mantan napi korupsi untuk “nyaleg” menyimpang dari UU Pemilu.

Seperti diketahui, saat ini tengah dilakulan uji materi PKPU di MA. Namun proses tersebut harus tertunda lantaran Undang-undang Pemilu yang menjadi acuan PKPU juga tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dia (M Taufik) harus masuk di DCT, tapi kan dia sekarang betul-betul ditolak. Dia kan musti mengajukan (uji materi) PKPU,” tutur Ilham. Sementara itu, MA sampai saat ini masih mempelajari materi gugatan judicial review (JR) terhadap PKPU tersebut.

M Taufik (Ist)

Sementara itu, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik melaporkan seluruh komisioner KPUD DKI Jakarta ke Polda Metro Jaya. Para komisioner itu dipolisikan lantaran dianggap tak menjalankan putusan Bawaslu yang meloloskan M Taufik sebagai caleg di Pemilu 2019.

“Melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tujuh komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta yang dianggap sudah merampas hal konstitusional klien kami, dalam hal ini M Taufik. Jadi pasal yang diduga dilanggar oleh para komisioner ini adalah Pasal 16 ayat 1 kitab Undang-Undang hukum pidana,” ujar kuasa hukum M Taufik, Mohammad Taufiqurrahman, di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (10/9/2018), seperti dikutip dari detikcom.

Taufiqurrahman menuding KPUD DKI bersikap arogan dalam menyelenggarakan Pemilu 2019. Dia menyebut KPUD DKI tak menaati aturan hukum yang berlaku.
 

You may also read!

Permenhub Ojol: Siapkan Shelter, Tarif Rp 3.000 Per Km Dipertimbangkan

SinarHarapan.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna

Read More...

KAI Siap Datangkan Kereta Hydrogen Pertama di Dunia ke Indonesia

SinarHarapan.id – Indonesia menjadi negara Asia pertama yang secara serius menunjukkan ketertarikannya pada kereta hydrogen Coradia iLint. Hal ini diperlihatkan

Read More...

Pendidikan Karakter di Sekolah Jadi Prioritas, Guru Bahagia Murid Bahagia

SinarHarapan.id - Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) perlu terus ditingkatkan di seluruh sendi kehidupan, termasuk di lingkungan sekolah, mengingat tantangan

Read More...

Mobile Sliding Menu