Kasus Kemah Pemuda, dari LPJ Fiktif sampai Tuduhan Kriminalisasi

In Eksposisi

Foto: Merdeka.com

 

SinarHarapan.id – Dahnil Anzar Simanjuntak menjadi perhatian publik, kali ini bukan sebagai Koordinator Juru Bicara Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019, namun posisinya sebagai Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah. aparat kepolisian pada Jumat, 23 November 2018.

Dahnil berurusan dengan kepolisian terkait dugaan penyimpangan anggaran kegiatan kemah dan apel Pemuda Islam Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI tahun anggaran 2017.

Dahnil tak sendiri. Ketua panitia acara kemah pemuda, Ahmad Fanani juga turut dipanggil.

Acara Apel Kebangsaan Pemuda Muslim itu mengambil tema ‘Pemuda Hebat Menjaga Bumi’. Acara yang diprakarsai Kemepora itu diselenggarakan di Kompleks Candi Prambanan pada 16-17 Desember 2017. Saat itu, pihak Kemenpora mengklaim acara diikuti lebih dari 20.000 kader Kokam Muhammadiyah, Banser NU, dan organisasi kepemudaan lainnya.

Foto: Liputan6.com

Perkembangan terbaru kasus ini pun menarik perhatian masyarakat. Polisi menduga ada data fiktif di dalam laporan pertanggungjawab (LPJ) yang dibuat Pemuda Muhammadiyah terkait apel dan kemah Pemuda Islam 2017.

Menanggapi dugaan itu, Ketum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku tak tahu menahu, seperti dituliskan detikcom.

“Saya nggak tahu karena saya nggak pernah lihat LPJ itu. Tanya ke yang teknis ya, Mas Fanani yang paham. Karena saya nggak pernah terlibat dalam hal-hal teknis,” jelasnya kepada wartawan di Sportorium UMY, Bantul, DIY, Senin (26/11/2018).

Dahnil mengaku tidak pernah membubuhkan tanda tangan di LPJ kegiatan tersebut. Sementara tanda tangan yang ada di LPJ adalah hasil scan.

“Itukan (tanda tangan) discan dan saya tidak mengetahui isinya ya,” lanjutnya.

Sementara Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan PP Pemuda Muhammadiyah, Ahmad Fanani, enggan mengomentari dugaan LPJ fiktif. Menurutnya, sebaiknya isu tersebut langsung ditanyakan ke polisi.

“Tanya sama polisi dong fiktifnya di bagian mana?,” tuturnya.

Dahnil Simanjuntak merasa dikriminalisasi dalam kasus dugaan penyimpangan dana Kemah Kebangsaan ini. Ia menilai sikap kepolisian justru menghina presiden.

“Kegiatan itu kan melibatkan pak Presiden Jokowi. Itu justru yang terlibat dikegiatan itu. Beliau bahkan mengundur waktu kegiatan itu. Kami hanya difasilitasi untuk mengumpulkan massa pemuda Muhammadiyah kegiatan itu,” ucapnya kepada Kompas.com.

“Jadi kalau pihak kepolisian justru mempermasalahkan kegiatan yang diinisiasi oleh Menpora dan pak Presiden untuk kepentingan pak Presiden justru malah pihak kepolisian sedang justru menghina presiden,” ujarnya.

Namun, meski merasa diri tidak bersalah, Dahnil, seperti dilaporkan polisi, mengembalikan uang sebesar Rp 2 miliar ke Kemenpora.

Kasubdit Tipikor Ditkrimsus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Bhakti Suhendarwan menyebut Dahnil Anzar Simanjuntak mengembalikan uang Rp 2 miliar ke Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Demikian laporan CNN Indonesia.

Pengakuan itu diperoleh Bhakti saat dia memeriksa Dahnil sebagai saksi. Uang itu disebut terkait dengan acara kegiatan kemah dan apel Pemuda Islam Indonesia yang dilaksanakan oleh Kemenpora RI tahun anggaran 2017.

Pengembalian itu, lanjut Bhakti, dilakukan Dahnil pada Jumat (23/11). Uang itu sendiri diambil dari uang kas PP Pemuda Muhammadiyah.

Dahnil pun pernah berujar,”Yang jelas ini kegiatan yang diinisiasi oleh Kemenpora yang melibatkan Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor. Tapi anehnya cuma kami yang diperiksa dan dicari-cari.”

Meski ujarannya itu pun ternyata berbeda dengan kenyataan.

Foto: Tribunnews.com

“Kita sudah periksa staf Kemenpora pada 19 November, kita periksa GP Ansor 19 November juga,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (26/11/2018), seperti dilaporkan Tribunnews.

Hasilnya dari pemeriksaan tersebut, polisi tidak menemukan dugaan penyimpangan dana yang digunakan oleh GP Ansor.

Jatah dana Rp 3,5 miliar jadi tanggung jawab GP Ansor untuk pelaksanaan Kemah Pemuda Islam 2017.

“Ya betul (ada dana Rp 3,5 miliar), dan kita sudah sesuai prosedur. Secara prosedur kita ikuti, sesuai aturan. Dari awal sampai akhir, secara teknis GP Ansor telah terpenuhi, begitu,” kata Anggota Panitia Kemah Pemuda Islam dari GP Ansor, Safaruddin, saat dihubungi detikcom, Sabtu (24/11/2018).

Foto: detik.com

Safaruddin merupakan panitia kemah pemuda yang mewakili GP Ansor memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada Senin (19/11) lalu. Safaruddin menyebut diperiksa polisi sejak pukul 10.00 WIB hingga tengah hari.

“Kita jelaskan teknis pelaksanaan seperti apa. Secara administrasi seperti apa, dua hal itu, yang penting kita dari GP Ansor secara prosedural memenuhi, secara teknis dari pelaksanaan kegiatan kita jalankan, sehingga clear tidak ada masalah,” tutur Safaruddin.

You may also read!

Hitung Sementara, 73 Persen WNI di Inggris dan Irlandia Pilih Jokowi-Ma’ruf

SinarHarapan.id - Pasangan calon (paslon) 01 Ir. H. Joko Widodo dan Dr. KH Ma'ruf Amin memperoleh 2.966 suara (73,82 persen)

Read More...

PSI dan PDIP Primadona, Jokowi-Ma’ruf Unggul 72 Persen di Hongaria

SinarHarapan.id-Paslon 01, Jokowi - Ma’ruf memimpin dengan perolehan suara 227 dari total suara 317 di PPLN Budapest, Hongaria.  Hal

Read More...

Jokowi-Ma’ruf Amin Raup 91 Persen Suara di Iran

SinarHarapan.id- Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ir. H. Joko Widodo dan Dr. KH Ma'ruf Amin memperoleh suara 90,90 persen

Read More...

Mobile Sliding Menu