Pernyataan Ketum PSI Tak Ada Masalah Hukum, Pelapor Cari Sensasi  

In Eksposisi

SinarHarapan.id – Pernyataan yang disampaikan Ketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie yang menolak Perda Injil dan Syariah seharusnya tidak perlu dipermasalahkan. Hukum di Indonesia mesti universal berlaku untuk semua agama, tidak parsial.

Demikian pernyataan Peneliti senior The Wahid Institute Rumadi Ahmad kepada Okezone. Dia malah mengaku heran dengan langkah hukum yang diambil oleh Eggy Sudjana yang melaporkan Grace ke Bareskrim Polri karena dianggap penolakan tersebut sebagai bentuk penista agama.

“Berlebihan itu. Pernyataan kayak gitu seharusnya dijadikan sebagai diskursus publik saja. Sama artinya membuka berbagai macam dirkursus terkait adanya perda itu, terlepas diterima atau ditolak. Jangan dikit-dikit polisi, dikit-dikit polisi, ” kata Rumadi saat dihubungi, Minggu (18/11/2018).

Dia mengaku khawatir dengan banyak kasus pelaporan di tahun politik. Rumadi mengungkapkan, politisi yang cepat melaporkan seseorang ke polisi saat berbeda pandangan akan berbahaya saat memiliki kekuasaan.

“Menunjukkan orang seperti itu jika mempunyai kekuasaan akan membungkam kalau ada perbedaan. Orang kaya gini kalau punya kekuasaan bahaya,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PSI Grace Natalie menyampaikan sikap penolakannya terhadap perda yang berlandaskan agama termasuk Perda Syariah dalam acara ulang tahun keempat partainya di ICE BSD, Tangerang, pada 11 November 2018 lalu.

Grace berkata partainya tidak akan pernah mendukung perda yang berlandaskan agama, seperti Perda Syariah dan Perda Injil.

“PSI akan mencegah lahirnya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindakan intoleransi di negeri ini. PSI tidak akan pernah mendukung perda-perda Injil atau perda-perda syariah,” ucap Grace.

Pernyataan tersebut dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh pengacara Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Eggi Sudjana, lantaran pernyataan Grace soal penolakan terhadap Perda Syariah dianggap sebagai penodaan agama.

Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan kepada JPNN, perbedaan sikap dalam demokrasi merupakan hal yang lumrah. Sehingga langkah yang diambil oleh PSI itu merupakan sikap dari satu partai terhadap rencana kebijakan yang akan dibuat.

“Dalam demokrasi seseorang, kelompok ataupun partai punya pendapat politik masing-masing. Apa yang dilakukan PSI khususnya ketumnya merupakan posisi politik PSI. Itu hal normal,” katanya saat dihubungi.

Perbedaan sikap itu, dia menambahkan, seharusnya diselesaikan melalui jalur politik. Bukan melalui jalur hukum seperti Eggi yang melaporkan Ketua Umum PSI Grace Natalie ke polisi.

“Karena dia inginkan ada perda syariah atau tidak, itukan langkah politik. Perjuangkan saja secara politik. Jadi enggak ada relevansinya. Langkah Eggi Sudjana ini mengada-ada,” jelas Bonar.

Pakar tata hukum negara Bivitri Susanti malah menilai laporan Eggi Sudjana terhadap Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie sebagai ajang cari sensasi seperti dikutip dari JPNN.

Menurutnya, Grace tidak bisa dijerat dengan pasal tentang penodaan agama karena idenya yang ingin menolak peraturan daerah (perda) tentang agama.

“Saya sih melihatnya Eggi Sudjana seperti biasa mencari berita juga. Ingin isunya naik begitu untuk menyerang pihak-pihak yang berseberangan. Jadi, saya melihatnya ini momentum politik yang baik untuk tujuan beliau gitu,” kata Bivitri saat dihubungi, Jumat (16/11).

You may also read!

Mitsubishi Expander Resmi Menjadi Kendaraan Operasional Crew Garuda Indonesia

SinarHarapan.id -Sebanyak 401 unit kendaraan Mitsubishi XPANDER telah resmi diserahterimakan kepada Garuda Indonesia, khususnya untuk kelancaran dan kemudahan operational

Read More...

Penghargaan IICD Dibuka Menteri Keuangan Sri Mulyani

SinarHarapan.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) menerima cinderamata dari Ketua Dewan Penasehat IIPG Boediono dan disaksikan oleh Chairman Indonesian

Read More...

Bank BTN Emiten Terbaik Terapkan GCG

SinarHarapan.id - Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Iman Nugroho Soeko bersama Komisaris Independen Lucky Fathul Aziz menerima penghargaan

Read More...

Mobile Sliding Menu