Menteri Susi Percepat Perizinan Kapal, Jawaban dari Tantangan Presiden Jokowi  

In Eksposisi
  • Foto: KKP

SinarHarapan.id – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan pemerintah akan terus mengawal laut Nusantara tanpa pandang bulu. Ini sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo yang menginginkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

“Kita dengan tegas mengawal laut Indonesia tanpa pandang bulu dan tanpa kompromi,” kata Susi Pudjiastuti dalam acara peluncuran sistem perizinan perikanan e-service dan e-logbook yang digelar di Ballroom Gedung Mina Bahari (GMB) III, dikutip dari Antaranews, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Menurut Susi Pudjiastuti, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengawalnya dengan mengusung tiga pilar yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Ketiga pilar itu diterjemahkan menjadi berbagai program.

Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah telah membuahkan banyak hasil, seperti stok ikan lestari pada 2016 mencapai sekitar 12,5 juta ton.

Susi memaparkan jumlah tersebut telah melonjak lebih dari 5 juta ton dari saat awal pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla terbentuk pada medio 2014.

“Kedaulatan juga di-support dengan turunnya Peraturan Presiden No 44 Tahun 2016,” katanya. Ia menambahkan regulasi tersebut mendaulat bahwa modal, kapal buatan, dan ABK yang digunakan dalam menangkap ikan di Indonesia haruslah berasal dari dalam negeri.

Untuk itu, ujar dia, sudah saatnya berbagai program kelautan dan perikanan masuk ke pilar ke-2 yaitu keberlanjutan, dengan memastikan bahwa stok ikan yang banyak ini akan terus ada pada masa depan.

Dia menginginkan agar stok perikanan nasional harus bisa dipastikan antara lain guna kecukupan konsumsi dalam negeri, keperluan industri perikanan domestik, serta untuk kemajuan perekonomian bangsa.

Peluncuran perizinan ini tampaknya juga merupakan jawaban dari “tantangan” Presiden Joko Widodo terkait lamanya perizinan perikanan.

Foto: Setkab

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar masalah perizinan kapal segera dibenahi. Saat dialog dengan sejumlah nelayan, ada yang menyebutkan perlu waktu 22 hari untuk mengurus perizinan kapal, Presiden Jokowi langsung menukas itu masih lama.

“Saya berikan contoh, izin di BKPM yang dulu bertahun-tahun sekarang kita ubah 2 jam bisa keluar 9 izin. 2 jam keluar 9 izin. 2 jam keluar 9 izin. Zaman kayak gini, zaman artifisial intelligence, zaman internet of things, zaman virtual reality, masa masih berhari-hari. Jam urusannya sekarang harusnya,” katanya dilansir dari laman Setkab, Kamis (31/1/2019).

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta kepada Dirjen yang mengurus masalah tersebut, agar membantu nelayan, jika laporan mereka tidak memberikan informasi yang cukup untuk keluarnya izin.

 

“Ya diajari mereka agar benar. Kemudian KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) juga harus benar. Laporan dari pengusahanya bener, tapi KKP juga harus benar dan cepat. Dua-duanya dong,” pesan Presiden Jokowi.

Presiden meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti agar memerintakan kepada Dirjen untuk membangun sebuah sistem untuk perizinan yang cepat. “Yang jam, sekarang urusan kita zaman IT kayak gini masih hari, masih minggu, enggak lah. Apalagi bulan, enggak lah. Jam,” pesan Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mencontohkan apa yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). “Pergi sekarang ke BKPM yang mau investasi, coba, kalau ada pengusaha yang di sini. Mau bangun apa, 9 izin, 2 jam jadi. Dan saya buktikan saya betul. Izin-izin yang lain, komitmen-komitmen. Artinya, yang syaratnya yang menyiapkan pengusahanya bukan di sisi pemerintah,” jelas Presiden.

Presiden menekankan agar ada pembenahan di dalam perizinan, sehingga betul-betul kita tahu sebetulnya hasil ikan yang kita dapatkan per tahun berapa itu jelas. “Masak 7.000 kapal sampai 13.000 kapal hilang, kita enggak dapat hasil yang melimpah. Ada yang keliru kan kalau gini,” ujarnya.

You may also read!

POLRI Ungkap Kasus TPPO Jaringan Internasional

SinarHarapan.id - Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Nico Afinta (keempat kiri), Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen

Read More...

Kemnaker: Meningkatkan Daya Saing Nasional Melalui Pelatihan Vokasi

SinarHarapan.id - Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, Bambang Satrio Lelono mengingatkan kepada semua pihak perihal revolusi

Read More...

Kelelahan, Masalah Utama Jemaah Haji Lanjut Usia

SinarHarapan.id -  Jemaah haji dari seluruh penjuru dunia mulai berdatangan ke tanah suci, baik di Madinah maupun langsung ke

Read More...

Mobile Sliding Menu