RUU Permusikan Jadi Kontroversi  

In Eksposisi

SinarHarapan.id – Rancangan Undang-Undang Permusikan menjadi kontroversi. Kehadirannya yang justru bersumber dari permintaan musisi, malah ditolak oleh sebagian besar musisi lain.

Danilla Riyadi, 28, geram ketika mendengar kabar DPR sedang mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Permusikan. Keponakan dari mendiang Dian Pramana Poetra itu mencatat setidaknya ada 19 pasal bermasalah di dalamnya.

Dia pun lantas membuat petisi lewat platform digital di situs Change.org dengan judul #TolakRUUPermusikan.

“RUU Permusikan: Tidak Perlu dan Justru Berpotensi Merepresi Musisi… Saya Danilla Riyadi, perwakilan dari teman-teman Koalisi Nasional Tolak Rancangan Undang-Undang Permusikan, bersama-sama menyusun petisi ini,” demikian Danilla membuka petisi tersebut, dikutip Minggu (3/2).

Danilla lalu memaparkan 19 pasal bermasalah dalam draf RUU yang antara lain diusulkan Anang Hermansyah dan tim Komisi X DPR RI tersebut.

Anang adalah seorang musisi senior di belantika media arus utama Indonesia. Kiprah musik politikus PAN tersebut pun mengantar dirinya terkenal sebagai juri dalam kontes menyanyi yang pernah digelar di salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia.

Sementara itu Danilla yang dikenal sebagai musisi independen alias indie menyatakan ia bersama kawan-kawannya dalam Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan menilai beleid yang tengah disusun itu pun berpotensi tumpang tindih dengan sejumlah undang-undang yang sudah ada, seperti dikutip dari CNN Indonesia.

“Seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dan Undang-Undang ITE. Parahnya, RUU ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, serta bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi. Sungguh Rancangan Undang-Undang yang sangat bermasalah bagi dunia musik Tanah Air,” tulis Danilla pada petisi tersebut.

“Kami bersepakat, bahwa tidak ada urgensi apapun bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Pemerintah untuk membahas dan mengesahkan sebuah RUU Permusikan seperti ini,” sambungnya.

Hingga ditinjau pada Senin (4/2) pagi, tercatat sudah 13.494 orang yang menandatangani petisi yang dibuat Danilla tersebut di situs Change.org.

Danilla memaparkan pihaknya merangkum setidaknya empat masalah dari RUU Permusikan yakni keberadaan pasal karet, memarjinalisasi musisi independen dan berpihak pada industri besar, memaksakan kehendak dan mendiskriminasi termasuk lewat uji kompetensi dan sertifikasi, dan mengenai informasi umum dan mengatur hal yang tidak seharusnya diatur.

“Kesalahan-kesalahan ini menunjukkan kekurangpahaman para penyusun naskah RUU Permusikan tentang keanekaragaman potensi dan tantangan yang ada di dunia musik. Banyaknya pasal yang “mengatur hal-hal yang tidak perlu diatur” tersebut menunjukkan tidak diperlukannya RUU Permusikan,” tulisnya dalam petisi tersebut.

Danilla menuliskan RUU Permusikan sendiri saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Hal itu berarti RUU tersebut menjadi salah satu yang akan dibahas untuk segera disahkan.

“Informasi yang didapat saat ini menyebutkan bahwa peringkat RUU Musik sudah naik dari urutan 183 (di tahun 2018), menjadi urutan 48 di tahun 2019,” tulis Danilla.

Ternyata, tak hanya lewat petisi. Perjuangan Danilla dkk itu pun dilakukan lewat sosialisasi protes mereka di akun Instagram. Mereka membuat akun Instagram khusus @koalisinasionaltolakruup. Mereka juga memainkan tanda pagar (tagar) #tolakRUUPermusikan dan #kntlruup.

Tercatat per Minggu (3/2) malam, jumlah musisi dan aktivis yang turut dalam koalisi nasional itu mencapai 267 orang. Selain itu, ada pula pendapat dari sejumlah musisi terhadap keberadaan RUU Permusikan. Beberapa di antaranya adalah Cholil Mahmud (Efek Rumah Kaca), Adrian Yunan, Jerinx (Superman is Dead), Rara Sekar, dan Mondo Gascaro.

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) pun mengeluarkan imbauan untuk meredakan kontroversi.

“Ketua DPR mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya pekerja seni, untuk dapat berpartisipasi dengan memberikan masukan terhadap materi RUU Permusikan, agar pembahasan RUU Permusikan sesuai dengan yang diinginkan masyarakat pekerja seni musik Indonesia,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Senin (4/1/2019).

Sedikitnya ada 19 pasal yang dianggap bermasalah di RUU Permusikan. Pasal-pasal itu dianggap pasal karet, memarjinalisasi musisi independen dan berpihak pada industri besar, hingga memaksakan kehendak dan diskriminasi.

Kembali ke pernyataan Bamsoet, dia mendorong pihak-pihak yang menolak RUU Permusikan ini untuk berdialog dengan intens kepada penggagas atau ke Komisi X DPR sehingga muncul kesepahaman. Dia juga memberi imbauan ke Komisi X DPR yang membidangi seni dan budaya.

“Mendorong Komisi X DPR RI untuk secara terbuka dan transparan dalam menerima masukan materi RUU Permusikan dari semua pihak khususnya musisi, agar RUU Permusikan dapat menampung kepentingan dari kelompok musisi dan stakeholder terkait di bidang permusikan,” ungkap Bamsoet.

Sementara itu, musisi sekaligus anggota Komisi X DPR, Anang Hermansyah, menceritakan kronologi usulan RUU Permusikan kepada detikcom.

Anang mengatakan ide tentang RUU Permusikan berawal dari ‘Kaukus Parlemen Anti Pembajakan’ yang diinisiasi dirinya bersama sejumlah politisi lintas fraksi pada 2015. Namun, hal itu dinilai tak berjalan efektif dalam memberantas pembajakan musik.

“Saat itu kita keliling ke berbagai pihak. Mulai Presiden, Kapolri, Jaksa Agung termasuk on the spot ke Glodok terkait dengan pemberantasan pembajakan di ranah musik,” kata Anang dalam keterangan tertulis, Jumat (1/2/2019).

Singkat cerita, pada Juni 2017 akhirnya DPR menyepakati pembuatan RUU Permusikan. Hal itu menyusul pertemuan antara Badan Legislasi (Baleg) dan komunitas musisi Kami Musik Indonesia (KAMI).

“Saat itu, 10 fraksi di DPR bulat mendukung keberadaan RUU Permusikan. Tidak hanya mendukung, DPR berkomitmen sebagai pihak yang menginisiasi RUU Permusikan. Momentum itu membuktikan, musik menyatukan sekat-sekat perbedaan politik,” sebut Anang.

Setahun berikutnya, Anang menuturkan perjalanan RUU Permusikan mengalami kemajuan. Kala itu muncul diskusi apakah RUU Permusikan diajukan Komisi X atau dari Baleg setelah disahkannya UU MD3 No 2/2018.

“Akhirnya RUU Permusikan diusulkan oleh Baleg melalui Badan Keahlian Dewan (BKD) yang terdiri dari para ahli dan birokrat DPR,” jelasnya.

“BKD meminta pendapat dari berbagai stakeholder terkait dengan materi yang terkandung dalam RUU tersebut. Meski tentu tidak semua pihak diminta pendapat dan masukan. Maklum saja, itu baru draf, baru rancangan,” imbuh Anang.

Dia menegaskan draf RUU Permusikan tertanggal 15 Agustus 2018 yang saat ini beredar di publik merupakan dokumen usulan DPR. Saat ini, kata Anang, RUU Permusikan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2019.

“Nah, pada sidang paripurna DPR pada 31 Oktober 2018, RUU Permusikan resmi masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2019,” ujarnya.

Anang pun mengaku senang dengan respons publik, khususnya musisi terhadap draf RUU Permusikan. Ia berharap RUU Permusikan segera rampung.

“Jika dicermati, perjalanan RUU Permusikan ini tergolong cepat. Saya melihat kuncinya terletak pada kesamaan ide antara stakeholder musisi bersama DPR RI. Teorinya, ini tidak mudah, karena DPR merupakan lembaga politik, tapi kenyatannya semua dimudahkan,” kata Anang.

You may also read!

POLRI Ungkap Kasus TPPO Jaringan Internasional

SinarHarapan.id - Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Nico Afinta (keempat kiri), Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen

Read More...

Kemnaker: Meningkatkan Daya Saing Nasional Melalui Pelatihan Vokasi

SinarHarapan.id - Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, Bambang Satrio Lelono mengingatkan kepada semua pihak perihal revolusi

Read More...

Kelelahan, Masalah Utama Jemaah Haji Lanjut Usia

SinarHarapan.id -  Jemaah haji dari seluruh penjuru dunia mulai berdatangan ke tanah suci, baik di Madinah maupun langsung ke

Read More...

Mobile Sliding Menu