AROPI Pertanyakan Peraturan Pemilu No 7

In Foto

Pendiri Asosiasi Riset Opini Punlik (AROPI), Denny JA didampingi Ketua Umum AROPI Sunarto dan Anggota AROPI Umar S Bakry mempertanyakan Peraturan Pemilu No 7, Tahun 2017 pasal 449 ayat 2 dan 5 yang melarang Lembaga Survei mengumumkan hasil hitung cepat sebelum dua jam pencoblosan selesai saat jumpa pers di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta, Jumat (15/3/2019). Terkait kembalinya pasal yang memgancam hak warga untuk tahu lebih cepat, maka AROPI mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas UU tersebut. (Foto SH Elvis Sendouw)

You may also read!

KAHMIPreneur: Mandalika Harus Jadi Penggerak Utama Perekonomian Wilayah

SinarHarapan.id - Founder KAHMIPreneur Kamrussamad berharap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, bisa

Read More...

Diplomat dan Pemuka Agama Perlu Padukan Langkah buat Perdamaian Dunia

SinarHarapan.id  - Para pemuka agama dari 125 negara di dunia menyerukan perlunya kerja sama dengan para diplomat untuk memajukan perdamaian

Read More...

Ngampooz, Satu Aplikasi untuk Beragam Masalah Warga Kampus

SinarHarapan.id - Telah hadir aplikasi yang dapat membantu berbagai macam kebutuhan akademik mulai dari elemen mahasiswa, dosen, hingga kampus

Read More...

Mobile Sliding Menu