AROPI Pertanyakan Peraturan Pemilu No 7

In Foto

Pendiri Asosiasi Riset Opini Punlik (AROPI), Denny JA didampingi Ketua Umum AROPI Sunarto dan Anggota AROPI Umar S Bakry mempertanyakan Peraturan Pemilu No 7, Tahun 2017 pasal 449 ayat 2 dan 5 yang melarang Lembaga Survei mengumumkan hasil hitung cepat sebelum dua jam pencoblosan selesai saat jumpa pers di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta, Jumat (15/3/2019). Terkait kembalinya pasal yang memgancam hak warga untuk tahu lebih cepat, maka AROPI mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas UU tersebut. (Foto SH Elvis Sendouw)

You may also read!

Permenhub Ojol: Siapkan Shelter, Tarif Rp 3.000 Per Km Dipertimbangkan

SinarHarapan.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna

Read More...

KAI Siap Datangkan Kereta Hydrogen Pertama di Dunia ke Indonesia

SinarHarapan.id – Indonesia menjadi negara Asia pertama yang secara serius menunjukkan ketertarikannya pada kereta hydrogen Coradia iLint. Hal ini diperlihatkan

Read More...

Pendidikan Karakter di Sekolah Jadi Prioritas, Guru Bahagia Murid Bahagia

SinarHarapan.id - Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) perlu terus ditingkatkan di seluruh sendi kehidupan, termasuk di lingkungan sekolah, mengingat tantangan

Read More...

Mobile Sliding Menu