OTT Direktur Krakatau Steel, Harta Berlimpah Masih Korupsi Juga

In Eksposisi

SinarHarapan.id – Direktur Teknologi PT Krakatau Steel Wisnu Kuncoro terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilancarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jika dilihat dari gaji dan hartanya, Kuncoro sudah mendapatkan semuanya secara berlimpah.

Kuncoro ditangkap KPK di kawasan Tangerang Selatan pada Jumat (22/3/2019) dengan barang bukti berupa uang Rp 20 juta, padahal gajinya selaku direksi BUMN lebih besar lagi.

Penelusuran detikcom, berdasarkan keterangan dari situs Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Wisnu punya harga Rp 14.638.045.481,00. Dia terakhir kali melaporkan harganya pada 29 Maret 2018, saat dia sudah menjabat direktur PT Krakatau Steel.

Dia punya harta tak bergerak berupa logam mulia senilai Rp 460. 000.000,00. Dia punya kendaraan senilai Rp 296.000.000,00 terdiri dari mobil Toyota Kijang tahun 2005, Honda Brio tahun 2015, dan sepeda motor Honda Vario tahun 2014.

Kuncoro juga memiliki harta bergerak senilai Rp 460.000.000,00, surat berharga senilai Rp 2.697.307.639,00, dan kas senilai Rp 5.678922.841,00. Dia tidak memiliki utang.

“Tindakan ataupun hal-hal yang dilakukan itu kan sifatnya individu. Kalau ditanya mengenai pendapatan, itu kembali ke individu masing-masing, bagaimana menjaga norma dan juga aturan yang sebaik-baiknya dalam rangka mewujudkan kita sebagai seorang profesional yang bisa diandalkan dalam setiap penugasan,” kata Dirut Krakatau Steel, Silmy Karim kepada wartawan di Gedung Krakatau Steel, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (24/3/2019).

Silmy menyayangkan kasus yang menjerat Kuncoro. Soal pertimbangan kenapa Kuncoro masih mau menerima suap, menurutnya itu adalah sikap pribadi.

“Saya tidak bisa berkomentar terkait hal yang sifatnya pribadi. Saya pikir juga sudah banyak kasus faktor gaji tidak menjadi suatu dasar yang melanggar hukum,” kata Silmy.

Silmy mengaku kaget dengan kabar pengakapan Kuncoro. Soalnya Kuncoro dinilainya sebagai sosok yang baik. Meski begitu, Silmu mendukung KPK dalam memberantas korupsi.

“Kita cukup kaget. Terus terang, jajaran direksi sangat baik dan kompak dalam membangun kembali kejayaan Krakatau Steel,” kata Silmy.

OTT KPK juga menjaring lima orang lainnya. Barang bukti berupa uang Rp 20 juta. Kuncoro ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Sabtu (23/3/2019) kemarin, setelah KPK melakukan pemeriksaan dan gelar perkara. Dia menjadi tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Krakatau Steel.

KPK menyebut Kuncoro setuju dengan tersangka lain bernama Alexander Muskita, yang diduga sebagai perantara suap, yang menawarkan pengerjaan dua proyek Krakatau Steel masing-masing bernilai Rp 24 miliar dan Rp 2,4 miliar.

Penetapan tersangka Kuncoro berdekatan dengan hari pernikahan anak Kuncoro. KPK mengizinkan Kuncoro menghadiri pernikahan anaknya.

“Pimpinan sepakat untuk beri yang bersangkutan untuk hadir di akad nikahnya acara itu,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam jumpa pers di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (23/3/2019).

“Kami merasa sangat miris dan menyayangkan masih terjadinya suap dalam pengadaan barang dan jasa di Badan usaha Milik Negara,” kata Saut.

 

Pembenahan Internal

Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim meyakinkan publik bahwa kasus ini tidak mempengaruhi operasional perusahaan. Kepada Liputan6, Silmy mengatakan bahwa seluruh agenda bisnis perusahaan, termasuk produksi 10 juta ton baja dan pabrik hot strip mill 2 di Cilegon diprediksi selesai sesuai target.

“Besok saya kumpulkan seluruh jajaran manajemen untuk komitmen good corporate governance. Sekarang sudah zero tolerance. Tidak boleh ada kejadian seperti kemarin lagi,” katanya.

Terkait pergantian jabatan di tubuh direksi, pihaknya tengah berkonsultasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Saya masih berkonsultasi dengan Deputi (Kementerian BUMN) dan juga Ibu Menteri (BUMN Rini Soemarno) kaitan dengan langkah selanjutnya dan juga kaitan dengan penggantian (direktur),” katanya, seperti dikutip Okezone.

Meski demikian, Silmy mengatakan, kemungkinan status jabatan Wisnu sudah dinonaktifkan dari jajaran direksi perusahaan. Keputusan nasib Wisnu sendiri sepenuhnya berada di tangan Menteri BUMN Rini Soemarno.

“Pasti itu sudah dinonaktifkan karena yang tanda tangan untuk direksi itu Bu Menteri,” imbuhnya

You may also read!

Dubes RI: ASEAN Tolak Proteksionisme dalam Perdagangan Minyak Sawit

SinarHarapan.id -  Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) menolak kebijakan proteksionisme dalam perdagangan minyak kelapa sawit. Pernyataan tersebut disampaikan Duta Besar

Read More...

TVRI Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan LPP TVRI tahun 2018

SinarHarapan.id - Setelah tiga tahun berturut-turut mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI meraih opini

Read More...

Halal bi Halal DPP PKB

SinarHarapan.id - Ketum PBNU Said Aqil Siradj (tengah), bersama Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (dua kiri), Menteri Riset, Teknologi,

Read More...

Mobile Sliding Menu