Permenhub Ojol: Siapkan Shelter, Tarif Rp 3.000 Per Km Dipertimbangkan

In Eksposisi

SinarHarapan.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Masyarakat.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya mendengar masukan semua pihak, karena ada perbedaan pikiran antara kelompok ojek online dengan aplikator.

“Kita ingin mempertemukan yang paling baik seperti apa tentunya ada titik tengah. Dan untuk kebijakan tarif, kita harapkan bulan ini selesai,” ujarnya di stasiun MRT Jakarta, Selasa (19/8/2019), seperti dikutip Okezone.com.

Dia menjelaskan, Kemenhub menginginkan adanya shelter yang disediakan oleh aplikator untuk ojek online. Pasalnya shelter tersebut untuk menghindari penutupan di jalan oleh ojek online.

“Kami juga ingin pada peraturan baru itu, agar masyarakat tidak dirugikan, kan masyarakat tidak hanya membutuhkan keamanan saat mengantar tetapi juga saat menunggu tempat tujuan, ini suatu diskusi yang kita bicarakan, tapi saya senang bahwa aplikator perkumpulan ojek mau,” ungkapnya.

Penerbitan aturan untuk moda transportasi roda dua ini dengan pertimbangan untuk memberikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan terhadap penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat membutuhkan adanya kepastian hukum.

Meski demikian, masalah tarif masih terus difinalisasi karena belum mencapai titik temu di antara pemerintah, aplikator, dan mitra pengemudi.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi mengatakan, finalisasi soal tarif masih terus dilakukan. “Paling cepat Kamis (21/3), paling lambat Jumat (pekan ini),” kata Budi seusai rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2019), seperti dilaporkan Tribunnews.com.

 

Tarif Rp 3.000 per KM

Presidium Gabungan Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia Igun Wicaksono malahan sudah bersiap-siap dengan ancaman akan kembali menggelar aksi unjuk rasa jika usulan tarif ojek online Rp 3.000 per kilometer (km) tidak dipenuhi pemerintah.

“Iya, benar akan ada aksi demo ke istana lagi. Tidak ada cara lain agar tuntutan kami dipenuhi. Kami sudah minta Rp 3.000 kotor atau Rp 2.400 bersih,” kata Igun saat dihubungi Kompas.com, Selasa (19/3/2019).

Namun, belum ada waktu detail terkait pelaksanaan aksi unjuk rasa tersebut. Pihaknya akan menunggu keputusan pemerintah terlebih dahulu tentang penentuan tarif ojek online. “Kami akan menunggu keputusan pemerintah dulu,” ujarnya.

Ia mengatakan, pihaknya bertindak sebagai perwakilan seluruh komunitas ojek online di Indonesia untuk memperjuangkan hak, seperti penyesuaian tarif.

“Garda tidak mengatasnamakan satu komunitas ojek online saja. Kami adalah gabungan semua komunitas yang sedang berjuang menuntut nasib ojek online seluruh Indonesia. Jadi anggota kami adalah ribuan komunitas ojek online di Indonesia,” kata Igun.

Chief Corporate Affairs Gojek, Nila Marita menanggapi terkait tuntutan mitra atau driver ojek online (ojol) menaikkan tarif menjadi Rp 3.000 per km.

“Kami mendengarkan segala aspirasi, ini kan masih dalam penggodokan (pemerintah),” ujarnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Ojol juga menuntut jika patokan tarif diputuskan Rp 2.400 per km, perusahaan aplikasi (aplikator) tidak boleh memotong pendapatan.

“Intinya kami apapun yang menjadi peraturan dari pemerintah kami berharap bisa terus mendukung keberlangsungan usaha dan memastikan manfaatkan yang dirasakan baik untuk mitra dan konsumen,” tambahnya.

You may also read!

Dubes RI: ASEAN Tolak Proteksionisme dalam Perdagangan Minyak Sawit

SinarHarapan.id -  Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) menolak kebijakan proteksionisme dalam perdagangan minyak kelapa sawit. Pernyataan tersebut disampaikan Duta Besar

Read More...

TVRI Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan LPP TVRI tahun 2018

SinarHarapan.id - Setelah tiga tahun berturut-turut mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI meraih opini

Read More...

Halal bi Halal DPP PKB

SinarHarapan.id - Ketum PBNU Said Aqil Siradj (tengah), bersama Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (dua kiri), Menteri Riset, Teknologi,

Read More...

Mobile Sliding Menu