Sindir Ahok “KLB? APBD-nya Mana?”, Ternyata Anies Resmikan JPO Pakai Dana KLB Juga  

In Eksposisi

SinarHarapan.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan tiga Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis, 28 Februari 2019. Tiga jembatan dengan desain yang “instagrammable” ini merupakan hasil revitalisasi dan berlokasi di Gelora Bung Karno, Bundaran Senayan, dan Polda Metro Jaya.

“Kita berharap ini menjadi babak baru di Jakarta,” ucap Anies setelah meresmikan penggunaan JPO itu. “Fasilitas yang kita bangun ini bukan hanya berfungsi untuk masyarakat tetapi juga berdesain unik dan memiliki nilai seni.”

Anies mengatakan, JPO kini tampil dengan gaya baru, yang memiliki keindahan. “Jangan memasang yang baru dengan desain lama, harus dengan desain yang baru,” ujar Anies.

Dana revitalisasi jembatan itu sekitar Rp 53 miliar. Pembangunan JPO ini memanfaatkan dana koefisien lantai bangunan (KLB) senilai Rp 53 miliar.

Kepala Dinas Bina Marga DKI, Hari Nugroho, menyebut pemprov DKI memakai dana KLB milik PT Permadani Khatulistiwa Nusantara.

“Tentunya kalau ada KLB itu lumayan. Fungsinya untuk masyarakat ada tapi tidak membebani dari APBD,” kata Hari di lokasi peresmian di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/), seperti diliput merdeka.com.

Hari menambahkan, karena menggunakan dana KLB maka proses pengerjaan mulai dari perencanaan hingga pembangunan diserahkan ke pihak swasta.

Gubernur Anies menyebut sisa kompensasi koefisien lantai bangunan (KLB) pemerintahan sebelumnya cukup banyak. Sisa dana KLB itulah yang digunakan untuk membangun jembatan penyeberangan orang (JPO).

“Itu sisa yang cukup banyak dari KLB sebelumnya. Banyak dan harus diapakan, ya dimanfaatkan,” ujar Anies kepada wartawan di GOR Ciracas, Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, Kamis (28/2) kepada detikcom.

Namun Anies mengaku tidak hafal infrastruktur apa saja selain JPO yang akan dibangun menggunakan dana KLB.

“Pak Asbang (Asisten Pembangunan) yang hafal. Saya nggak hafal datanya,” ucap Anies.

Seperti diketahui, pembangunan infrastruktur menggunakan kompensasi KLB diinisiasi oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) alias BTP saat menjabat Gubernur DKI. Kompensasi KLB diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 175 Tahun 2015.

Penggunaan KLB ini sempat menjadi polemik saat itu. Namun Anies tidak tegas menjawab saat ditanya apakah akan melanjutkan kebijakan tersebut atau tidak.

“Jadi itu sudah ada, lalu kita manfaatkan,” kata Anies.

“Ini kemarin dibiayai melalui kompensasi KLB dan kemudian kita akan tuntaskan insyaallah bulan Mei semuanya selesai,” tutur Anies Baswedan kepada wartawan di JPO Gelora Bung Karno (GBK), selepas peresmian.

 

“KLB? APBD-nya Mana?”

Akan tetapi penggunaan dana KLB itu sempat ditentang oleh Anies sendiri. Kritikan itu dilontarkan Anies dalam sebuah wawancara di acara Jaya Suprana Show, Juli 2018.

Ketika itu, dia menyatakan untuk membangun Ibu Kota sedianya harus menggunakan APBD, dan bukan menggunakan dana CSR perusahaan.

“Kita seringkali melihat program besar, karya-karya besar, dan ketika ditanya datangnya dari mana, (ternyata dari) denda KLB. Barang besar KLB, lah, APBD-nya di mana?. APBD sebesar ini, kok CSR. Masa tempat-tempat bagus dibangunnya pakai CSR. APBD-nya mana?” ujar Anies kala itu, seperti dikutip CNNIndonesia.

Saat itu, Anies juga menyindir dengan mengatakan bahwa seorang Gubernur DKI harus memiliki perencanaan yang matang dalam penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran di DKI, menurutnya, tidak boleh sama dengan penggunaan anggaran di perusahaan swasta.

“Karena itu seorang gubernur dikasih waktu lima tahun, supaya dia punya perencanaan bisa jalan. Kalau tidak, dia pakai dana CSR, apa bedanya dengan swasta,” lanjut Anies ketika itu.

“Sering kita lihat program prioritas dananya bukan APBD. Karena APBD-nga tidak di-channel-kan dengan jelas,” katanya kepada Tempo.co.

Tindakan Koruptif Gaya Baru

Malah Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto yang sekarang masuk dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang mendukung kinerja Gubernur Anies sempat mengatakan,” “Ini lah tindakan koruptif gaya baru.”

Demikian hasil wawancara dengan CNNIndonesia pada akhir 2016 saat Bambang masih menjadi tim sukses Anies ketika maju jadi cagub DKI.

Pemberian kompensasi KLB dengan membayar denda menurut Bambang, menyebabkan penyerapan anggaran DKI Jakarta rendah. Ia menyebutkan, dalam semester pertama 2015 penyerapan anggaran di bawah 25 persen dan tidak sampai 50 persen dalam setahun.

“Orang boleh melanggar KLB tapi boleh membayar denda. Artinya gini, kesalahan ini dijadikan justifikasi asal membayar uang,” ujar Bambang di Posko Pemenangan Cicurug, Jakarta.

Sehingga kata Bambang, Pemprov DKI Jakarta pada akhirnya menggunakan dana pihak ketiga untuk melakukan pembangunan, melalui pembayaran denda tersebut. Tindakan koruptif sendiri merupakan perbuatan yang mengarah kepada korupsi.

“Ini lah tindakan koruptif gaya baru yang belum bisa disentuh hukum,” kata Bambang.

 

Dipakai Lagi

Sindiran Anies saat itu, dan tuduhan “koruptif gaya baru” dari Bambang, ini ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang membangun Simpang Susun Semanggi menggunakan dana dari KLB.

Ahok itu menggunakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 tahun 2015 yang memungkinkan DKI mendapatkan kompensasi bagi perusahaan yang ingin menaikkan lantai bangunannya.

Kompensasi dari sebuah perusahaan swasta inilah yang digunakan membiayai proyek Simpang Susun Semanggi.

Ahok menjelaskan, pemenang tender proyek senilai Rp 360 miliar tersebut adalah perusahaan pelat merah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Wijaya Karya (Tbk). Pengerjaan lanskap jalan layang sepanjang 1,6 km oleh Toyota Corp.

“Pembiayaannya pengembang asal Jepang, Mori Building Company,” kata Ahok pada 31 Maret 2016, seperti diliput LIputan6.

Namun, ternyata Peraturan Gubernur itu tidak dicabut oleh Anies, malah “sistem KLB” ini digunakan terus untuk membangun berbagai sarana di Ibu Kota.

You may also read!

KAHMIPreneur: Mandalika Harus Jadi Penggerak Utama Perekonomian Wilayah

SinarHarapan.id - Founder KAHMIPreneur Kamrussamad berharap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, bisa

Read More...

Diplomat dan Pemuka Agama Perlu Padukan Langkah buat Perdamaian Dunia

SinarHarapan.id  - Para pemuka agama dari 125 negara di dunia menyerukan perlunya kerja sama dengan para diplomat untuk memajukan perdamaian

Read More...

Ngampooz, Satu Aplikasi untuk Beragam Masalah Warga Kampus

SinarHarapan.id - Telah hadir aplikasi yang dapat membantu berbagai macam kebutuhan akademik mulai dari elemen mahasiswa, dosen, hingga kampus

Read More...

Mobile Sliding Menu