Amplop Putih dan OTT Bawaslu Depan Rumah Kader Gerindra, M Taufik  

In Eksposisi

SinarHarapan.id – Jelang pemilihan umum 17 April 2019, berbagai kasus terkait politik uang pun bermuculan. Salah satunya adalah kasus penangkapan yang terjadi di depan rumah M Taufik, calon anggota legislatif dari Partai Gerindra.

Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Jakarta Utara melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang bernama Carles Lubis di depan kediaman Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik, Senin (15/4) sekitar pukul 17.30 WIB. Penangkapan tersebut diduga karena terlibat politik uang.

Ketua Bawaslu Jakarta Utara, Mochamad Dimyati membenarkan, penangkapan itu dilakukan di Posko Pemenangan M. Taufik di wilayah Warakas, Jakarta Utara.

“Ya, tertangkap sekitar pukul 17.30 WIB di wilayah Warakas, di depan rumah Pak Taufik,” ujarnya saat dikonfirmasi Jawa Pos, Selasa (16/4).

Kendati demikian, berdasarkan informasi, saat pria tersebut diamankan tidak ada politisi Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta di lokasi.

Sehingga, belum dipastikan apakah M. Taufik terlibat praktik politik uang atau tidak. Pada saat Carles diamankan, petugas menyita amplop putih berisi uang. Akan tetapi, belum dicek berapa jumlah nominal isi amplop tersebut.

“Barang bukti sudah ada, yaitu berupa amplop warna putih. Isinya berapa, kami belum tahu,” ujarnya.

 

Sementara itu, Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Muhammad Jufri membenarkan kabar OTT tersebut. Menurutnya, informasi itu diterima tadi malam dari Bawaslu Jakarta Utara soal penangkapan diduga praktik politik uang di depan rumah M. Taufik.

“Sekarang masih mendalami. Saya pun sedang ke sana (Jakarta Utara) untuk mengetahui kronologi kejadiannya,” ujarnya.

Pihak Kepolisian belum menerima pelimpahan perkara yang diduga politik uang itu. Sebab, kasus ini masih ditangani Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

“Panwaslu hari ini melakukan asesmen, ketika hari ini ditemukan pidananya maka segera dilimpahkan ke Gakkumdu,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta, Selasa (16/7).

Gakkumdu sendiri memiliki proses 14 hari untuk meneliti kasus tersebut setelah menerima laporan dari Panwaslu. “14 hari proses semuanya yang dilakukan Gakkumdu sampai tahap 2. Baru proses persidangan. Itu harus cepat prosesnya,” sebut Dedi.

Saat OTT, petugas Bawaslu mengamankan amplop yang diduga digunakan untuk politik uang.

“Iya dugaannya gitu karena di sana mau ada rencana kegiatan, barang buktinya sudah ada berupa amplop. Amplop warna putih. Tapi isinya berapa kita belum tahu,” kata Dimyati di kantornya, Jl Deli, Koja, Jakut, kepada detikcom.

Menurut Dimyanti, Charles Lubis sudah berencana mengumpulkan pihak-pihak yang akan dimanfaatkan untuk politik uang itu. Posko pemenangan M Taufik pun disebutnya ramai saat penangkapan.

“Rencananya semalam mau ada kegiatan ngumpulin saksi-saksi, RW yang jadi korwil,” jelas Dimyati.

“(Kondisi posko) ramai, saksi sudah sebagian datang, Pak Taufik juga ada rencana hadir di situ, tapi belum ada,” sambungnya.

M Taufik (Ist)

Penjelasan M Taufik

Sementara itum, M Taufik memberikan penjelasan terkait penangkapan seorang pria berinisial CL (Carles Lubis) di posko pemenangannya karena dugaan politik uang.

Taufik mengatakan, CL merupakan koordinator saksi tingkat RW, di wilayah Warakas, Jakarta Utara.  Partai Gerindra dan Taufik sebagai caleg memang membekali para saksi dengan sejumlah uang yang disebut sebagai ongkos politik.

“Menurut Undang-undang, memberikan uang kepada saksi dan kepada koordinator saksi baik tingkat RW dan tingkat kecamatan karena itu bagian dari ongkos politik jadi kalau seperti ini semua uang yang dikasih saksi tangkap saja semua,” kata Taufik di Kantor Seknas Prabowo Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019), kepada Kompas.com.

Taufik juga menyebut, CL ditangkap oleh Polres Jakarta Utara dan bukan oleh Bawaslu Jakarta Utara. Padahal, menurut dia, saat dirinya menghubungi Bawaslu Jakarta Utara, disebutkan bahwa pemberian uang bagi saksi bukanlah pelanggaran.

“Saat itu juga selesai memberi penjelasan saya telepon Bawaslu tingkat Jakarta Utara jawabannya, ‘enggak apa-apa Bang, itu namanya ongkos politik enggak dilanggar undang-undang,” ucapnya.

Adapun hingga saat ini pihaknya belum dapat informasi lanjutan dari pihak kepolisian Jakarta Utara.

“CL masih di kantor polisi masih diproses. Kita lihat dulu kalau perlu ada langkah langkah hukum kita ambil langkah langkah hukum,” ujar Taufik.

You may also read!

Dubes RI: ASEAN Tolak Proteksionisme dalam Perdagangan Minyak Sawit

SinarHarapan.id -  Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) menolak kebijakan proteksionisme dalam perdagangan minyak kelapa sawit. Pernyataan tersebut disampaikan Duta Besar

Read More...

TVRI Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan LPP TVRI tahun 2018

SinarHarapan.id - Setelah tiga tahun berturut-turut mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI meraih opini

Read More...

Halal bi Halal DPP PKB

SinarHarapan.id - Ketum PBNU Said Aqil Siradj (tengah), bersama Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (dua kiri), Menteri Riset, Teknologi,

Read More...

Mobile Sliding Menu