Lembaga Survei Menangkan Jokowi Buka-bukaan, Yang Menangkan Prabowo Malah Disangkal dan Tak Terdaftar

In Eksposisi

SinarHarapan.id – Capres Prabowo Subianto menyerang lembaga survei terkait hasil hitung cepat atau quick count Pilpres 2019 yang memenangkan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Prabowo menyebut lembaga survei tersebut berbohong.

“Saudara percaya lembaga survei? Hei tukang bohong, tukang bohong rakyat tidak percaya sama kalian. Di sini ada televisi-televisi biar dengar suara rakyat,” ucap Prabowo dalam orasinya, seperti dikutip Kompas.com.

“Mungkin kalian harus pindah ke negara lain. Mungkin bisa pindah Antratika. Hei lembaga survei bohong, kalian bisa bohongi penguin di Antartika,” kata dalam orasinya di depan kediamannya, Jl Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (19/4).

Merespons pernyataan Prabowo, sejumlah lembaga survei yang tergabung dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) buka-bukaan. Sejumlah lembaga survei tersebut antara lain Indikator Politik Indonesia, Poltracking, LSI Denny JA, Cyrus Network, Indo Barometer, Charta Politika, Konsepindo, SMRC dan Populi Center.

Berikut respons mereka yang dikutip dari detik.com, Sabtu (20/4/2019).

 

1. Indikator Politik

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, quick count secara scientific tidak sesulit survei yang biasa dilakukan pihaknya. Dia menuturkan pada 22 Mei mendatang, publik sendiri yang akan menilai apakah lembaga survei telah menjalankan quick count dengan benar atau tidak.

“Kalau misalnya ada perbedaan data KPU dan quick count, bisa jadi quick count-nya salah, bisa jadi data KPU-nya salah. Di situlah kita saling mengecek. Ini gunanya demokrasi, adalah saling recheck berdasarkan data scientific, bukan didasarkan pada katanya-katanya,” kata Burhanuddin di Hotel Morissey, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu.

 

2. Cyrus Network

CEO Cyrus Network Hasan Nasbi menegaskan lembaga survei tak mengharuskan semua pihak mempercayai hasil quick count mereka karena sadar akan ada pihak yang tak puas dengan hasil quick count mereka yaitu pihak yang kalah.

“Tidak ada satupun pollster, lembaga yang mengadakan quick count memaksa dipercaya. Nggak percaya hasil quick count, dituntut dan diperkarakan, tidak ada. Sejak 2004, orang yang tidak diuntungkan dengan hasil quick count itu pasti kebanyakan tidak percaya. Memang seperti itu,” ujar Hasan.

 

3. Indo Barometer

Peneliti Indo Barometer Asep Saifuddin kemudian menerangkan hasil quick count tak bisa dibandingkan dengan survei atau exit poll karena pengolahan data quick count berdasarkan data, sementara survei dan exit poll berdasarkan opini reponden terpilih.

Quick count itu beda dengan survei atau exit poll. Quick count pada dasarnya sama dengan real count yang dilakukan KPU. Jadi quick count tidak bisa di-apple to apple-kan dengan survei atau exit poll. Jenis datanya juga berbeda, bahwa survei dan exit poll sama-sama opini. Sementara quick count sampling terhadap populasinya, dugaan tak bias dari real count-nya,” terang Asep.

Asep pun siap membuka data-data quick count-nya untuk membuktikan profesionalisme pihak dia.

Quick count ini kegiatan panjang yang sudah dipersiapkan, matang sedemikian rupa, berbulan-bulan. Rasanya tidak ada harganya sekali saat kita seolah-olah dikatakan tukang bohong. Di sini sangat penting, perlu diketahui bagaimana kita rancang quick count, bikin sampel saja berminggu-minggu karena di KPU sendiri rekap DPT saja berubah-ubah,” kata dia.

 

4. Persepi

Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Hamdi Muluk mengajak masyarakat berpikir rasional dengan analogi sebuah analogi. “Apa kalau periksa darah, lebih bagus semua darahnya diambil? Tidak seperti itu kan. Diambil hanya sampelnya.”

Hal tersebut dia singgung karena menurutnya marak beredar narasi yang merusak logika tentang ilmu statistika.

“Ada logika yang salah di publik yang beredar, mengatakan makin banyak sampel TPS, makin bagus. Bahkan ada yang mengatakan sudah mengumpulkan data lebih dari 400.000 TPS. Ini mungkin jadi pertanyaan publik, apa mungkin 4.000 atau 3.000 TPS itu mewakili TPS di seluruh Indonesia? Bisa, asal itu tak bias sampelnya dan randomnisasinya maksimal,” jelas Hamdi.

Dia menyebut para politisi yang mengembangkan narasi tersebut dan menolak quick count sebagai politisi yang anti-sains dan sedang membunuh ilmu pengetahuan.

“Saya tidak mengerti mengapa politisi ini anti-sains padahal kita ingin ke depan Indonesia maju seperti negara lain. Kalau menolak hasil dari proses yang ilmiah Ini, apakah kita sedang bunuh ilmu pengetahuan?” kata Hamdi.

Sementara itu, berdasarkan real count internal Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, paslon nomor urut 02 itu mengaku mendapat perolehan suara 62 persen. Ia pun menggelar sujud syukur atas klaim kemenangan itu.

“Saya yakin ini hasil dari ahli statistik dan ini tidak akan berubah banyak,” kata Prabowo, Rabu (17/4).

Menurut Prabowo, perolehan suara itu berdasarkan suara yang diambil dari 320 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2019 atau sekitar 40 persen.

Selain hasil dari real count internal, Prabowo juga dimenangkan oleh salah satu lembaga bernama ‘Jurdil 2019’. Hal itu disebut berdasarkan perhitungan Jurdil 2019 dari 1.575 TPS di 34 provinsi per 18 April 2019 pukul 15.20 WIB.

AP Photo

Prabowo-Sandiaga diklaim mendapat 58,1 persen suara, sementara Jokowi-Ma’ruf hanya 39,5 persen. Kemudian untuk suara tidak sah jumlahnya mencapai 2,4 persen.

CNNIndonesia.com pun mencoba menelusuri siapa orang-orang di balik lembaga Jurdil 2019 ini.

Adalah Aktivis Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) 1973 sebagai penggagas dari Jurdil 2019. Anggota Jurdil 2019 Rulianti menyatakan lembaganya tercatat di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai pemantau Pemilu 2019 dengan nomor sertifikasi Akreditasi: 063/BAWASLU/IV/2019. Ia mengaku mendapatkan akreditasi dari Bawaslu pada 1 April 2019.

Hanya saja, kata Rulianti, lembaganya terdaftar atas nama PT Prawedanet Aliansi Teknologi. Ia mengatakan inisiatif membuat Jurdil 2019 muncul di waktu yang cukup dekat dengan Pemilu 2019. Walhasil, mereka tidak sempat untuk membuat badan hukum resmi dengan nama Jurdil 2019 dan memakai ‘bendera’ bernama PT Prawedanet Aliansi Teknologi.

“Kita mungkin sebulan sebelumnya ya udah apply [ke Bawaslu sebagai pemantau Pemilu]. Biasanya LSM yang apply kita kan PT ya, tapi kita punya PT yang bergerak di bidang IT jadi ya akhirnya kita dapat. Karena harus badan hukum terdaftar,” kata Rulianti saat ditemui CNNIndonesia.com di wilayah Tebet, Jakarta Selata, Kamis (18/4).

Namun, bukannya ikutan membedah metode hasil real count untuk membandingkan dengan lembaga survei yang sudah merespons soal quick count,lembaga Jurdil 2019 ini malah tidak diakui oleh “lembaga induk”-nya.

Jusman Syafii Djamal (Ist)

Forum Tujuh Tiga (Fortuga) atau Forum Alumni ITB Angkatan 1973 menegaskan tidak pernah buat algoritma IT untuk quick Count dan real count hasil Pilpres 2019. Fortuga menegaskan, pihaknya menghormati semua hasil perhitungan dan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Fortuga sepenuhnya percaya dan menjunjung tinggi semua hasil keputusan perhitungan suara yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dan, kami pasti memiliki kesabaran untuk menunggu hasil final perhitungan itu sesuai jadwal yang ditetapkan KPU, bulan Mei 2019,” kata anggota Dewan Pembina Fortuga, Jusman Syafii Djamal, Sabtu, (20/4).

Klarifikasi itu ditulis Jusman yang juga mantan Menhub melalui akun Facebook pribadinya. Jusman menyayangkan ulah pihak-pihak tertentu yang mengklaim Fortuga menciptakan aplikasi penghitungan suara Pilpres 2019.

Sementara itu, verifikasi nama lembaga survei dan quick count pada Pemilu 2019 sendiri dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU menyebut ada 40 lembaga survei yang terdaftar sebagai penyelenggara quick count. Dari daftar nama itu, tak tercantum nama ‘Jurdil 2019’ maupun ‘PT Prawedanet Aliansi Teknologi’.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyebut lembaga lain di luar 40 lembaga yang sudah terdaftar dilarang melakukan survei atau hitung cepat yang dipublikasikan ke publik.

“Jika ada selain 40 lembaga survei itu merilis hasilnya, itu pelanggaran,” kata Wahyu seperti dikutip Antara.

 

You may also read!

Dua Panggung Megah Jakarta Fair Siap Hibur Pengunjung

SinarHarapan.id -Event akbar tahunan Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2019 mulai dibuka pada Rabu (22/5) kemarin. JFK kembali hadir di

Read More...

DFSK Hadir Di Jakarta Fair 2019

SinarHarapan.id -Jakarta Fair merupakan salah satu ajang pameran terbesar di Asia Tenggara yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya untuk menyambut

Read More...

Audi Q8 dan VW Tiguan Allspace Siap Mengaspal Di Indonesia

SinarHarapan.id - PT Garuda Mataram Motor (GMM), Agen Pemegang Merek Audi dan Volkswagen (VW) di Indonesia akan meluncurkan dua SUV

Read More...

Mobile Sliding Menu