Urgensi Kebijakan Pengelolaan Perairan Umum Daratan

In Internasional

SinarHarapan.id – Berbeda dengan sumber daya perikanan laut yang sudah ada kewilayahannya, sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur kawasan perairan umum daratan. Keberadaan Keputusan Menteri tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Darat (KPP-PUD) sangat penting, karena Indonesia memiliki wilayah perairan umum daratan yang luasnya sekitar 13,85 juta ha.

Daerah-daerah ini terdiri dari ekosistem sungai dan dataran banjir, danau, dan danau buatan manusia atau waduk yang tersebar di pulau-pulau kepulauan seperti Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi dan Jawa, Bali, dan Pulau Nusa Tenggara.

Karenanya, sebuah kebijakan untuk pengelolaan perairan umum daratan sangat diperlukan. Hal ini ditekankan oleh Kepala Pusat Riset Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Waluyo Sejati Abutohir dalam Workshop Finalisasi draf Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Pengelolaan Perikanan untuk Perairan Umum Daratan (KPPU-PUD) yang diselenggarakan di Hotel Fave, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada 2-3 Mei 2019.

“Komoditas di negeri ini jika tidak dikelola dengan baik pasti akan habis, sehingga penyusunan kerangka kebijakan sangat dibutuhkan, salah satunya perairan umum daratan yang pada dasarnya merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat yang ada disekitar lokasi tersebut,” tegas Waluyo.

Acara yang juga merupakan kerjasama antara The Food and Agriculture Organization of The United Nations (FAO) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), merupakan kegiatan untuk mendukung Pusat Riset Perikanan dalam menyiapkan draf Keputusan Menteri tentang Kawasan Pengelolaan Perikanan untuk Perairan Umum Daratan (KPPU-PUD).

Kepala Pusat Riset Perikanan KKP itu juga menekankan bahwa finalisasi konsep KPP-PUD harus segera tercapai. ‘’Diharapkan workshop finalisasi konsep KPP-PUD ini bisa segera diselesaikan dan disahkan agar bisa menjadi suatu kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan daratan kita,” ujarnya dalam acara tersebut.

Sementara itu, National Project Manager (NPM) I-Fish FAO, Ateng Supriatna mengucapkan apresiasi terhadap semua pihak yang telah hadir. ”Kami menyampaikan terima kasih kepada para ahli dan pejabat yang telah meluangkan waktu pada acara hari ini, kegiatan ini merupakan kolaborasi dari KKP dan IFISH FAO yang masing-masing memiliki kepentingan dalam pengelolaan perairan umum daratan sebagai referensi dalam rangka penerbitan kebijakan-kebijakan lainnya,” kata Ateng.

Kelola Ikan yang Terancam Punah

NPM I-Fish juga menekankan bahwa program workshop selaras dengan output yang diharapkan dari program IFish, yakni dari segi pengelolaan perikanan perairan daratan salah satunya pengelolaan beberapa jenis ikan yang terancam punah.

Lokakarya mengundang beberapa ahli di bidang perikanan umum daratan dan pemangku kepentingan terkait, untuk memberikan masukan mengenai aspek-aspek yang dibutuhkan dalam pembahasan manajemen pengelolaan perikanan untuk perairan umum daratan.

Akademisi yang hadir adalah Prof Dr Dikdik M. Sodiq dari Universitas Islam Bandung, yang memberikan wawasan tentang aspek hukum pengelolaan perikanan untuk perairan umum darat di Indonesia.

Kemudian Prof Dr Endi Kartamihardja dari Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumber Daya Ikan KKP yang berbicara tentang Konsep Area Pengelolaan Perikanan untuk Perikanan Umum Daratan di Indonesia.

Prof. Dr. Sonny Koeshendrajana dari Pusat Kajian Ekonomi dan Sosial KKP yang memberikan masukan tentang penguatan kelembagaan dalam pengelolaan perikanan perairan umum di Indonesia.

Serta Haryani N. dari Biro Hukum dan Organisasi Kelautan Perikanan yang memberikan pemaparan terkait dengan perkembangan pengusulan draf Kepmen KP tentang KPP PUD.

Diharapkan acara ini akan menjadi lokakarya terakhir untuk finalisasi draf Keputusan Menteri tentang pengelolaan perikanan di perairan umum daratan. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari proses pengembangan naskah akademik dan analisis kebijakan yang dimulai sejak 2016.

KPP-PUD akan menjadi payung dalam pengelolaan Perikanan Nasional yang mengatur pemanfaatan perikanan umum daratan, melalui perencanaan tata ruang, persiapan rencana pengelolaan perikanan (RPP), Konservasi, budidaya ikan, penelitian dan pengembangan perikanan sesuai dengan Kode Etik internasional untuk Perikanan yang bertanggung jawab di Indonesia.

Acara yang dilakukan merupakan kerjasama Pusat Riset Perikanan (PUSRISKAN) – Badan Pengembangan Riset dan Sumber Daya Manusia – KKP dengan I-Fish FAO Indonesia. Acara juga dihadiri oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Lembaga Penelitian Indonesia, Universitas Islam Bandung, Komnaskajiskan, BHO-KKP, BRPPUP-KKP, Dit.PSDI, Biro Humas dan Kerjasama KKP, IPB, UKM-KKP, dan BPSDA-PUPR.

IFISH merupakan proyek FAO bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pengarusutamaan konservasi keanekaragaman hayati perairan umum daratan dan pemanfaatan berkelanjutan perairan umum daratan terhadap ekosistem perairan tawar yang bernilai tinggi.

Proyek yang dimulai sejak 2016 bertujuan untuk memperkuat kerangka pengelolaan, pemanfaatan keanekaragaman sumberdaya perikanan daratan, dan meningkatkan perlindungan terhadap ekosistem perikanan darat yang bernilai tinggi.

IFISH memiliki Lima wilayah demonstrasi, dengan target ikan bernilai tinggi di masing-masing wilayah demonstrasi, yakni: Sidat di Jawa (Cilacap dan Sukabumi), Arwana dan perikanan Beje di Kalimantan (Barito Selatan dan Kapuas), serta Belida di Sumatera (Kampar).

You may also read!

Nagita Slavina Jual Scraft dengan Design Khas Lima Benua

SinarHarapan.id - Nagita Slavina mulai merambah bisnis fashion, khususnya scraft. Bekerjasama dengan sebuah merk fashion Diario, Nagitamembuat desain scraft yang mencirilan lima benua. "Jadi

Read More...

Bukaka Teken Kontrak Senilai US$7,5 Juta di Bangkok

SinarHarapan.id -  PT Bukaka Teknik Utama yang diwakili oleh Direktur Operasional dan Sumber Daya Manusia (SDM), Saptiastuti Hapsari, menandatangani kontrak

Read More...

Dubes RI Resmikan Indonesia-Ethiopia Business Connect di Jakarta

SinarHarapan.id - Indonesia-Ethiopia Business Connect (IEBC), sebuah wadah komunikasi cepat, konektivitas dan eksekusi kerjasama ekonomi melalui aplikasi sosial media, diluncurkan

Read More...

Mobile Sliding Menu