Indonesia Butuh Perbaikan Kebijakan untuk Penuhi Target Energi Terbarukan 2025

In Ekonomi

SinarHarapan.id – Pengadopsian energi terbarukan untuk pembangkit listrik di Indonesia dinilai masih jauh tertinggal  jika dibandingkan dengan sebagian besar negara lainnya dan masih di bawah potensi sejati yang dimiliki negara ini.

Demikian laporan tahun 2019, Transisi Energi Indonesia: Kasus untuk Aksi, yang ditulis oleh perusahaan konsultan manajemen global A.T. Kearney, dalam kemitraannya dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

Perbaikan kebijakan diperlukan untuk mempercepat transisi energi negara, sehingga dapat mencapai target Energi Terbarukan pada tahun 2025 dan perubahan iklim pada tahun 2030.

Meningkatkan penggunaan energi terbarukan terhadap energi terpadu memungkinkan Indonesia untuk mendongkrak stabilitas fiskal jangka panjang.

Diharapkan, pemanfaatan jangka pendek energi murah seperti batu baru tidak mengorbankan energi ramah lingkungan Indonesia.

Secara global, Transisi Energi sudah selaras dengan teknologi pembangkit listrik terpadu yang cenderung bergerak menuju energi terbarukan.

Lebih penting lagi, tren selama beberapa tahun terakhir ini menunjukkan adanya peningkatan penggunaan matahari dan angin yang dominan untuk generasi selanjutnya , menandakan semakin berkembangnya penggunaan kedua teknologi tersebut.

Indonesia memulai perjalanan Transisi Energi pada tahun 2014, selaras dengan Kebijakan Energi Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan target sebesar 23 persen hasil energi negara berasal dari Energi Baru dan Terbarukan (NRE) pada tahun 2025.

Selain itu, Indonesia telah sepakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada tahun 2030. Namun, pada tahun 2018, energi terbarukan hanya menyumbang 12% dari total listrik yang dihasilkan.

Faktanya, perkiraan pasar berdasarkan proyek-proyek yang saat ini sedang dalam pengawasan menunjukan bahwa penggunaan energi terbarukan kemungkinan akan tetap sebesar 12% pada tahun 2025, jauh dari target 23%.

Menurut laporan Indeks Kesiapan Energi Terbarukan, Indonesia berada di peringkat keempat dari 50 negara penghasil listrik tertinggi.

“Sementara banyak Negara bergerak cepat melakukan pengadopsian teknologi energi terbarukan untuk pembangkit listrik, perkembangan di Indonesia dinilai masih lambat,” “kata Alessandro Gazzini, Mitra A.T. Kearney, di Jakarta.

“Negara ini memiliki potensi yang signifikan dalam menerapkan energi terbarukan, termasuk memanfaatkan matahari dan angin, oleh karenanya Indonesia berpeluang untuk dapat mengejar ketinggalan dalam beberapa tahun ke depan jika kebijakan tersebut diberikan perhatian khusus,” katanya.

Energi terbarukan bukanlah suatu pilihan tetapi suatu keharusan bagi keberlangsungan sumber energi jangka panjang Indonesia, dikarenakan hal ini akan membantu mengurangi penggunaan emisi, meningkatkan keamanan energi dan stabilitas fiskal bagi negara, serta memberikan kesempatan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi negara dengan biaya kompetitif.

Sandeep Biswas, Mitra A.T. Kearney dan rekan penulis laporan ini, mengatakan, “Biaya energi terbarukan turun dengan cepat, sehingga menjembatani kesenjangan sumber-sumber pembangkit listrik konvensional. Ada peluang besar untuk teknologi surya dan angin di Indonesia, salah satu contohnya adalah menggunakan energi terbarukan sebagai pengganti diesel untuk program 2.500 desa terpencil. ”

Laporan ini mengidentifikasi bahwa ada empat hambatan utama bagi Indonesia untuk meningkatkan generasi pembangkit listrik menggunakan energi terbarukan: kendala teknologi, kebijakan yang tidak menguntungkan dan peraturan yang tidak pasti, rendahnya ketersediaan pembiayaan swasta, serta potensi konflik kepentingan peran PLN.

Rinaldo Agusta, Manager A.T. Kearney Indonesia; Sayak Datta, Principal Singapore A.T. Kearney; Shirley Dhewayani Santoso, President Director A.T Kearney Indonesia, Shinta Kamdani, Deputy Chairwoman APINDO; Alessandro Gazzini, Partner A.T. Kearney Indonesia

Beberapa tindakan penting terhadap perbaikan kebijakan diperlukan untuk mengatasi hambatan pengembangan energi terbarukan dan secara radikal mempercepat rencana implementasi untuk memenuhi target Indonesia tahun 2025.

Indonesia membutuhkan capex (capital expenditure) atau modal belanja sebesar 8 miliar dolar AS/tahun untuk mencapai target. Selain itu, Indonesia sendiri telah menandatangani perjanjian internasional untuk mengurangi emisi rumah kaca.

“Hal terpenting, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang menguntungkan dan peraturan yang pasti agar energi terbarukan menarik minat investasi swasta. Sebagai permulaan, perlu adanya penilaian kembali mengenai kelayakan batas tarif yang disepakati sebelumnya berdasarkan peraturan ESDM 12/2017, untuk memastikan bahwa pengembangan energi terbarukan menarik minat PLN dan juga para investor ”, tambah Alessandro Gazzi.

Sebagai rangkuman, ada peluang luar biasa bagi Indonesia untuk memperbaiki jalurnya, tetapi upaya bersama antara pemerintah, ESDM, dan PLN akan menjadi kuncinya.

“Diperlukan intervensi pemerintah, mulai dari memberi insentif kepada PLN untuk fokus pada pengembangan energi terbarukan dan mengamanatkan penggunaan teknologi berbiaya rendah untuk proyek-proyek ,” kata Sayak Datta, Prinsipal A.T Kearney dan penulis laporan ini.

You may also read!

Pasar Malam Indonesia di Malmo-Swedia

SinarHarapan.id -  Beragam budaya Indonesia digelar dalam Pasar Malam Malmö 2019 Indonesisk Kvällsmarknad  di Limhamn Folkets Hus, Malmö, Swedia,

Read More...

Film “Boccia” Besutan Sutradara WNI Diputar di Thailand

SinarHarapan.id -  Lebih dari 200 penonton  di SF Cinema Bangkok  tersentuh menyaksikan film “Boccia”, sebuah film dokumenter non komersial tentang

Read More...

ILUNI UI Peduli Bencana Kabut Asap

SinarHarapan.id - Kadri Mohamad Komunitas Biduan (kiri), Endang Mariani Koordinator ILUNI UI Peduli (dua kiri), Andre Rahadian Ketua Umum ILUNI

Read More...

Mobile Sliding Menu