Penyederhanaan Cukai dan Penggabungan Produksi SKM dan SPM Dapat Mengarah ke Oligopolisasi

In Ekonomi

SinarHarapan – Penyederhanaan layer cukai dan penggabungan batasan produksi Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) mengarah pada oligopolisasi pada Industri Hasil Tembakau (IHT).

Penggabungan batasan produksi SKM dan SPM memiliki semangat yang sama atas penyederhanaan cukai tembakau pada PMK 146 Tahun 2017. Anggota komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kodrat Wibowo mengatakan agar pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru dengan semangat yang sama seperti pada PMK 146 Tahun 2017, yang dicabut melalui PMK 156 Tahun 2018. “Dengan penyederhanaan layer dan penggabungan (produksi), maka pilihan bagi pelaku usaha adalah melakukan penggabungan (merger) atau akuisisi perusahan kecil oleh perusahaan besar untuk dapat bertahan. Pilihannya menggabungkan diri atau merubah pola produksi. Oleh karena itu, pelaku usaha berkurang, ini dapat mengarah ke oligopolisasi,” ucapnya kepada media.

Oligopolisasi merupakan tingkat penguasaan pasar yang semakin terkonsentrasi pada segelintir pemain. Ia mengatakan jika oligopolisasi terbentuk oleh aturan, anggota komisioner KPPU menghawatirkan akan lebih mudah terjadinya persekongkolan dalam penentuan harga maupun jumlah produk oleh segelintir pelaku industri. “Jika ada peraturan yang memengaruhi persaingan usaha dan berpengaruh pada berkurangnya jumlah pelaku usaha, ini warningbagi kami,” ujar Kodrat.

Ia juga menjelaskan bahwa jumlah pelaku usaha pengolahan tembakau sudah jauh berkurang. “Pada tahun 2008 terdapat 4000-an pelaku usaha, sedangkan saat ini berkisar antara 700 – 600,” ucapnya.

Kodrat lanjut menjelaskan bahwa di industri tembakau ada kemitraan antara perusahaan besar dengan UMKM. UMKM sebagai subkontraktor bagi perusahaan besar. “Kalau perusahaan besar melakukan oligopolisasi maka praktis UMKM kehilangan pasar,” ungkapnya.

Kodrat menilai bahwa persaingan usaha di IHT saat ini bersifat kompetitif. Ia meminta kepada Kementerian Keuangan untuk berhati-hati membuat PMK baru terkait kebijakan cukai, serta mempertimbangkan dengan matang agar tidak bersinggungan atau melanggar undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. “Jangan sampai (PMK baru) mencederai banyak hal, termasuk kepentingan KPPU yang memastikan persaingan ini berjalan dengan baik,” tutupnya. SH/Elsen/R

You may also read!

Pelajar Yogyakarta Menang Logo Peringatan 70 Tahun Hubungan Diplomatik RI-Thailand

SinarHarapan.id - Menandai awal tahun 2020, KBRI Bangkok dan Kementerian Luar Negeri Thailand secara bersama meluncurkan logo Peringatan 70 Tahun

Read More...

Coronavirus dan Pentingnya Taiwan Berperan di WHO

SinarHarapan.id -  Jumlah kasus baru pneumonia Coronavirus di Wuhan China telah melonjak. Kasus ini juga telah muncul di negara-negara

Read More...

Indonesia Dorong Kolaborasi untuk Peningkatan Produktivitas dan Ekspor di WEF 2020

SinarHarapan.id -  Indonesia menyelenggarakan Diskusi “The Indonesian Government Strategy: Advancing National Productivity and Export” dalam rangkaian kegiatan World Economic Forum

Read More...

Mobile Sliding Menu