Rancang Bangun Ibu Kota Baru

In Megapolitan

SinarHarapan.id –  Hingga saat ini, pemerintah sedang melakukan berbagai kajian dan mencari alternatif lokasi calon ibu kota negara yang baru. Untuk memastikan rencana pemindahan ibu kota dapat terwujud, berbagai alternatif dan kriteria telah mengemuka.

Demikian disampaikan Suryaman Kardiat, ahli tata ruang kepada SinarHarapan.id, Kamis (11/7). “Pertanyaannya apakah ibu kota hanya sebagai pusat administrasi pemerintahan atau new capital city ataukah membentuk kota baru atau new town?” kata mantan Direktur Penertiban dan Pemanfaatan Ruang, Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional tersebut.

Menurutnya, kalau ibu kota sebagai pusat administrasi pemerintahan berarti hanya untuk keperluan untuk pelayanan umum dan pengambil kebijakan dan betul-betul pembangunannya mulai dari nol. Sedangkan new town dapat dibangun pada pusat-pusat pertumbuhan, atau membangun kota-kota yang sudah ada, atau kawasan baru dengan berbagai ‘sentuhan’.

Suryaman Kardiat

Dalam bahasan berikut, jika suatu ibu kota hanya diperuntukan untuk kegiatan administrasi pemerintahan. Artinya suatu ibu kota hanya difokuskan untuk keperluan aktivitas pelayanan umum pemerintahan dan pengambil kebijakan. Secara fisik pertumbuhannya perlu dibatasi, tidak menjadi suatu kota yang mempunyai kecenderungan berubah fungsi selain sebagai ibu kota negara atau menjadi multi fungsi (multi function).

Untuk kebutuhan mendesak dan pengembangan hanya terbatas untuk menunjang penambahan ruang kerja jika terjadi kebutuhan penambahan pegawai atau pengembangan unit kerja, seperti ruangan atau bangunan pendukung seperti ruang dokumentasi atau ruang logistik.

Adapun untuk memenuhi kebutuhan tersebut,kawasan pengembangan diperlukan suatu kawasan cadangan (reserve area) yang pembangunannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan desain bangunan yang mengikuti bangunan yang telah ada sebelumnya.

Untuk memperoleh hasil optimum, pengaturan ruang ibu kota negara memerlukan pengelompokan kebutuhan ruang berupa zonasi. Pengaturan zonasi diperlukan untuk memperoleh informasi peruntukan lahan yang dapat digunakan atau dibangun sesuai dengan fungsinya. Pengaturan tentang zonasi telah diatur mengikuti kaidah-kaidah dalam peraturan perundangan yang telah ada.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 bahwa fungsi kawasan dibagi atas kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan budi daya. Kawasan yang berfungsi lindung direncanakan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, serta optimasi dalam penggunaan sumber daya alam sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Sedangkan kawasan budi daya direncanakan untuk mencapai pemanfaatan sumberdaya se-optimal mungkin sesuai dengan daya dukung lingkungan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Di dalam kawasan budi daya terdapat sebaran pengembangan kegiatan produksi, jasa dan permukiman beserta prasaran wilayah pendukungnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka ibu kota baru dapat ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang perencanaan tata ruangnya diprioritaskan dengan fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan dan nilai strategis kawasan.

Dengan status KSN, maka pembagian menjadi kawasan dengan fungsi lindung maupun kawasan budi daya (mix use), dengan tetap memperhatikan kebutuhan pengembangan dan tetap menjaga keberlanjutan suatu ibu kota jangka panjang,pengendaliannya sangat ketat, tidak tumbuh sebagai kota yang mengarah kepada kota besar atau kota metropolitan pada umumnya.

Suryaman menggambarkan ilustrasi zona pembangunan ibu kota baru sebagai berikut:

Menurut Suryaman, pembangunan ibu kota baru memerlukan konsep jangka pendek 20 tahun dan jangka panjang hingga 50 tahun, bahkan 100 tahun ke depan dengan tetap memperhatikan pengembangan unit organisasi dan penambahan jumlah ASN dan karyawan pendukung.

Selain itu penting pula mengedepankan konsep futuristik dan smart hi tech city berwawasan lingkungan (sustainable) dan ramah energi serta perpaduan budaya lokal, nasional dan global.

Pemerintah perlu menetapkan batas koordinat administrasi untuk memperoleh kepastian hukum pendirian dan pengelolaan suatu ibu kota baru. Sambil memperhatikan keamanan (ancaman bencana alam, kerusakan dan daya rusak lingkungan, kerawanan sosial), kenyamanan (kualitas lingkungan, kualitas udara dan air), produktif dengan memanfaatkan aset sumberdaya alam dan buatan yang efektif dan efisien, mempertahankan aset yang dimiliki secara produktif danpe mbangunan secara berkelanjutan.

Karenanya, Suryaman menyarankan agar penyusunan rencana detail tata ruang ibu kota baru dengan memperhatikan hubungan kawasan lindung dan kawasan budidaya, zona inti, zona penyangga dan zona cadangan, tata letak, tata bangunan, hubungan antar bangunan, konstruksi bangunan, arsitektur bangunan.

Selain itu, perlu penyusunan peraturan dan pedoman yang dapat memperkuat rencanan detail tata ruang ibu kota baru, dengan ketentuan peraturan zona kawasan peruntukan pembangunan bangunan perkantoran (termasuk fasos dan fasus, RTH dan RTNH), zona kawasan peruntukan secara bersyarat, zona kawasan peruntukan secara terbatas, zona kawasan peruntukan yang hanya untuk konservasi (dilarang untuk budidaya).

Setelah dilakukan penting pula pengawasan dan pengendalian yang sangat ketat mulai dari perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan. Lalu penataan asset dan administrasi pertanahan serta barang milik negara, termasuk sumberdaya alam yang ada.

“Perlu segera membentuk otoritas manajemen perkotaan secara khusus untuk pelayanan dan melayani pembentukan ibu kota baru dan ibu kota baru yang definitif,” kata Suryaman.

Menurut pengamat media komunikasi publik, Renaldi Zein MSi, mengatakan apabila memang sudah sangat diperlukan, sejak kini komunikasi sosial di segala lini harus diterapkan sehingga masukkan dan perbaikan perencanaan dapat dilakukan sedini mungkin demi tercapainya Indonesia yang damai dan makmur sejahtera.

“Masukkan dari segala lapisan masyarakat, baik petani, pekerja, pejabat daerah maupun pusat, ahli ahli terkait untuk Tata Ruang dan tata kota, serta sudut pandang ahli Mitigasi Bencana BNPB harus diikut sertakan secara seksama,” kata Renaldi.

You may also read!

Penegakan Hukum Dirasa Berat Sebelah, Keluarga Pendiri Bangsa M. Natsir Minta Keadilan Ke Presiden

Wapres Bidang OKK dan Hukum LSM LIRA, Irham Maulidy (kiri), Cucu HM Natsir, Hadi Pranoto (tengah) dan Advokat Mukhlis

Read More...

Ajakan Perdamaian untuk Menjaga Persatuan dalam Keberagaman Raih Penghargaan UOB Painting of the Year 2019 (Indonesia)

SinarHarapan.id-PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia)  menganugerahkan penghargaan UOB Painting of the Year 2019 (Indonesia) kepada Anagard untuk karyanya

Read More...

Kawan Lama Buka 9 Gerai Unit Usaha Sekaligus di Neo Soho Mall Jakarta

SinarHarapan.id-Kawan Lama Retail terus berekspansi dengan menambah toko baru di Jakarta tepatnya di Neo Soho Mall, Jl. Letjen S Parman,

Read More...

Mobile Sliding Menu