“Siluman” dan “Lelembut” Tak Ingin Kubu Jokowi-Prabowo Rekonsiliasi

In Eksposisi

SinarHarapan.id – Saat menyampaikan pidato setelah ditetapkan KPU menjadi presiden terpilih 2019-2024, Joko Widodo langsung mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya mengajak Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno bersama-sama membangun Indonesia sebagai negara yang maju, adil, dan makmur.

“Kami menyadari bahwa Indonesia merupakan negara besar. Indonesia tidak bisa dibangun hanya dengan satu orang, dua orang, atau sekelompok orang,” ujar Jokowi dalam sambutannya di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019).

Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, pada dasarnya pihaknya terbuka jika Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atau pun parpol lain merapat ke koalisi pemerintah.

Kendati begitu, Jokowi harus membahas hal tersebut dengan peserta Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang sejak awal mendukungnya di Pilpres 2019.

“Iya masih, masih perlu waktu karena saya pun harus mengajak berbicara untuk yang sudah ada di dalam, yaitu Koalisi Indonesia Kerja,” kata Jokowi seperti dikutip Liputan6 di Gedung KPU.

Jokowi memastikan pihaknya terbuka bagi siapa pun yang ingin sama-sama membangun dan memajukan Indonesia. Menurut dia, prioritas utama saat ini adalah bagaimana menjadikan Indonesia lebih baik ke depan.

“Tapi seperti yang sudah sering saya sampaikan, kita akan buka siapapun sama-sama memajukan negara ini, bersama-sama membangun negara ini,” jelas dia.

KPU menggelar Rapat Umum Penetapan Hasil Pemilu 2019 kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo (tengah) dan KH Ma’ruf Amin (kanan) di gedung KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019). (Redaksi)

Namun, jalan menuju rekonsiliasi yang ditandai dengan pertemuan Jokowi dan Prabowo sepertinya masih panjang. Ada indikasi pihak-pihak tertentu tidak menginginkan rekonsiliasi ini terjadi.

Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono, kepada Beritasatu malah mengeluarkan istilah unik seperti “siluman” dan “lelembut” tentang pihak-pihak yang tidak ingin adanya rekonsiliasi ini.

Arief menilai banyak pihak yang terus berupaya mengadu domba Prabowo dengan Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, pasca-putusan Mahkamah Konstitusi.

“Banyak lelembut-lelembut, siluman yang ingin menghancurkan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia, dengan cara terus mengadu domba Prabowo dan Jokowi, Ibu Mega dan Prabowo, serta antara Gerindra dan PDI Perjuangan pasca putusan MK,” kata Arief melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (30/6/2019).

Dia mengatakan banyak yang takut apabila Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar dan PKB bersatu untuk melakukan pembenahan pemerintahan agar lebih baik lagi.

“Prabowo dan Ibu Mega itu sangat dekat secara pribadi dan bersahabat kental. Prabowo itu paling suka kalau makan nasi goreng yang dimasak Ibu Mega, dan Prabowo itu sangat menghormati ibu Mega,” ujar dia.

“Banyak siluman politik yang terus merongrong hubungan Jokowi dan Prabowo. Siluman dan lelembut ini tidak ingin rekonsiliasi terjadi,” kata Arief lagi di Metrotv, Senin (1/7/2019).

Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono. (Ist)

Ucapan Arief Poyuono ini seperti kembali menegaskan pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang mengatakan proses menuju rekonsiliasi antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto berjalan baik, namun ada pihak yang belum bisa menerima bila rekonsiliasi terjadi.

“Kami mensinyalir ada bahwa proses menuju rekonsiliasi telah berjalan dengan baik, tapi ada kelompok-kelompok yang tidak bisa menerima itu, tidak bisa terima, masih memaksakan diri untuk turun ke jalan,” kata Moeldoko saat ditemui di kantor Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019), seperti dikutip detikcom.

Moeldoko mengatakan masyarakat Indonesia sangat menginginkan suasana di dalam negeri tetap kondusif. Dia mengatakan pemerintah sudah mengetahui pihak-pihak yang tak ingin terjadinya rekonsiliasi.

Namun, konteks yang dikemukakan Moeldoko saat itu ditujukan kepada pihak-pihak yang mendukung demonstrasi di Mahkamah Konstitusi, saat sengketa Pilpres sedang diadili.

“Kami sudah tahu itu siapa-siapanya sudah tahu, kelompok-kelompok mana sudah kami mapping semua. Kami sudah mewaspadai apabila terjadi sesuatu, apabila terjadi sesuatu pada tanggal tanggal 27 atau setelah itu mudah-mudahan nggak, (kelompok) yang kami kenali (akan turun pada) 26, 27 ini, 26 sedikit ya, 27 ada massa agak-agak (banyak), mudah-mudahan nggak panas sih, kami udah siapkan diri dengan baik,” tuturnya.

Moeldoko memperkirakan massa yang akan turun ke jalan tak lebih banyak dibanding saat ada demo 22 Mei lalu di Bawaslu. “Mungkin nggak (lebih banyak dari 22 Mei) ya, tapi adalah pengerahan massa, ada pengerahan massa tapi nggak segede itu,” katanya.

 

Ajak Beroposisi

Sementara itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mardani Ali Sera tetap berharap Koalisi Indonesia Adil Makmur tetap bersinergi bersama serta terus menjalin komunikasi dan konsolidasi untuk mengontrol pemerintahan.

“PKS tentu ingin mencoba agar koalisi yang bertransformasi ini bisa tetap efektif untuk mengontrol pemerintahan. Karena itu musyawarah akan dijalankan bersama-sama selalu,” kata Mardani di Kawasan Cikini, Sabtu (29/6), seperti dikutip Merdeka.com.

Ketua KPU Arief Budiman (kedua kanan) bersama Ketua Bawaslu Abhan (kanan) berjabat tangan dengan Pimpinan Komisi II DPR Zainudin Amali (ketiga kiri), Ahmad Riza Patria (kiri), Mardani (kiri) dan Nihayatul Wafiroh (ketiga kanan) sebelum mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Redaksi)

Terkait sikap partai, Mardani sendiri ingin PKS dan partai Koalisi Adil Makmur lainnya tetap berada di barisan oposisi. Walaupun keputusan akhir akan ada di forum Musyawarah Majelis Syura PKS.

“Mari sebagai bagian yang menyatu dengan etika sebelumnya kita menjadi kompetitor Pak Jokowi sekarang sudah tidak ada kompetisi, Pak Jokowi menang kita menjadi oposisi, yang kritis konstruktif,” ungkapnya.

PKS, tambahnya, juga tidak ingin menjadi satu-satunya partai oposisi. Alasannya, satu partai oposisi saja tidak efektif.

“Berharap lima-limanya menyatu. Dan tidak baik kalau cuma sendiri. Karena tidak efektif,” ucapnya.

Dari pihak Koalisi 01, Partai NasDem termasuk yang tidak berharap PAN, PKS, dan Gerndra bergabung di pemerintahan.

Partai NasDem khawatir apabila PAN, PKS, dan Gerindra bergabung dalam kabinet Joko Widodo (Jokowi), kehadiran partai-partai itu malah justru akan membelah kabinet.

“Saya khawatir semua di dalam kabinet ada pembelahan dalam kabinet. Itu yang kami khawatirkan. Menurut saya, itu nggak baik,” kata politikus Partai NasDem Taufiqulhadi dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019), seperti dilaporkan detikcom.

Menurut dia, jika semua parpol bergabung dalam koalisi Jokowi, maka menjadi tidak baik untuk Indonesia dan konsolidasi demokrasi karena ada beberapa kelompok masyarakat oposisi pemerintah yang tidak terwakili.

“Menurut saya, kalau itu terjadi, malah nggak baik untuk Indonesia dan tidak baik bagi konsolidasi demokrasi Indonesia karena nggak ada lagi kelompok yang merasa terwakili sebagai oposisi,” ungkap Taufiqulhadi.

You may also read!

Kelelahan, Masalah Utama Jemaah Haji Lanjut Usia

SinarHarapan.id -  Jemaah haji dari seluruh penjuru dunia mulai berdatangan ke tanah suci, baik di Madinah maupun langsung ke

Read More...

Tokoh Pemuda Ethiopia Ramaikan Perayaan HUT RI 2019 di KBRI Addis Ababa

SinarHarapan.id - Sejumlah tokoh dan pimpinan organisasi pemuda Ethiopia ikut merayakan kegiatan peringatan Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia di Kedutaan Besar

Read More...

Pertama dalam Sejarah, Putra Raja Salman Sambut Jemaah Haji Indonesia di Madinah

SinarHarapan.id -  Putra Raja Salman, Pangeran Faisal bin Salman bin Abdulaziz Al Saud menyambut kedatangan kloter jamaah haji Indonesia dari

Read More...

Mobile Sliding Menu