Syarat Rekonsiliasi Berlatar Sakit Hati

In Eksposisi
  • Antara/Widodo S. Jusuf

SinarHarapan.id – Perbincangan tentang rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo sebagai kontestan utama dalam Pemilihan Presiden terus menyeruak.

Pilpres yang sudah diketahui siapa pemenangnya, yaitu Joko Widodo (Jokowi), memang seperti membelah rakyat Indonesia dalam dua kubu yang “berseteru”.

Namun, wacana rekonsiliasi yang berkembang saat ini malah seperti didompleng oleh rasa sakit hati pihak Prabowo yang mengalami kekalahan, sehingga melahirkan syarat-syarat “agar rekonsiliasi terjadi” yang membuat suasana politik malah terus memanas.

Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Teddy Gusnaidi menilai presiden terpilih Joko Widodo tidak wajib menggelar rekonsiliasi.

Menurut Teddy, jika adanya kekecewaan dari pihak yang kalah dalam kompetisi merupakan hal wajar. Namun, jika pihak yang kalah berbuat anarkis atau menyalahi prosedur, negara wajib menindaknya.

“Jokowi sudah menang, tidak ada kewajiban untuk rekonsiliasi. Kalau @Prabowo masih sakit hati gak terima kalah, itu urusan dia pribadi, bukan urusan negara. Kalau sampai dia membuat kekacauan akibat sakit hati, ya proses hukum. Simple aja.. #RekonsiliasiSampah,” demikian cuitan Teddy di akun twitternya @TeddyGusnaidi, Selasa (9/7/2019).

Komentar tajam Teddy Gusnaidi ini untuk menjawab usulan rekonsiliasi yang justru menimbulkan polemik dari Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga Dahnil Anzar Simanjuntak.

Dahnil menilai, jika narasi rekonsiliasi ingin digunakan, sebaiknya Habib Rizieq diperkenankan pulang ke Indonesia. Dia tidak ingin adanya kriminalisasi terhadap ulama.

“Ini pandangan pribadi saya, bila narasi rekonsiliasi politik mau digunakan, agaknya yang paling tepat beri kesempatan kepada Habib Rizieq kembali ke Indonesia, stop upaya kriminalisasi, semuanya saling memaafkan. Kita bangun toleransi yg otentik, stop narasi-narasi stigmatisasi radikalis dan lain-lain,” kata Dahnil lewat akun twitternya @Dahnilanzar, Kamis (4/7/2019).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kapitra Ampera yang juga mantan pengacara dari Rizieq Shihab menilai tidak perlu adanya rekonsiliasi paska gelaran Pilpres 2019.

Menurutnya, menang dan kalah dalam kompetisi merupakan hal wajar. Begitu juga dengan sikap senang dan kecewa.

“Saya pikir rekonsiliasi juga gak perlu. Kenapa harus ada rekonsiliasi? Masak setiap pemilu harus rekonsiliasi. Kalah menang biasa dalam pemilu, pilpres. Kalau ada yang gembira atau kecewa itu biasa, alami saja, natural,” ujar Kapitra kepada wartawan, Senin (8/7/2019).

Kapitra mengatakan, rekonsiliasi digelar apabila adanya konflik atau pemberontakan dari kelompok bersenjata di suatu daerah. Dia menyebut apabila Jokowi dan Prabowo nantinya bertemu, itu bukan rekonsiliasi melainkan silatuhrahmi.

“Itu lebih kepada memperbaiki hubungan personal antara Jokowi dan Prabowo. Karena mereka berdua dulu bersahabat. Jadi itu silaturahmi personal. Jadi gak ada urusan sama Habib Rizieq,” pungkasnya.

Selain itu, Kapitra menyoroti pernyataan mantan Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Dahnil Anzar Simanjuntak yang ingin Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) pulang ke Indonesia.

“Habib Rizieq itu gak ada yang larang kalau pulang sekarang. Kapan saja boleh pulang. Lagi pula apa hak aparat, pemerintah untuk melarang, itu warga negara Indonesia. Jadi kalau mau pulang, kapan saja, silahkan pulang,” katanya.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga merasa heran pihak Prabowo Subianto mengajukan pemulangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ke Tanah Air sebagai syarat rekonsiliasi pasca pilpres.

“Ya siapa yang pergi, siapa yang pulangin. Kan pergi-pergi sendiri, kok dipulangin, gimana sih? Emangnya kita yang ngusir, kan enggak,” kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (9/7/2019), kepada Kompas.com.

Foto: Kantor Staf Presiden

Seperti diketahui, pada April 2017 Rizieq bertolak ke Mekkah, Arab Saudi, untuk menunaikan ibadah umrah. Saat itu tengah muncul kasus chat (percakapan) via WhatsApp berkonten pornografi yang diduga menjerat pemimpin FPI itu dengan seorang perempuan bernama Firza Husein.

Setahun berjalan, polisi menghentikan kasus tersebut dengan alasan tidak cukup bukti. Namun, hingga kini Rizieq tak kunjung pulang ke Tanah Air.

“Pergi-pergi sendiri kok, kita ribut mau mulangin, kan gitu,” ujar Moeldoko.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf pada pilpres 2019 lalu ini pun menyarankan Rizieq pulang saja ke tanah air jika memang ingin pulang.

“Ya pulang sendiri saja, enggak bisa beli tiket, baru gua beliin,” kata dia.

Namun saat ditanya apakah ada jaminan dari pemerintah bahwa Rizieq tak akan diproses hukum jika kembali ke Indonesia, Moeldoko enggan memberi jaminan. “Ya saya tidak tepat bicara itu ya, mungkin Kapolri,” ujarnya.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani memang membenarkan bahwa pihaknya mengajukan pemulangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ke Tanah Air sebagai syarat rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019.

Muzani tak membantah saat ditanya apakah Prabowo Subianto telah mengajukan syarat tersebut ke Presiden Joko Widodo.

Tak hanya pemulangan Rizieq Shihab, Prabowo juga meminta pemerintah membebaskan sejumlah tokoh pendukung yang ditangkap karena terjerat kasus hukum.

“Ya keseluruhan (pemulangan Rizieq Shihab), bukan hanya itu. Tapi keseluruhan bukan hanya itu. Kemarin kan banyak ditahan ratusan orang. Lagi diproses-proses. Ya segala macamlah ya,” ujar Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Direktur Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojuddin Abbas menilai belum terlaksananya pertemuan kedua tokoh yang bertarung di Pilpres 2019 karena banyak pertimbangan yang tengah dipikirkan Prabowo.

“Saya kira memang yang paling berat dari kubu Prabowo [untuk bertemu dengan Jokowi],” kata Abbas kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/7).

Menurut Abbas, setidaknya ada tiga situasi yang membuat Prabowo masih belum menyambut ajakan bertemu Jokowi itu.

Pertama, kata Abbas, hambatan psikologis. Pasalnya, Prabowo dan timnya butuh waktu untuk bisa memperbaiki hubungan dengan Jokowi dan pendukungnya setelah kalah dua kali berturut-turut dalam kontestasi Pilpres.

Ia menyatakan kekalahan secara berturut-turut dalam dua edisi Pilpres cukup menguras emosi, pikiran, tenaga, serta biaya yang cukup besar.

Kondisi tersebut, kata Abbas, tak hanya dialami Prabowo secara personal, melainkan juga keluarga besarnya, termasuk keluarga Presiden ke-2 RI Soeharto, hingga tim pendukungnya.

“Ada situasi psikologis yang masih harus diatasi, terutama situasi emosi yang tinggi untuk diturunkan dulu,” ujarnya.

Kedua, lanjut Abbas, secara politik Prabowo mesti menghitung dengan matang rencana pertemuan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Menurutnya, tanpa persiapan, terutama penjelasan kepada para pendukung dan pemilihnya soal pertemuan, Prabowo bisa dituding macam-macam.

Abbas menyebut Prabowo maupun Gerindra tentu tak ingin pertemuan itu justru merugikan bagi mereka. Ia mengatakan saat ini mereka belum cukup siap untuk menerima pertemuan politik tersebut, yang berarti mengakui kekalahan sendiri dan mengakui keunggulan Jokowi.

Ketiga, situasi sosial para pendukung Prabowo di akar rumput. Menurut Abbas, terjadi ketegangan yang cukup panas antarkelompok pendukung Prabowo dan Jokowi selama Pilpres kemarin.

Abbas menilai Prabowo masih memikirkan reaksi para pendukungnya jika dirinya bertemu dengan Jokowi yang telah ditetapkan sebagai presiden terpilih. Ia menyatakan di kelompok pendukung Prabowo masih ada yang menolak rencana pertemuan ini.

Menurutnya, kelompok ini masih kecewa dan sakit hati jagoannya kalah. Terlebih, api kekecewaan ini ‘dibakar’ oleh pendukung Prabowo sendiri dengan memakai sentimen agama.

You may also read!

Pasar Malam Indonesia di Malmo-Swedia

SinarHarapan.id -  Beragam budaya Indonesia digelar dalam Pasar Malam Malmö 2019 Indonesisk Kvällsmarknad  di Limhamn Folkets Hus, Malmö, Swedia,

Read More...

Film “Boccia” Besutan Sutradara WNI Diputar di Thailand

SinarHarapan.id -  Lebih dari 200 penonton  di SF Cinema Bangkok  tersentuh menyaksikan film “Boccia”, sebuah film dokumenter non komersial tentang

Read More...

ILUNI UI Peduli Bencana Kabut Asap

SinarHarapan.id - Kadri Mohamad Komunitas Biduan (kiri), Endang Mariani Koordinator ILUNI UI Peduli (dua kiri), Andre Rahadian Ketua Umum ILUNI

Read More...

Mobile Sliding Menu