Rusuh di Tanah Papua, Berawal dari Teriakan Rasis di Surabaya

In Eksposisi

SinarHarapan.id – Tanah Papua sampai Rabu (21/8/2019) masih memanas. Pelemparan batu di DPRD Mimika dan pembakaran kios di Pasar Fakfak, Papua, terjadi Rabu ini, masih diakibatkan oleh ketidakpuasan masyarakat atas ketegangan di Asrama Papua di Surabaya dan Malang.

Sebelumnya, di Manokwari dan Sorong di Papua Barat, pada Senin, dan demo di Jayapura, Papua, juga telah terjadi.

Pemicu ketegangan diawali dari Kamis (15/8/2019), saat sejumlah mahasiswa Papua berencana melakukan demo di depan Balai Kota Malang. Mereka tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat West Papua di Malang. Demo itu dalam rangka memperingati 57 tahun perjanjian New York, dengan tema ‘Amerika Serikat Harus Bertanggung Jawab Atas Penjajahan di West Papua’.

Massa berjumlah sekitar 70 orang awalnya hendak menggelar aksi menuju Balaikota dari Alun-Alun Kota Malang. Mereka berencana melalui jalan Jalan Basuki Rahmad dan Jalan Kahuripan.

Beberapa warga dari arah Balaikota atau Jalan Kahuripan, dengan jumlah seimbang meneriakkan penolakan. Massa menganggap demo AMP mengganggu ketertiban umum.

“Hai Pulang, mengganggu ketertiban umum saja di Malang,” kata sekelompok massa.

Kedua pihak pun akhirnya saling mengolok hingga terlibat aksi saling lempar batu dan kejar-kejaran. Aksi lempar dan kejar-kejaran terjadi di sepanjang jalan Basuki Rahmad dengan memanfaatkan bebatuan seadanya di pinggir jalan. Demikian laporan dari Merdeka.com.

Masalahnya, mahasiswa asal Papua ini berdemo dengan tidak mengantongi izin demo. Unjuk rasa itu berujung rusuh. Usai kerusuhan, muncul isu adanya pernyataan pejabat yang ingin memulangkan mahasiswa Papua.

 

Asrama Papua di Surabaya

Masih di Jawa Timur, namun kali ini di Kota Surabaya, terjadi ketegangan antara warga dan Mahasiswa pada Jumat (16/8). Ratusan warga gabungan berbagai ormas di Surabaya menggeruduk Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan. Massa geram lantaran mendapatkan kabar bahwa mahasiswa asal Papua tidak mau memasang Bendera Merah Putih.

“Mereka tidak mau pasang bendera. Terus ketika dipasang oleh pihak Muspika bendera di depan, bendera dibuang oleh oknum mereka,” kata salah satu massa Hari Sundoro, Jumat (16/8/2019).

“Ya jelas kita tersinggung, bendera kita dibuang. Kalau nggak mau pasang jangan tinggal di Indonesia apalagi di Surabaya,” pungkas Hari.

Namun, seorang mahasiswa Papua membantah tuduhan tak mau memasang bendera itu. Dia mengaku tidak tahu menahu soal kasus bendera.

“Kalau soal itu (pembuangan bendera) kami tidak tahu menahu. Karena ada beberapa teman termasuk saya sendiri keluar untuk beli makan siang itu. Setelah masuk benderanya memang sudah tidak ada,” kata salah satu penghuni Asrama Mahasiswa Papua Dorlince Iyowau kepada detikcom, Senin (19/8/2019).

Dorlince menuturkan, usai masuk asrama setelah membeli makanan pada Jumat (16/8) pukul 15.20 WIB, ada orang-orang yang menggebrak pintu. Sambil berkata rasis mereka menyuruh penghuni asrama keluar dan menantang beradu fisik.

“Jam 15.20 WIB kami kemudian didatangi dan gebrak-gebrak pintu dan ngata-ngatain kami monyet, babi, anjing keluar dan kata-kata rasis. Kemudian kami minta negosiasi atau pendekatan hukum. Kami mau klarifikasi bersama tapi pihak mereka tidak mau,” tutur Dorlince.

Suasana Asrama Papua di Surabaya

Dari video yang beredar luas di media sosial, ucapan-ucapan rasis memang terdengar dari massa yang mencoba masuk ke dalam asrama.

Mengenai ini, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo juga sudah berjanji, akan mengusut tuntas dugaan praktik rasisme terhadap mahasiswa asal Papua itu, seperti diungkap Tribunnews.

Dedi mengatakan, pintu masuk penyelidikan adalah dari video yang disebarkan dan viral di media sosial.

Video itu menampilkan situasi ketika mahasiswa asal Papua di asrama Surabaya didatangi sekelompok ormas, personel Polri dan TNI terkait dugaan penghinaan bendera merah putih, Jumat (16/8/2019) lalu.

“Nanti akan kami coba dalami lagi. Alat bukti dari video itu dulu. Video itu didalami dulu, setelah itu barulah siapa orang-orang atau oknum-oknum yang terlibat menyampaikan diksi dalam narasi (rasisme) seperti itu,” ujar Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin.

Usai penggerudukkan oleh sekelompok massa, polisi mengamankan 43 mahasiswa Papua dari Asrama Mahasiswa Papua (AMP) di Jalan Kalasan Surabaya. Mereka dibawa ke Mapolrestabes Surabaya untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan pembuangan bendera merah putih.

“Saat ini kami ambil keterangan di Polrestabes Surabaya. Setelah selesai kami akan kembalikan ke asramanya. Seluruhnya ada 43. 40 laki-laki, 3 perempuan. Dan kita perlakukan dengan sangat baik. Kita berikan waktu mau ke belakang atau minum hak-haknya kita berikan semuanya,” kata Wakapolrestabes Surabaya AKBP Leo Simarmata di Jalan Kalasan Surabaya, Sabtu (17/8/2019).

Leo menambahkan pihaknya akan meminta keterangan dari para mahasiswa terkait isu pembuangan bendera merah putih di got atau selokan.

Belakangan polisi menyatakan pengamanan 43 mahasiswa itu merupakan bentuk evakuasi dari situasi mencekam karena ada penggerudukan.

Setelah pemeriksaan, kemudian para mahasiswa dilepaskan. Kapolrestabes Surabaya Kombes Sandi Nugroho mengatakan para mahasiswa mengaku tidak mengetahui soal pembuangan bendera.

“Dari hasil pemeriksaan mengakunya tidak mengetahui,” kata Sandi saat dihubungi di Surabaya, Minggu (18/8/2019) kepada detikcom.

Tak hanya itu, Sandi menyebut masih belum ada keterangan dan barang bukti yang bisa dijadikan untuk menjerat seseorang menjadi tersangka.

Mahasiswa Papua turun dari truk yang membawa pulang ke asrama di Surabaya

Belakangan, Koordinator lapangan aksi organisasi masyarakat (ormas) yang menggeruduk asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada pekan lalu, Tri Susanti menyampaikan permintaan maaf.

Dia meminta maaf karena ada orang di antara massa ormas yang meneriakkan kata-kata berbau diskriminasi rasial kepada mahasiswa Papua.

“Kami atas nama masyarakat Surabaya dan dari rekan-rekan ormas menyampaikan permohonan maaf apabila ada masyarakat atau pihak lain yang sempat meneriakkan itu,” kata Susanti kepada wartawan di Mapolda Jawa Timur, Surabaya, Selasa (20/8/2019) seperti dilansir Antara.

Dia menjelaskan dirinya dan massa ormas yang lain mendatangi asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya karena mendengar isu ada perusakan dan pembuangan bendera merah putih.

“Kami ini hanya ingin menegakkan bendera merah putih di sebuah asrama yang selama ini mereka menolak memasang. Jadi, ini bukan agenda yang pertama kali,” ujar Susanti.

Meskipun demikian, Susanti membantah massa ormas yang ia koordinir melakukan pengusiran terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

“Kalau dibilang bahwa masyarakat Surabaya terjadi bentrok atau ada teriakan rasis, itu sama sekali tidak ada,” kata Susanti. Dia mengatakan dirinya dan ormas lainnya di Surabaya berharap keadaan di Papua tetap kondusif dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat peristiwa di Surabaya.

Korlap Aksi Ormas Surabaya Tri Susanti atau Mak Susi

Rusuh di Manokwari dan Sorong

Buntut peristiwa bentrok mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang ini lantas menjadi pemicu kerusuhan di Kota Manokwari, Papua Barat. Demonstrasi memprotes kekerasan dan pengusiran mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya membuat lalu lintas Senin pagi (19/8/2019), di Kota Manokwari macet total.

Sejumlah ruas jalan di Manokwari, terutama jalan Yos Sudarso yang merupakan jalan utama kota Manokwari diblokade massa yang mengakibatkan aktivitas masyarakat maupun arus lalu lintas lumpuh.

Tidak hanya memblokade jalan saja, menurut informasi yang dikutip dari Antara, dalam aksi tersebut warga juga menebang pohon dan membakar ban di jalan raya.

Aparat kepolisian Polda Papua Barat dan Polres Manokwari mulai turun ke jalan guna mengendalikan situasi aksi protes warga atas insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya tersebut. Kerusuhan lantas melebar ke Sorong, Papua. Massa merusak Bandara Domine Eduard Osok, Sorong, dan membakar sebagian barang di bandara. Hingga akhirnya, jadwal penerbangan Timika-Sorong dibatalkan hari ini.

Bentrok lantas terjadi di asrama Mahasiswa Papua di Makassar. Mahasiswa bentrok dengan masyarakat sekitar. Namun, menurut penuturan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah, bentrok ini hanya karena salah paham.

Nurdin Abdullah menceritakan awal mula terjadinya bentrokan di asrama mahasiswa Papua awalnya karena ada warga yang mendatangi asrama tersebut.

Nurdin menyebut warga tersebut bermaksud untuk memastikan bahwa keamanan mahasiswa Papua di Makassar terjamin. Namun, warga tersebut malah diusir.

 

Provokator Diusut

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyesalkan adanya pernyataan negatif terkait insiden dugaan pelecehan bendera Merah Putih di Jawa Timur.

Meski tak menjelaskan detailnya, namun menurut Wiranto, pernyataan negatif tersebut memicu aksi demonstrasi di sejumlah daerah di Papua.

“Kami menyesalkan adanya insiden pelecehan bendera Merah Putih di Jawa Timur, yang disusul dengan pernyataan negatif oleh oknum-oknum,” kata Wiranto seusai rapat membahas situasi di Papua dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara di Kantor Menko Polhukam, Senin (19/8/2019), seperti dikutip Kompas.com.

“Pernyataan itu memicu aksi di Papua dan Papua Barat yang nyata-nyata kita anggap mengganggu kebersamaan, persatuan kita sebagai bangsa,” lanjut Wiranto. Wiranto melanjutkan, pemerintah telah menginstruksikan kepada pihak berwenang untuk mengusut insiden pelecehan bendera.

 

Jokowi Minta Saling Memaafkan

Hal senada juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi mengingatkan tentang kebaikan dalam memaafkan soal ketersinggungan masyarakat Papua terhadap kasus Surabaya dan Malang.

“Saudara-saudaraku, Pace, Mace, Mama-mama di Papua, di Papua Barat, saya tahu ada ketersinggungan. Oleh sebab itu, sebagai saudara sebangsa dan setanah air, yang paling baik adalah memaafkan. Emosi itu boleh, tetapi memaafkan lebih baik. Sabar itu lebih baik,” kata Jokowi di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/8).

Presiden memaklumi jika masyarakat Papua tersinggung dengan adanya ungkapan rasial dan diskriminatif yang terjadi. Wajar jika masyarakat Papua emosi. Namun, ia mengatakan memaafkan dan sabar adalah langkah yang lebih baik. “Yakinlah bahwa pemerintah akan terus menjaga kehormatan dan kesejahteraan pace, mace, mama-mama yang ada di Papua dan Papua Barat,” kata Presiden seperti dikutip Tempo.co.

Terkait hal ini, Gubernur Khofifah Indar Parawansa meminta maaf kepada masyarakat Papua. Dia meminta maaf mewakili seluruh masyarakat Jawa Timur.

“Teman-teman semua ini antara lain yang terkonfirmasi ke beberapa elemen kemudian menimbulkan sensitivitas adalah kalimat-kalimat yang kurang sepantasnya terucap. Saya ingin menyampaikan bahwa itu sifatnya personal itu tidak mewakili masyarakat Jatim,” kata Khofifah saat menemani kunjungan Kapolri di RS Bhayangkara Polda Jatim, Jalan Ahmad Yani Surabaya, Senin (19/8/2019).

Gubernur Khofifah Indar Parawansa

Hal senada juga diungkapkan oleh Wali Kota Malang Sutiaji, yang mengaku ingin bertemu dengan Gubernur Papua Lukas Enembe. Sutiaji mengucapkan permintaan maaf, atas insiden yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Kalaupun ada insiden kecil yang dimaknai besar, kalau antar masyarakat kami mohon maaf sebesar-besarnya. Siapapun berhak menyampaikan pendapat, asalkan tidak keluar dari koridor hukum,” kata Wali Kota Malang Sutiaji kepada wartawan di Balai Kota Malang Jalan Tugu.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) meminta maaf bila ada kesalahpahaman terkait kejadian di asrama mahasiswa Papua. Dia menyesalkan adanya kejadian tersebut.

“Saya pikir itu tidak perlu saya, sekali lagi kalau memang itu ada kesalahan di kami di Surabaya, saya mohon maaf, tapi tidak benar kalau kami dengan sengaja mengusir, tidak ada itu,” kata Risma di kantor DPP PDIP, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat.

Gubernur Papua Lukas Enembe pun turut angkat bicara. Dia lantas mengungkit cerita tentang sosok Gus Dur.

“Saya sampaikan orang Papua mencintai Gus Dur (Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid). Ibu gubernur (Khofifah) tuh kadernya Gus Dur, kenapa mahasiswa saya dianiaya seperti itu hanya karena masalah bendera, tidak dibenarkan,” kata Lukas di halaman kantor Gubernur Papua, Jl Soa Siu Dok 2, Jayapura seperti dikutip detikcom.

Gubernur Papua Lukas Enembe

Oknum yang Teriak Rasis Diselidiki

Polda Jatim akan menyelidiki oknum Organisasi Kepemudaan (OKP) yang mengeluarkan kata-kata rasis dalam pengepungan massa di asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Jum’at (16/8/2019) lalu.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera menduga kata-kata rasis yang dilontarkan oknum OKP dan itu merujuk pada salah satu nama hewan tertentu akibat situasi yang memanas.

Saat itu, ada provokasi dari dalam (asrama) yang mengakibatkan ormas dan masyarakat terpancing. “Jika ada selentingan (labeling nama hewan) dari OKP kami akan lakukan penyelidikan,” katanya, Senin (19/8/2019), kepada Sindonews.

You may also read!

Alumni Indonesian Idol Junior Persembahkan Album Perdana “Mimpiku Jadi Nyata” Untuk Indonesia

SinarHarapan.id +  Miliki album musik sendiri merupakan impian semua penyanyi, begitu juga penyanyi idola cilik yang sukses di ajang Indonesian

Read More...

Suzuki Bawa Pulang Empat Penghargaan di Ajang GridOto Award 2019

SinarHarapan.id-PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) terus membuktikan kapabilitasnya sebagai salah satu pemain industri otomotif terpercaya di Indonesia. Performa mobil

Read More...

Kombinasi Fusion Food Khas Indonesia Di “Ngulik Rasa” Bersama Unilever

SinarHarapan.id-Unilever Food Solutions adakan Kompetisi ‘Ngulik Rasa’ untuk membangkitkan kreativitas pebisnis kuliner Indonesia dalam menciptakan kreasi fusion dari makanan

Read More...

Mobile Sliding Menu