AAJI Minta OJK Izinkan Penjualan PAYDI Tanpa Pertemuan Langsung

In Ekonomi

SinarHarapan.id – Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan izin bagi Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) agar dapat dijual secara online di tengah maraknya pandemic Covid-19 ini.

Karena kendala pembatasan sosial dan pembatasan pertemuan secara fisik, AAJI pun mengusulkan penjualan PAYDI yang mengharuskan pertemuan tatap muka antar tenaga pemasar dan calon nasabah dapat diganti dengan penggunaan teknologi digital.

“AAJI meminta kepada OJK untuk memberikan relaksasi kepada perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan PAYDI untuk dapat memanfaatkan teknologi dalam penjualannya,” demikian rilis dari AAJI, Minggu (5/4).

AAJI juga meminta OJK untuk menghapus kewajiban tanda tangan basah dan menggantikannya dengan tanda tangan digital atau elektronik.

AAJI juga meminta perusahaan asuransi untuk tetap merekrut tenaga pemasar baru untuk memberikan proteksi kesehatan dan finansial pada masyarakat.

Permintaan AAJI ini merupakan respons terhadap Surat Edaran OJK bernomor S-11/D.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) bagi Perusahaan Perasuransian. Kebijakan ini berlaku sejak Senin (30/3).

Dalam surat edaran itu, OJK menginstruksikan perusahaan asuransi, reasuransi, asuransi syariah, dan reasuransi syariah untuk memperpanjang batas waktu tagihan premi nasabah hingga empat bulan sejak jatuh tempo pembayaran.

Kebijakan ini merupakan stimulus bagi sektor perasuransian di tengah tekanan ekonomi akibat penyebaran covid-19. Namun, menurut AAJI, kebijakan itu merupakan pilihan bagi perusahaan asuransi.

“Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan suatu pilihan yang dapat diambil oleh perusahaan asuransi jiwa, namun bukan merupakan kewajiban dalam pelaksanaannya,” tulis pernyataan AAJI.

Menurut AAJI, penerapan relaksasi penundaan pembayaran premi yang jatuh tempo selama empat bulan, hanya wajib dilakukan apabila perusahaan asuransi mengakui tagihan premi yang berusia hingga empat bulan sebagai aset yang diperkenankan dalam perhitungan tingkat solvabilitas.

“Dengan demikian, relaksasi penundaan pembayaran premi sebagaimana dimaksud dalam surat OJK mengenai countercyclical bukan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi perusahaan asuransi dan merupakan kebijakan yang dapat diambil oleh masing-masing perusahaan asuransi,” demikian pernyataan AAJI.

You may also read!

Genap 30 Tahun, HDCI Donasikan Bantuan Covid-19 kepada Pemprov DKI Jakarta

SinarHarapan.id-Pandemi Corona yang telah menghingapi tanah air sejak bulan Maret 2020 lalu terus menjadi perhatian berbagai pihak untuk bersama-sama

Read More...

Pro kontra “New Normal” Dari Aspek Pemuda dan Pergerakan Menghadapi Momentum Hari Lahir Pancasila

SinarHarapan.id - Hingga saat ini skenario “New normal” atau bisa dikatakan sebagai pola hidup baru sebagai bentuk adaptasi

Read More...

Penjualan Suzuki Naik di Tengah Pandemi Corona

SinarHarapan.id-Di tengah lesunya pasar otomotif akibat pandemi Covid-19, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) berhasil mencatatkan peningkatan penjualan Suzuki APV.

Read More...

Mobile Sliding Menu