Babak Baru Donasi Abu-abu, Suatu Kajian Hukum dalam Perspektif Perdata dan Pidana

In Eksposisi

SinarHarapan.id – Berita donasi atau hibah dari keluarga Akidi Tio sebesar Rp 2 T bikin geger masyarakat Palembang atau Sumatera Selatan bahkan Indonesia, karena dana yang menjadi sumber donasi telah diserahkan ke Kapolda Sumsel secara simbolis yang disaksikan gubernur Sumsel, Danrem serta dokter Pribadi Keluarga Akidi Tio. Ternyata masih sebatas wacana dan bermasalah serta yang bikin banyak orang bertanya-tanya kaitan sumber uang sebagai obyek donasi masih simpang siur keberadaannya, apakah ada di Singapura atau di Indonesia.

Terakhir beredar BG (bilyet giro) dari Bank Mandiri, tanggal 2 Agustus 2021 dengan nominal sebesar Rp 2 triliun, atas nama Heni Krisnowati, bukan atas nama Heriyanti sebagai orang yang memberi hibah, ini ganjil. Demikian juga pada penulisan kata Triliun ditulis Triun dan tentunya dalam tradisi perbankan penulisan tersebut oleh lembaga perbankan pastinya akan ditolak atau tidak dibenarkan, karena seharusnya penulisan baik huruf huruf maupun bilangan tidak boleh salah dan apabila ada kesalahan maka seyogyanya bank penerima akan menolak.

Ramainya pembicaraan hibah yang dikonotasikan pada Donasi, bukan pada Donasinya akan tetapi angka rupiah yang akan disumbangkan. Karena selain fantastis angkanya, juga sumbangan ini kalau benar terealisasi maka donasi/ sumbangan termasuk terbesar di dunia.

Bandingkan Yayasan Bill Gates dan Melinda Gate memberikan sumbangan sebesar 10 juta US dolar atau Rp137.253.000.000, demikian juga denga Jack Ma pendiri Alibaba menjanjikan akan memberi sumbangan dalam bentuk mengembangkan vaksin coronavirus melalui Jack Ma Foundation dengan nilai 14 juta US dolar atau 100 juta yuan atau setara dengan Rp192.154.200.000.

Dengan melihat dari perbandingan maka dapat diambil kesimpulan sumbangan tersebut sangat fantastis dari segi jumlah.

Namun kenyataannya jumlah yang fantastis itu hanya dalam bentuk tulisan atau angka angka dan sampai sekarang baru akan diberikan tanpa masyarakat tahu tentang itu. Harusnya pada saat mereleas Polda Sumsel sudah harus memberi kejelasan bahwa uang itu belum di berikan.

Baru-baru ini PPATK juga telah merelease berita berkaitan adanya dana 2 T, dan dari penyelesusran dana itu di duga fiktif alias bodong, seperti di tulis Media Indonesia, 4 Agustus 2021.

Sehingga dengan begitu terjawab sudah bahwa dana tersimpan di Singapura dan atau di Bank Mandiri itu adalah tidak benar.

Selanjutnya semua pihak harus legowo menyikapi masalah ini, dan pihak Polda engga perlu malu untuk meminta maaf seperti baru-baru ini sudah di sampaikan Kapolda Sumsel kepada masyarakat dengan tanpa mencari kambing hitam seolah-olah ini ulah dari anak Akidi Tio. Sebab menurut hukum semua pihak salah dan tidak hati-hati berkaitan dengan donasi yang di lebeli Hibah.

Karena kalau benar pijakan itu hibah, masyarakat akan menanyakan kepada Pihak Polda, apa legal standing hibah, sebab hibah itu adalah proses hukum perdata, sebagai mana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dalam pasal 1666.
Dalam pasal tersebut dikatakan, Hibah adalah pemberian cuma cuma atas suatu barang baik bergerak maupun tidak.

Dan barang yang menjadi obyek hibah harus sudah ada, karena hal ini untuk menguatkan kata “ tidak dapat ditarik kembali“ demikian dalam paparan dari hibah, barang itu selain harus ada juga nyata (phisiknya berupa uang tentunya), serta halal (bukan hasil kejahatan).

Berpijak kepada rumusan pasal tersebut di atas, artinya pada waktu pengumuman seperti diliput media menurut hukum hibah yang di sebut juga donasi sudah final yaitu, sudah ada serah terima dari si pemberi hibah kepada si penerima hibah dana 2 T, karena subyek hukum yang dikenal dalam uu antara pemberi ( Heriyanti Tio ) dengan Peneima Kapolda Sumsel, ada dalam liputan itu. Karena memang yang namanya Hibah harus di hadiri oleh kedua belah pihak sebagai salah satu syarat sahnya hibah.
Sehingga apabila menyimpang dari ketentuan diatas, maka itu bukan hibah sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata ( BW ).

Kemudian apakah terhadap kejadian Ini apabila uang tidak ada seperti dilansir PPATK masuk dalam kasus pidana, dan menurut saya hal ini akan terjadi dua peristiwa hukum.
A. Tinjauan Yuridis dari sisi Hibah, apabila uang yang menjadi obyek hibah tidak ada maka apabila ada PERJANJIAN hibah, dan uang belum diserahkan kasus ini masuk dalam persoalan cidera janji ( wanprestasi ), upayanya Polda harus menggugat Ibu Heriyanti ke Pengadilan, karena hukum perjanjian tunduk kepada Perkara Perdata, dan apabila tidak ada perjanjian tidak ada ruang untuk menggugat. Karena keduanya tidak punya landasan hukum untuk menggugat, karena tidak jelas siapa merugikan siapa. Yang tahu Polda dan Heriyanti saja tentunya.

Pada sisi pidana, bisa saja berita hoax menjadi pintu masuk untuk memproses ini. Namun sebagai subyek pelapor adalah masyarakat yang menerima berita hoax ini dan masyarakat di sini adalah masyarakat Sumsel, bukan masyarakat Indonesia karena donasi bodong itu untuk masyarakat Sumsel. Dan yang menjadi pihak dalam laporan tersebut bukan hanya Heriyanti akan tetapi semua pihak yang terlibat dalam perkara itu. Kan repot repot tentunya kalau sampai masuk wilayah hukum.

Sehingga sudah tepat langkah Kapolda telah meminta maaf dan mengakui kesalahan, ini penting untuk menghindari kegaduhan yang terjadi di masa Pademi, Ingat program pemerintah sedang menangani Bahayanya Virus Corona bukan sedang buat film kartun tentang sebuah kelucuan untuk meningkatkan imun.
Dan saya dari hati yang paling dalam sudah memaafkan masalah ini, barangkali juga yang lainnya?

Ditulis oleh : C Suhadi SH MH, Koordinator Relawan Jokowi, Negeriku Indonesia Jaya (Ninja)

You may also read!

Jadi Mitra Resmi Online Tiket Partner PON XX Papua, tiket.com Gelar Diskon Tiket Pesawat

Sinarharapan.id-tiket.com, pionir Online Travel Agent (OTA) platform di Indonesia yang baru saja memperingati hari jadi ke-10, turut meriahkan PON (Pekan Olahraga

Read More...

Bakrie Amanah Gelar Khitanan 500 Anak Negeri

JAKARTA- Acara Pembukaan Program Khitanan sebagai bagian dari Festival Muharam Ceria 2021 diselenggarakan di Masjid Roosniah Al-Achmad Bogor, Sabtu,

Read More...

Penelitian Terbaru Mengenai Pengalaman Pelanggan (CX) dari NTT, Teknologi yang Digunakan dalam Pengalaman Pelanggan (CX) Menetapkan Dasar Baru

Sinarharapan.id-NTT Ltd. pada hari ini merilis Global Customer Experience Benchmarking Report (GCXBR) edisi tahun 2021, yakni sebuah survei tahunan

Read More...

Mobile Sliding Menu