13 August 2022

Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut. (Dok/sh.id)

SinarHarapan.id – DPRD Provinsi Maluku memberikan apresiasi kepada Bupati Maluku Tenggara (Malra), Thaher Hanubun, yang sukses menyelesaikan konflik antar desa di kabupaten yang dipimpinnya, hanya dengan melakukan pendekatan secara kultur dan terbuka.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut mengatakan, cara Bupati Malra untuk menyelesaikan konflik di daerahnya, memberi isyarat kepala daerah lain di Maluku harus mencontohi Thaher Hanubun.

“Pak Bupati Malra ini pantas dijadikan contoh. Ini namanya pemimpin yang sangat mencintai rakyat dan daerahnya. Tanpa diundang pun, beliau hadir di DPRD. Dan ini patut diapresiasi,” kata Sairdekut saat rapat koordinasi Komisi I dengan Polda Maluku, Kodam XVI/Pattimura, dan Pemkab Malra soal penanganan konflik antar warga di Malra dan Kota Tual, di ruang paripurna kantor DPRD Provinsi Maluku, Kamis (4/8/2022).

Sairdekut juga menyayangkan sikap sejumlah pimpinan daerah di Maluku, yang sepertinya lambat, bahkan tak peduli menyelesaikan konflik antar warga maupun desa di kabupaten yang dipimpinnya.

“Saya kira Bupati Malra harus menjadi contoh. Tak diundang pun beliau hadir. Sementara bupati yang lain, kami undang tidak hadir. Kita harus belajar dari Bupati Malra,” ujar dia.

Apresiasi juga disampaikan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra. Pasalnya, Bupati Malra dan Wali Kota Tual tanggap dan cepat, untuk menyelesaikan konflik di daerah yang dipimpinnya.

“Beda dengan kepala daerah lain. Contoh Bupati Malteng (Tuasikal Abua), yang sampai saat ini belum juga bisa menyelesaikan konflik Kariuw dan Pelauw. Itu karena Bupatinya tidak kooperatif. Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati Malra. Bupati Malra telepon saya langsung untuk hadir. Kita meresponi, agar kita tahu secara langsung juga,” ungkap Rumra.

Dia berharap, Pemerintah Provinsi Maluku ikut merespon, untuk penyelesaian konflik antar warga di dua daerah itu. Kendati memang sistim kewenangan penting, tapi koordinasi terkait kewenangan pusat, maka diteruskan oleh Pemprov.

“Pemkab Malra telah menyampaikan kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,2 miliar. Tadi kami sampaikan ke Pemprov Maluku, untuk masuk dana tak terduga atau masuk APBD perubahan. Kita tahu penyelesaian konflik didua daerah itu tidak merembes ke daerah lain. Kalau daerah lain sudah merembes ke daerah lain,” pungkas Rumra.

Untuk itu, kata Rumra, pihaknya akan berkoordinasi dengan Penjabat Sekda Maluku, Sadali Ie, agar dana tak terduga difransfer untuk bangun rumah yang rusak dan fasilitas lain.

“Begitu juga di TNI dan Polri di Kota Tual dan Malra. Soal pembangunan Polres Malra, nanti saat penyampaian aspirasi ke Mabes Polri, maka pemintaan ini kami akan disampaikan,” janji dia.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Roy Elwen Pattiasina menyatakan, seorang pemimpin seharusnya selalu berada ditengah masyarakat, baik dalam suka maupun duka, seperti yang dilakukan Bupati Malra.

“Kita butuh pemimpin yang selalu hadir untuk masyarakatnya. Kalau dimaki dan dilempari itu biasa. Jadi memang kita apresiasi Bupati Malra,” kata Pattiasina.

Bukan saja Bupati Malra, Pattiasina juga mengapresiasi Pangdam XVI/Pattimura dan Kapolda Maluku, turun langsung mendamaikan warga bertikai Malra dan Kota Tual.

“Saya berharap, Babinsa dan Babinkamtibmas selalu melakukan patroli. Kalau ada yang minum minuman keras tolong dibubarkan. Ini yang biasa memicu bentrok,” tandas Pattiasina.  (non)