Peneliti Minta Pemerintah Pertimbangkan Opsi Impor Bawang Putih

In Ekonomi

SinarHarapan.id – Head of Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan  impor bawang putih.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), kenaikan harga bawang putih  terjadi ejak pertengahan 2020.

Harga bawang putih berada di rata-rata Rp 23.600 per kilogram pada Juli 2020, naik  menjadi Rp 23.850 di bulan berikutnya dan kembali naik cukup banyak menjadi Rp 26.550 pada September.

Harga kemudian kembali naik menjadi Rp 26.900 di bulan Oktober dan terus meningkat menjadi Rp 28.450 dan Rp 28.750 di bulan November dan Desember 2020.

“Memasuki awal tahun, harga bawang putih turun tipis menjadi Rp 28.350 per kilogram. Pergerakan harga di pasar,” kata Felippa, sudah cukup menunjukkan sejauh mana ketersediaan bawang putih di pasar.

Pergerakan harga ini juga diperkuat oleh pernyataan Kementerian Pertanian pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR baru-baru ini yang menyebut total kebutuhan bawang putih nasional sebesar 591.596 ton.

Adapun  produksi dalam negeri hanya berjumlah sekitar 59.032 ton. Jadi masih terdapat kekurangan sekitar 532.000 ton.

Bawang putih memang susah ditanam di Indonesia karena faktor iklim dan geografis, sehingga produksi dalam negeri tidak bisa optimal.

Menjelang Hari Raya Imlek, Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, tentu akan terjadi peningkatan permintaan bawang putih di pasar.

“Kalau kesenjangan antara jumlah produksi dan kebutuhan tidak segera dipenuhi, hampir dapat dipastikan kalau harganya akan kembali meningkat,” kata Felippa.

Kejadian ini hampir sama dengan yang terjadi pada awal 2020 lalu dimana harga bawang putih bersama dengan beberapa komoditas pangan lain seperti bawang bombay dan gula sempat melonjak.

Terlambat turunnya RIPH dan kebijakan pembatasan sosial/lockdown yang diberlakukan di negara pemasok menjadi penyebabnya.

“Mengantisipasi siklus yang biasanya cenderung berulang, pemerintah idealnya sudah dapat memperkirakan kapan tindakan impor perlu dilakukan. Pemerintah juga perlu memperhatikan kalau proses pengajuan impor yang diawali dengan pengurusan RIPH dan SPI juga berlangsung tidak sebentar,” papar Felippa.

“Jadi selain perlunya ketersediaan data yang akurat dan pemantauan harga, evaluasi terhadap proses pengajuan impor juga perlu dilakukan. Apa mungkin proses yang panjang tersebut juga berkontribusi pada terlambat masuknya pangan yang dibutuhkan,” tegas Felippa.

Felippa menambahkan, pemerintah perlu mempertimbangkan opsi untuk membebaskan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) untuk komoditas pangan hortikultura.

Pembebasan RIPH pernah diberlakukan sementara tahun lalu selama beberapa bulan untuk mempercepat masuknya beberapa komoditas pangan yang ketersediaannya diperlukan di Tanah Air.

Saat itu, harga bawang putih dan bawang bombay sempat melonjak dan terlambat diantisipasi.

Langkah Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang saat itu membebaskan RIPH merupakan keputusan yang sangat relevan, terutama merespon pandemi.

Dengan meniadakan RIPH, impor komoditas pangan diharapkan bisa berjalan lebih cepat dan pasokan keduanya bisa segera memasok kebutuhan dan menstabilkan harga di pasar Indonesia.

Tidak hanya RIPH, Kemendag juga membebaskan importir dari kewajiban mengurus Surat Perizinan Impor (SPI).

Terkait proses pengajuan impor, importir biasanya harus mengurus RIPH kepada Kementerian Pertanian (Kementan) yang dilanjutkan dengan pengajuan Surat Perizinan Impor (SPI) kepada Kemendag.

Importir juga dibebaskan dari persyaratan laporan surveyor (LS) atas kedua komoditas tersebut. Felippa juga mendorong pemerintah untuk memperluas terobosan yang baik ini ke komoditas strategis yang lain, seperti daging sapi, jagung, kedelai dan gula.

“Permintaan pembebasan RIPH sebagai persyaratan impor produk hortikultura perlu dikaji oleh pemerintah secara lebih dalam. Permintaan ini, salah satunya, bersumber dari panjangnya proses birokrasi, baik di Kemendag maupun Kementan,” kata Felippa.

“Kalau proses penerbitan kedua dokumen tadi bisa berjalan lebih transparan dan lebih cepat, komoditas yang diimpor diharapkan bisa masuk ke pasar Indonesia tepat waktu dan memang efektif untuk menjaga stabilitas harganya,” tegasnya.

Pembebasan RIPH, SPI dan LS merupakan terobosan yang baik dalam penyederhanaan proses pengajuan impor produk hortikultura.

Komoditas yang diimpor diharapkan bisa segera sampai dan berperan dalam menstabilkan harga di pasar.

Penyederhanaan proses impor ini idealnya bisa dipertimbangkan untuk diteruskan untuk memastikan ketersediaannya di pasar.

“Walaupun sempat terjadi perbedaan pendapat antara Kemendag dengan Kementan, Kementan melalui Badan Karantina sepakat untuk tetap memeriksa aspek kualitas produk hortikultura dari negara asal impor sebelum beredar di pasar Indonesia,” kata Felippa.

Langkah ini, menurut Felippa, sangat perlu dilakukan untuk memastikan keamanan dan kesehatan konsumen di Tanah Air.

You may also read!

GAIKINDO Antusias dan Optimis Kebijakan PPnBM Dongkrak Pencapaian Industri Otomotif Indonesia

Sinarharapan.id-Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) selaku organisasi yang menaungi pelaku industri otomotif Indonesia menyambut baik dua kebijakan baru

Read More...

Ada Diskon PPnBM 100%, Auto2000 Merilis Daftar Harga Mobil Baru Toyota

Sinarharapan.id-Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan aturan PPnBM 0% untuk pembelian mobil baru yang mulai berlaku bulan Maret 2021. Daftar mobil

Read More...

Explore Konten Horor, Bigo Live Berkolaborasi Dalam Program “Raffi, Billy & Friends” Trans TV

Sinarharapan.id-Guna memicu adrenaline penyiar juga pecinta konten horor, sekaligus memperluas dan mengekspos eksistensi penyiar yang memiliki berbagai konten menarik,

Read More...

Mobile Sliding Menu