Tanggapi Kritik Iklan Bioskop, Jokowi: Masak Pemerintah Disuruh Diam Saja

In Politik

SinarHarapan.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi iklan pemerintahan yang dikritik karena ditayangkan di bioskop akhir-akhir ini.

Menurut dia, iklan itu berisi informasi keberhasilan program pemerintah. Karena itu, ini merupakan hal yang wajar saja ditayangkan di bioskop.

Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan informasi program kerja yang telah berhasil dicapai pemerintah.

“Ya masyarakat kan perlu mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mana yang sudah, mana yang dalam proses, mana yang akan dikerjakan. Kita ini ingin menyampaikan apa adanya ya,” kata Presiden Jokowi di Bogor Selatan, Jumat (14/9).

Jokowi juga menyampaikan penayangan iklan kinerja pemerintah ini merupakan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan amanat Undang-Undang.

“Itu kan memang tugasnya Kominfo, itu amanat UU bahwa baik pembangunan yang sudah selesai atau masih dalam proses atau belum selesai harus terus diinfokan agar mereka ikuti,” katanya.

Kemenkominfo bukan cuma menginformasikan keberhasilan program kerja pemerintah. Namun, juga program-program yang belum selesai dikerjakan.

“Kalau dulu kan ada menteri penerangan. Masak pemerintah disuruh diem gini. Gimana?” katanya.

Jokowi yang juga calon presiden di Pilpres 2019 pun menilai iklan tersebut bukan termasuk kampanye capres-cawapres. Informasi terhadap kinerja pemerintahan telah disampaikan sejak tiga tahun lalu melalui berbagai media.

“Ya itu kan dari tiga empat tahun lalu menyampaikan, sudah disampaikan. Baik lewat Youtube, TV, itu sudah kewajiban Kominfo, itu amanat UU,” kata dia.

Sebelumnya, Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo RI Ferdinandus Setu mengatakan iklan layanan kinerja pemerintah di bioskop merupakan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai humas pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang.

“Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menjalankan tugas sebagai humas pemerintah (Goverment Public Relation) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2015, dan Inpres No 9 Tahun 2015,” demikian disampaikan Ferdinan dalam keterangan pers, Rabu.

Penanganan iklan program kerja pemerintah ini dikritisi oleh partai pendukung Capres Prabowo-Sandiaga Uno.

Politikus Partai Gerindra Anggawira yang menilai Jokowi selaku calon presiden2019 telah menggunakan fasilitas yang seharusnya tidak digunakan untuk kepentingan bernuansa kampanye politik.

Angga menilai selaku pejawat, Jokowi memang diuntungkan karena bisa tampil di berbagai kesempatan, termasuk pada Asian Games 2018. Namun, ia mengajak Jokowi berkompetisi secara sportif di Pilpres 2019.

You may also read!

Gruduk Kejari Jaktim, LAKRI Minta Usut Kasus Penggelapan Pajak BPTHB yang Libatkan Mafia Tanah

SinarHarapan.id - DPN Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur, Jumat (25/6/2021). Adapun tujuan kedatangannya

Read More...

Pasca Perpanjangan Subsidi PPnBM, Wuling Umumkan Harga Terkini

Sinarharapan.id-Sejalan dengan rencana pemerintah yang akan memperpanjang kebijakan subsidi PPnBM 100% hingga Agustus 2021, Wuling Motors (Wuling) hari ini

Read More...

The MINI Paddy Hopkirk Edition Hadir di Indonesia

Sinarharapan.id-MINI Indonesia dengan bangga rayakan kemenangan pertama classic MINI pada kejuaraan legendaris Monte Carlo Rally pada tahun 1964 dengan

Read More...

Mobile Sliding Menu