SinarHarapan.id – Penyelenggaraan kegiatan Jaringan Trayek Angkutan Barang di Laut (Tol Laut) Tahun Anggaran 2022 masih menghadapi beberapa kendala. Namun demikian, penyelenggaraan Tol Laut harus tetap ada untuk melayani masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP).
Asisten Deputi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Farida Kurnianingrum, menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi pada penyelenggaraan Tol Laut Tahun Anggaran 2022 antara lain keterbatasan jumlah kapal dan kontainer, lamanya kegiatan bongkar muat di pelabuhan singgah, kurangnya muatan balik, jaringan internet lemah di beberapa wilayah, kurangnya BBM bersubsidi untuk kapal tol laut, serta kurangnya pemahaman para pelaku usaha.
Farida menegaskan meski masih terjadi kendala, penyelenggaraan Tol Laut harus tetap ada guna melayani masyarakat di wilayah 3TP. Adanya Tol Laut juga menjadi salah satu cara menunjukkan negara hadir untuk memastikan kedaulatan di wilayah tersebut.
“Untuk wilayah perbatasan, kita tidak berorientasi pada _profit oriented_, kita harus memastikan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ada disana. Eksistensi dari pergerakan ekonomi menandakan ada nilai kedaulatan kita disana, jadi kita pastikan betul dengan hadirnya Tol Laut ini bisa menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri,” ujar Farida.
Farida menambahkan penyelenggaraan Tol Laut masih membutuhkan penguatan koordinasi dan sinergitas para pemangku kepentingan di dalamnya, baik dari Pemerintah Pusat yaitu Kementerian, Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun dari pihak swasta. Hal ini untuk meningkatkan minat angka muatan balik Tol Laut maupun meningkatkan minat pelaku usaha.
Pemda juga memiliki peran penting dalam penyelenggaraan Tol Laut di daerah. Farida menyebut Pemda yang meminta daerahnya disinggahi Tol Laut perlu memastikan tersedianya pelaku usaha dan kesiapan kondisi daerah.
“Kita sadari betul bahwa pelaku usaha dan muatan balik yang tadi yang saya sampaikan naik secara signifikan, namun memang masih ada persoalan-persoalan lain yang cukup kompleks yang kita hadapi dan sangat kita harapkan bahwa peran Pemda untuk mencermati kembali atas kesiapan kondisi di daerah tersebut. Sehingga sarana dan prasarana yang sudah hadir itu betul-betul dioptimalkan pemanfaatannya”, sambungnya.
Lebih lanjut Farida mengatakan catatan pelaksanaan Tol Laut pada Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Tol Laut TA. 2022 diharapkan dapat menjadi pembelajaran untuk penyelenggaraan Tol Laut TA. 2023. Ia berharap penyelenggaraan Tol Laut TA. 2023 dapat lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat di daerah 3TP.
” Best practice ataupun bad practice yang disampaikan dari teman-teman yang ada di daerah ini menjadi catatan perbaikan dalam penguatan untuk pembelajaran kita bersama dalam pengambilan kebijakan yang jauh lebih baik. Kemudian kita sama-sama pastikan bahwa hadirnya program-program pemerintah terutama untuk di daerah 3TP memang benar-benar memastikan kedaulatan NKRI,” pungkasnya. ***
