SinarHarapan.id-Tim Kawal RUU Kesehatan menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan berpihak pada rakyat yang membuka peluang investasi rumah sakit dengan kualitas pelayanan internasional bisa melayani rakyat Indonesia dan memberikan pilihan pelayanan kesehatan berkualitas bagi rakyat Indonesia.
Dengan begitu, masyarajat tidak harus berobat ke Luar Negeri untuk mendapatkan pelayanan kualitas tinggi.
“Kalau RS kawasan ekonomi khusus, kita bisa cek Permenkesnya. Tujuan dari RS ini menambah layanan dan pangsa pasarnya orang yang biasa berobat ke LN. Bahkan diharapkan orang luar negeri akan berobat kesini juga, dan bisa meningkatkan income Indonesia. Persaingan sehat bisa terjadi. Dokter lokal bisa bekerja di RS KEK juga. Faskes lokal akan bersaing secara sehat dengan inovasi layanan dan standar gaji yang meningkat untukk dokter lokal,” demikian keterangan Tim Kawal RUU Kesehatan dikutip InfoPublik, Senin (29/5/2023).
Dalam RUU Kesehatan, Organisasi Profesi (OP) pun tidak dihilangkan, hanya tidak diatur oleh pemerintah. Independen menjadi mitra pemerintah.
RUU Kesehatan hanya meniadakan kewenangan OP yang sering kali di salah gunakan yaitu rekomendasi untuk STR & SIP (sering disalah gunakan untuk menghambat dokter lain praktik), serta mengurangi wewenang mengeluarkan SKP untuk perpanjangan STR & SIP yang sering membuat seminar bekerjasama dengan pabrik obat.
Dengan RUU kesehatan itu, SKP akan bisa dikeluarkan juga oleh pemerintah dan pihak lain yang memenuhi syarat tertentu, tidak hanya OP.
RUU Kesehatan juga memperkuat peran konsil kedokteran dan tenaga kesehatan, dengan tetap menjamin independensinya. Tentunya dengan melibatkan pemerintah yang mana adalah regulator.
“Sehingga posisi konsil kedokteran tidak rawan dipergunakan oleh kepentingan segelintir elite organisasi profesi,” demikian bunyi peryataan tersebut.(isn/infopublik)
