SinarHarapan.id – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini sedang melakukan pendalaman terkait isu kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang melibatkan sejumlah tokoh penting.
“Terkait informasi kebocoran data yang beredar, tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Dwi Astuti.
Kabar kebocoran data ini muncul kembali dari hacker yang dikenal dengan nama Bjorka, yang sebelumnya juga menghebohkan masyarakat Indonesia. Kali ini, Bjorka membocorkan data-data sensitif seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan NPWP.
Laporan kebocoran ini pertama kali diungkap oleh akun X, Teguh Aprianto, dengan handle @secgron. Teguh adalah konsultan keamanan siber yang berbasis di Jakarta dan memiliki reputasi dalam bidangnya.
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor mencakup NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, email, dan lainnya,” tulis Teguh dalam unggahan di akun X pribadinya, dikutip pada Rabu (18/9).
Dalam tangkapan layar yang dibagikan, terlihat sejumlah data penting yang bocor, termasuk data Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Selain itu, data yang bocor juga mencakup anak buah Sri Mulyani, yaitu Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani dan Staf Khusus Yustinus Prastowo.
Kementerian Keuangan berkomitmen untuk mengusut tuntas kebocoran ini dan memastikan keamanan data para wajib pajak ke depannya. (rht)
