SinarHarapan.id-Kementerian Lingkungan Hidup menyegel beberapa perusahaan wisata di Puncak. Ribuan pekerja kini terancam kehilangan pekerjaan dan penghasilan.
Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) menuding kebijakan Menteri Hanif Faisol tebang pilih dan merugikan sektor ekonomi lokal.
Ketua AMBS, Muhsin, menyebut 2.000 lebih pekerja sudah dirumahkan akibat penyegelan. 1.016 dari Megamendung, sisanya terdampak langsung.
Muhsin meminta kepastian hukum dari Menteri Hanif. Dia menegaskan jumlah pekerja dirumahkan terus bertambah setiap hari sejak kebijakan berlaku.
Pencabutan segel sembilan perusahaan wisata dianggap tidak adil. AMBS menuntut perlakuan setara pada seluruh perusahaan yang terkena sanksi.
AMBS rencanakan kirim surat ke Presiden Prabowo untuk menyuarakan keresahan warga kehilangan pekerjaan akibat penyegelan KLH.
Jika tidak ada solusi, AMBS siap tempuh jalur hukum dan melapor ke Komisi XII DPR RI untuk mengadvokasi pekerja.
Anggota DPR Gerindra, Mulyadi, menilai Menteri Hanif ambil keputusan tanpa kajian mendalam dan merugikan masyarakat kecil.
Mulyadi tegaskan sektor wisata Puncak jadi sumber penghidupan utama warga, termasuk UMKM dan pertanian lokal yang bergantung.
Legislator ini khawatir kebijakan tersebut mencoreng program Presiden Prabowo soal membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.
Pekerja ekowisata Rahmat Shaleh cemas kehilangan pekerjaan. Ia viral di TikTok, meminta Presiden Prabowo bantu pekerja wisata Puncak.
Rahmat ceritakan keresahan warga Megamendung dalam video viral yang menyuarakan dampak kebijakan Menteri KLH secara langsung.
Ismail, warga lokal lain, menyatakan ekowisata buka peluang kerja tetap sehingga warga tak perlu merantau ke kota besar.
Kisah mereka tunjukkan investasi ramah lingkungan di Megamendung bukan sekadar reboisasi, tapi juga harapan baru generasi muda.
Kebijakan ini memicu ketegangan antara perlindungan lingkungan dan kebutuhan ekonomi warga yang menggantungkan hidup pada sektor wisata.
