SinarHarapan.id – Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan penjelasan terbuka mengenai proses panjang hilirisasi dan dinamika kerja sama investasi yang menjadi fondasi transformasi industri Indonesia dalam satu dekade terakhir. Dalam penjelasan yang ia rilis Senin (1/12), Luhut menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi adalah buah dari perencanaan jangka panjang, koordinasi lintas kementerian, serta keputusan yang didasarkan semata pada kepentingan nasional.
Akar Kebijakan dan Awal Morowali
Luhut mengawali penjelasannya dengan menyinggung gagasan hilirisasi yang sudah muncul sejak ia menjabat di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan pada 2001. Kesadaran bahwa Indonesia tidak bisa terus bergantung pada ekspor bahan mentah melandasi seluruh kebijakan yang ia dorong kemudian.
Tonggak awalnya adalah pembangunan kawasan industri Morowali, yang dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diresmikan pada masa Presiden Joko Widodo. Dari kawasan itulah pergeseran paradigma dimulai: bahwa bijih nikel dan sumber daya lain harus memberikan nilai tambah di dalam negeri.
Mengundang Investor: Tantangan dan Realitas
Mendatangkan investor asing tidak mudah, kata Luhut. Setelah menimbang aspek kesiapan teknologi, pasar, dan pendanaan, hanya Tiongkok yang pada saat itu mampu memenuhi kebutuhan Indonesia. Atas izin Presiden Jokowi, Luhut bertemu Perdana Menteri Li Qiang dan menyampaikan secara langsung permintaan pemerintah agar Tiongkok berinvestasi dalam pengembangan hilirisasi.
Keputusan menghentikan ekspor nickel ore menjadi titik kritis. Nilai ekspor USD 1,2 miliar per tahun memang hilang dalam jangka pendek, tetapi Luhut meyakinkan Presiden Jokowi bahwa pengorbanan dua hingga tiga tahun diperlukan untuk menghasilkan manfaat jangka panjang. Persetujuan pun diberikan, dan Tiongkok bersedia masuk.
Bahkan, menurut Luhut, Amerika Serikat kala itu tidak memiliki teknologi yang dibutuhkan. Elon Musk, dalam pertemuan dengannya, disebut mengonfirmasi bahwa AS tertinggal cukup jauh dari Tiongkok.
Lompatan Nilai Tambah dan Stabilitas Ekonomi
Hilirisasi nikel kemudian melahirkan industri bernilai tambah, mulai dari stainless steel hingga precursor dan cathode untuk baterai kendaraan listrik. Nilai ekspor sektor ini tahun lalu mencapai USD 34 miliar dan diproyeksikan naik menjadi USD 36–38 miliar pada tahun ini.
Ekosistem baterai Indonesia pun disebut menjadi salah satu yang terlengkap di dunia—setelah Tiongkok dan Korea Selatan—membuat Indonesia mampu mengekspor anoda, katoda, serta lithium hydroxide/carbonate.
“Tanpa hilirisasi, Indonesia tidak akan berada pada posisi ekonomi seperti hari ini,” tulis Luhut.
Empat Prinsip dalam Negosiasi Investasi
Luhut menekankan bahwa setiap kesepakatan dengan mitra investor memiliki prinsip dasar yang tidak dapat dinegosiasikan:
-
Teknologi terbaik dan ramah lingkungan, tanpa ruang bagi teknologi kelas dua.
-
Prioritas tenaga kerja lokal, dengan pelatihan untuk menutup kekurangan tenaga ahli.
-
Pembangunan industri terintegrasi dari hulu ke hilir, agar Indonesia keluar dari jebakan negara pengekspor bahan mentah.
-
Transfer teknologi dan peningkatan kapasitas SDM, sebagai syarat mutlak dalam setiap negosiasi.
Saat ini nilai investasi di sektor hilirisasi mencapai USD 71 miliar, termasuk lebih dari USD 20 miliar di Morowali yang menyerap lebih dari 100.000 tenaga kerja.
Isu Lingkungan dan Pembangunan Bandara Khusus
Soal persoalan lingkungan, Luhut mengatakan dirinya berkoordinasi langsung dengan Wang Yi, pejabat tinggi Tiongkok, untuk memastikan seluruh operasi mematuhi hukum Indonesia dan menghindari terbentuknya “negara dalam negara”. Ia mengklaim telah meminta penindakan tegas sejak 2021 bagi perusahaan yang belum memenuhi standar.
Terkait izin pembangunan bandara khusus, Luhut menuturkan bahwa keputusan itu diambil melalui rapat resmi lintas instansi. Fasilitas serupa, menurutnya, lazim diberikan di Vietnam dan Thailand kepada investor besar selama tidak melanggar aturan nasional. Bandara khusus tersebut hanya untuk penerbangan domestik dan tidak pernah diizinkan sebagai bandara internasional.
Integritas dan Keputusan Publik
Dalam suratnya, Luhut menegaskan bahwa ia tidak pernah terlibat dalam bisnis apa pun selama menjabat untuk menghindari konflik kepentingan. Keputusan hilirisasi, ia klaim, merupakan hasil koordinasi penuh yang ia pimpin, bukan keputusan sepihak Presiden Jokowi.
“Kita tidak berpihak kepada Tiongkok atau Amerika; kita berpihak kepada Indonesia,” tulisnya.
Keberlanjutan Kebijakan di Era Presiden Prabowo
Luhut juga menyinggung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong hilirisasi di sektor pertanian, herbal, dan hortikultura melalui program TSTH2 di Humbang. Dalam tiga tahun, ia memperkirakan manfaat signifikan terhadap ketahanan pangan nasional akan terlihat.
Ia kembali menekankan bahwa pembangunan adalah proses berkesinambungan. Tidak ada proyek strategis yang selesai dalam lima tahun; sebagian memerlukan lebih dari 15 tahun.
Ajakan Menghindari Polemik
Melalui surat tersebut, Luhut mengajak masyarakat agar tidak terjebak dalam prasangka dan informasi yang tidak lengkap. Polemik, katanya, tidak menambah nilai bagi kepentingan nasional.
Tidak ada pemerintahan yang sempurna, tetapi kekurangannya harus diperbaiki—bukan dijadikan alasan untuk memulai dari nol. Ia menekankan pentingnya soliditas nasional, terlebih menghadapi bonus demografi yang hanya tersisa hingga 2035.
Menutup dengan Seruan Persatuan
“Semoga penjelasan ini dapat membantu kita semua menjaga keutuhan, memperkuat rasa percaya, dan menempatkan kepentingan nasional di atas segalanya,” tulis Luhut dalam penutup suratnya.
Bagi Luhut, hilirisasi adalah bukti bahwa konsistensi lintas pemerintahan mampu membawa perubahan ekonomi signifikan. Dengan kerja sama dan visi jangka panjang, Indonesia, katanya, memiliki peluang besar keluar dari middle income trap dan melangkah menuju negara berpendapatan tinggi.
