SinarHarapan.id – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penguatan ketahanan pangan nasional menunjukkan perkembangan melalui peningkatan produksi, penguatan cadangan beras pemerintah, perbaikan infrastruktur pertanian, serta perluasan inovasi dari berbagai daerah. Hasilnya tercermin pada capaian pangan nasional yang ditopang kontribusi sentra produksi dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, hingga Maluku dan Papua.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi Indonesia sepanjang 2025 mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat 13,29 persen dibandingkan 2024. Produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk mencapai 34,69 juta ton, naik dari 30,62 juta ton pada 2024. Luas panen padi juga meningkat menjadi 11,32 juta hektare, atau tumbuh 12,69 persen dalam periode yang sama.
Penguatan produksi turut terlihat pada komoditas jagung. Menurut BPS, produksi jagung pipilan kering berkadar air 14 persen pada 2025 mencapai 16,16 juta ton, naik 6,74 persen dibandingkan 2024. Sementara itu, proyeksi neraca pangan nasional 2026 yang dirujuk pemerintah menunjukkan produksi delapan komoditas strategis—beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit—berpotensi mencapai 72,91 juta ton, di atas proyeksi kebutuhan 68,22 juta ton. Selisih 4,69 juta ton tersebut merupakan proyeksi neraca, sehingga tetap memerlukan pengawalan realisasi hingga akhir tahun.
Dari sisi cadangan pangan, Perum BULOG mencatat realisasi pengadaan dalam negeri melalui skema kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO) sebesar 4.131.492 ton setara beras hingga 11 Oktober 2026. Jumlah tersebut telah melampaui target pengadaan pemerintah sebesar 4 juta ton dan lebih tinggi dibandingkan realisasi sepanjang 2025 sebesar 3.191.969 ton. Pada tanggal yang sama, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tercatat melampaui 4,6 juta ton. Penguatan produksi dan cadangan ini memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah untuk menjaga pasokan, melaksanakan stabilisasi harga, dan menyalurkan bantuan pangan sesuai kebutuhan.
Di Sumatera, basis produksi pangan terus diperkuat oleh sejumlah provinsi. Data BPS 2025 menunjukkan Sumatera Selatan menghasilkan sekitar 3,63 juta ton padi GKG, Lampung 3,25 juta ton, Sumatera Utara 2,75 juta ton, dan Aceh 1,62 juta ton. Selain menjaga produktivitas sentra panen, pemerintah mendorong rehabilitasi lahan dan jaringan air pada wilayah terdampak bencana. Di Aceh, pemulihan Bendung Krueng Pase di Aceh Utara menjadi contoh upaya mengembalikan aliran irigasi agar petani dapat kembali mengolah sawah dan melanjutkan musim tanam.
Di Pulau Jawa, sentra produksi utama tetap menjadi penopang pasokan nasional. Jawa Timur mencatat produksi padi sebesar 10,44 juta ton GKG pada 2025, diikuti Jawa Barat 10,23 juta ton dan Jawa Tengah 9,30 juta ton. Banten turut menyumbang sekitar 1,77 juta ton GKG. Kontribusi wilayah-wilayah ini berperan penting dalam menjaga pasokan beras, sekaligus mendukung penyerapan gabah petani oleh pemerintah dan kelancaran distribusi ke berbagai daerah.
Penguatan produksi juga berlangsung di Kalimantan dan Sulawesi. Kalimantan Selatan menghasilkan sekitar 1,18 juta ton padi GKG pada 2025, sedangkan Kalimantan Barat sekitar 758 ribu ton. Di kawasan timur, Sulawesi Selatan menjadi salah satu penyangga utama pangan nasional dengan produksi 5,47 juta ton GKG atau meningkat 13,45 persen dibandingkan 2024. Capaian Sulawesi Selatan mempertegas peran sentra produksi di luar Jawa dalam menjaga kesinambungan pasokan antardaerah.
Di Bali dan Nusa Tenggara, penguatan pangan ditopang pertanian lahan sawah dan komoditas yang sesuai dengan karakter wilayah. Bali mencatat produksi sekitar 588 ribu ton padi GKG pada 2025, Nusa Tenggara Barat sekitar 1,71 juta ton, dan Nusa Tenggara Timur sekitar 968 ribu ton. Di NTT, produksi jagung pipilan kering berkadar air 14 persen juga mencapai 305,34 ribu ton, naik 4,19 persen dibandingkan 2024. Keragaman hasil pertanian tersebut penting untuk memperkuat ketahanan pangan yang tidak hanya bertumpu pada beras.
Sementara itu, Maluku dan Tanah Papua mendapat perhatian dalam penguatan produksi lokal serta keterjangkauan pasokan di wilayah kepulauan dan kawasan dengan tantangan logistik. Data BPS 2025 mencatat produksi padi Maluku sekitar 104 ribu ton GKG dan Papua Selatan sekitar 363 ribu ton. Di Tanah Papua, Kementerian Pertanian pada Juli 2026 melaporkan pengembangan program cetak sawah seluas 83.030 hektare dan optimalisasi lahan seluas 54.399 hektare. Penguatan kawasan produksi tersebut perlu berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat setempat, penyediaan sarana produksi, pengelolaan air, dan peningkatan akses pasar.
Pemerintah juga memperkuat fondasi produksi melalui pembangunan dan rehabilitasi irigasi. Kementerian Pekerjaan Umum mencatat realisasi penanganan jaringan irigasi yang mencakup sekitar 589.606 hektare pada 2025, serta menetapkan target 750 ribu hektare pada 2026. Dukungan infrastruktur ini penting untuk memperbaiki kepastian pasokan air, meningkatkan intensitas tanam, dan mengurangi kerentanan produksi terhadap perubahan musim serta bencana hidrometeorologi.
Di samping pembangunan fisik, transformasi digital menjadi bagian dari agenda modernisasi pertanian. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendorong pemanfaatan teknologi melalui program Tani Digital, termasuk penggunaan Internet of Things (IoT) untuk memantau kondisi lahan dan meningkatkan efisiensi usaha tani. Dalam kegiatan Panen Tani Digital di Kabupaten Sragen pada 5 November 2025, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pentingnya manfaat teknologi bagi masyarakat.
“Teknologi baru itu tidak hanya mengawang, tapi harus membumi. Internet of Things (IoT) dan kecerdasan artifisial (AI) adalah teknologi-teknologi baru yang harus kita manfaatkan agar berdampak langsung terhadap produktivitas masyarakat,” ujar Meutya.
Melalui fungsi komunikasi publik dan penguatan ekosistem digital, Kemkomdigi turut mendukung penyampaian informasi mengenai program pertanian, teknologi, bantuan, serta kebijakan pangan yang dibutuhkan masyarakat. Sinergi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan kelompok petani menjadi penting agar kemajuan produksi nasional dapat diterjemahkan menjadi manfaat nyata di setiap daerah.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo, penguatan ketahanan pangan diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan volume produksi dan cadangan, tetapi juga memastikan lahan tetap produktif, hasil panen terserap, harga pangan terjangkau, dan distribusi menjangkau wilayah kepulauan serta daerah terpencil. Dengan kontribusi seluruh wilayah Indonesia, upaya menuju kemandirian pangan diharapkan semakin tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
