Nasional

JPU Ungkap Alasan Tuntut Bangun Paulus 1,5 Tahun Penjara

×

JPU Ungkap Alasan Tuntut Bangun Paulus 1,5 Tahun Penjara

Sebarkan artikel ini
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andri Saputra dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).

SinarHarapan.id – Terdakwa Bangun Paulus Tudungta dituntut hukuman 1 tahun 6 bulan atau 1,5 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andri Saputra dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).

Usai persidangan, JPU Andri Saputra menjelaskan, tuntutan terhadap terdakwa didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Menurutnya, sejak awal perkara ini disusun dengan dakwaan alternatif, yakni Pasal 482 KUHP tentang pemerasan dan Pasal 483 KUHP tentang pengancaman.

Dalam persidangan, jaksa menilai unsur kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 482 KUHP tidak cukup kuat untuk dibuktikan. Pasalnya, keterangan mengenai adanya kekerasan hanya disampaikan satu saksi korban bernama Vinson. Sementara saksi lain yang berada di lokasi, yakni Ari, Alan dan Philip, justru menerangkan tidak melihat adanya kekerasan.

“Kalau terkait kekerasan, keterangannya hanya dari satu saksi korban. Sementara saksi-saksi lain yang berada di lokasi tidak menerangkan adanya kekerasan,” jelas Andri.

Atas pertimbangan tersebut, JPU kemudian memfokuskan pembuktian pada Pasal 483 KUHP tentang pengancaman. Jaksa menilai fakta persidangan, termasuk keterangan ahli, menunjukkan adanya ancaman apabila korban tidak menyerahkan uang yang diminta secara bertahap. Permintaan uang yang semula mencapai ratusan juta rupiah itu akhirnya mengerucut pada kesepakatan sebesar Rp50 juta di kawasan Puri.

Terkait tuntutan 1,5 tahun penjara yang dinilai relatif ringan dibandingkan ancaman maksimal Pasal 483 KUHP selama empat tahun, Andri menyebut besaran kerugian korban menjadi salah satu pertimbangan jaksa. Setelah memperhitungkan pengembalian dana yang diambil Vinson, kerugian bersih disebut berada di kisaran Rp60,2 juta.

“Besaran kerugian menjadi salah satu pertimbangan kami dalam menentukan tuntutan. Kami juga harus mempertimbangkan rasa keadilan dan menghindari disparitas hukuman dengan perkara lain yang nilai kerugiannya jauh lebih besar,” ungkapnya.

Selanjutnya, JPU akan menunggu pembacaan nota pembelaan atau pleidoi dari penasihat hukum terdakwa. Setelah itu, majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, tuntutan jaksa, serta pembelaan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan.