SinarHarapan.id – Jakarta Defense Society (JDS) kembali menggelar diskusi publik yang menyoroti isu strategis di Morowali dan kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Dalam forum bertema “Ada Apa di Morowali dan IMIP-nya?”, dua pakar dihadirkan untuk membahas polemik bandara khusus, tumpang tindih regulasi, hingga ancaman terhadap keamanan nasional.
Diskusi dipandu pendiri JDS sekaligus jurnalis senior LKBN Antara, Ade Marboen. Hadir sebagai pembicara pengamat penerbangan Gerry Soejatman serta pengamat politik dan pertahanan Selamat Ginting.
Bandara Khusus IMIP: Terdaftar dan Sesuai Regulasi
Gerry Soejatman menilai polemik Bandara Khusus IMIP berkembang jauh dari konteks teknis. Menurutnya, sebagian besar narasi yang beredar tidak merujuk pada regulasi kebandarudaraan.
“Ramainya isu ini arahnya tidak jelas. Ada yang menyebut bandara ilegal, padahal statusnya telah sesuai aturan,” ujarnya.
Gerry menegaskan, Bandara IMIP telah terdaftar resmi sebagai bandara khusus di bawah Kementerian Perhubungan. Status tersebut antara lain ditopang oleh:
-
Publikasi dalam Aeronautical Information Publication (AIP)
-
Kode ICAO WANP dan kode IATA MWS
-
Prosedur Prior Permission Required (PPR)
-
Audit keselamatan oleh AirAsia, Super Air Jet, dan TransNusa
-
Standar operasi setara bandara umum
Ia juga membantah adanya penerbangan internasional ilegal. “Rekaman pergerakan menunjukkan nol penerbangan internasional langsung. Semua operasi sesuai izin,” tegasnya.
Gerry menilai kerancuan publik dipicu pernyataan soal kemungkinan status internasional bandara dan ketiadaan fasilitas CIQ (customs, immigration, quarantine). Ia menekankan, KM 38/2025 memang membuka peluang layanan internasional terbatas, tetapi dengan syarat ketat termasuk kewajiban menyediakan fasilitas CIQ dalam satu tahun.
Justru, menurutnya, IMIP keberatan menaikkan status bandara menjadi internasional karena konsekuensi tambahan, termasuk peralihan pengelolaan ke pemerintah jika syarat tidak dipenuhi.
IMIP dalam Sorotan: Bukan Sekadar Kawasan Industri
Pengamat politik pertahanan, Selamat Ginting, menilai isu IMIP tidak bisa dipandang sebagai persoalan administratif semata. Morowali, menurutnya, telah menjadi titik strategis nasional yang menyangkut ekonomi, geopolitik, hingga pertahanan.
Minimnya Kehadiran Negara
Ginting menyoroti lemahnya pengawasan negara terhadap Bandara IMIP.
“DPR bahkan menyebutnya seperti negara dalam negara. Tanpa kehadiran imigrasi, bea cukai, dan otoritas lalu lintas udara, risikonya sangat besar,” katanya.
Risiko tersebut mencakup:
-
potensi penyelundupan,
-
mobilitas orang tanpa deteksi,
-
hingga peluang infiltrasi asing.
Ia merujuk pernyataan Menteri Pertahanan yang menyebut fasilitas tersebut sebagai “anomali”, sehingga memicu pemeriksaan lintas instansi.
Morowali di Tengah Persaingan Global
Menurut Ginting, posisi strategis nikel dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik menempatkan Morowali dalam orbit geopolitik baru. Dominasi investasi Tiongkok menjadikan kawasan ini bersinggungan langsung dengan ketegangan AS–Tiongkok.
“Ketika rivalitas dua kekuatan besar menguat, investasi di kawasan strategis bukan sekadar soal ekonomi, tetapi menyangkut keamanan nasional,” ujarnya.
Ia juga menyinggung perbedaan data ekspor nikel Indonesia dan Tiongkok—yang pernah disampaikan ekonom Faisal Basri—sebagai indikator perlunya pengawasan negara yang lebih ketat.
Isu Tenaga Kerja Asing
Ginting menilai masuknya tenaga kerja asing non-prosedural juga perlu perhatian serius. Dugaan penggunaan visa kunjungan alih-alih izin kerja dinilai berisiko secara hukum maupun keamanan.
“Perbedaan upah pekerja lokal dan asing dapat memicu gesekan sosial. Pengawasan imigrasi dan ketenagakerjaan harus diperkuat,” katanya.
Ia mengingatkan, lemahnya pengawasan negara kerap memicu polemik publik terutama saat terjadi kecelakaan kerja atau dugaan perlakuan tidak adil di kawasan industri.
Lingkungan dan Persepsi Publik
Ginting menyoroti persoalan lingkungan yang mengiringi operasi industri intensif di Morowali, mulai dari polusi udara hingga pencemaran limbah. Pernyataan Gubernur Sulawesi Tengah yang mengaku tidak dapat memasuki kawasan IMIP dianggap memperkuat kesan publik bahwa negara tak sepenuhnya hadir.
Mengapa Baru Mencuat Sekarang?
Menjawab pertanyaan peserta forum, Ginting menyebut isu IMIP dan tenaga kerja asing sebenarnya sudah lama beredar. Namun, situasi politik dan keamanan belakangan membuat pemerintah lebih siap membuka data ke publik.
“Pernyataan Menteri Pertahanan menunjukkan isu yang dulu dianggap rumor kini didukung analisis intelijen,” ujarnya.
Negara Harus Hadir Penuh
Diskusi JDS menyimpulkan bahwa polemik Bandara IMIP tidak hanya menyangkut izin teknis, tetapi juga tarik-menarik antara kepentingan ekonomi dan keamanan nasional. Pengawasan terhadap mobilitas asing, koordinasi lintas instansi, dan komunikasi publik yang konsisten dinilai sangat penting.
Para pembicara sepakat, negara harus hadir secara penuh di kawasan industri strategis seperti IMIP, baik dari udara maupun laut, agar kepentingan ekonomi tidak mengorbankan kedaulatan.
