SinarHarapan.id-Lima kebijakan strategis dalam Visi Indonesia Digital (VID) 2045 disusun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai dukungan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yang bertujuan menjadikan Indonesia bangsa yang berdaulat, progresif, adil, dan makmur.
“Setidaknya dalam VID 2045 ada lima kebijakan strategis dalam ekonomi digital yang penting untuk dikembangkan,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, dalam keterangannya terkait Green Impact Day – Untuk Ketahanan Pangan, Air, dan Energi Indonesia, di kawasan kampus ITB Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, seperti dilansir pada Senin (29/4/2024).
Budi Arie menjelaskan, lima kebijakan itu mencakup pertama mendorong aktivitas riset dan pengembangan guna menghadirkan efektivitas dan efisiensi teknologi bagi pelaku ekonomi digital.
Kedua, mengoptimalkan riset dan inovasi sebagai solusi Perusahaan rintisan (startup) lokal dan akses informasi strategis untuk mendukung pembangunan.
Ketiga, meningkatkan perlindungan merek terhadap produk yang dihasilkan dan perlindungan paten terhadap invensi teknologi.
“Keempat, mengadopsi teknologi digital di sektor-sektor prioritas, seperti manufaktur, pertanian, logistik, dan keuangan, dan kelima, menggalakkan pendanaan dan investasi pada ekonomi digital,” jelasnya.
Menurut Menkominfo, berdasarkan data Google, Temasek, Bain & Company (2023), ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai US$109 miliar (sekitar Rp1.769 triliun) pada 2025 atau naik sebesar 15 persen dibandingkan nilai pada 2023.
“Salah satu pendorongnya adalah transformasi ekonomi hijau yang merujuk pada pemanfaatan teknologi dan sains untuk produk dan layanan yang ramah lingkungan,” tutur Budi Arie.
Dia menilai teknologi hijau berbasis teknologi kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) juga akan berkontribusi bagi perekonomian global pada 2030 mendatang.
“Memiliki nilai lebih besar 4,4 persen dibandingkan jika AI dimanfaatkan untuk bisnis pada umumnya,” ujarnya.
Turut hadir dalam acara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Sekjen Kementerian LHK Bambang Hendroyono, Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, CEO Rakyat Merdeka Group Kiki Iswara Darmayana, dan pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat fungsional ahli utama KLHK serta KESDM.(isn/infopublik)
