26 February 2024

SinarHarapan.id-Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), mendorong upaya pemerintah yang menargetkan tahun 2023 belanja produk dalam negeri dalam Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Pemerintah mencapai 95 persen atau senilai Rp1.171 triliun.

Komitmen itu disampaikan oleh Ketua Umum Apkasi, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, saat memberikan sambutan pada pembukaan Apkasi Procurement Network 2023: Expo & Forum (APN 2023) yang berlangsung di Hall C, Jakarta Convention Center, Senayan Jakarta, Senin (27/11/2023).

Sutan Riska menekankan, 95 persen dari pagu anggaran barang dan jasa itu harus didorong untuk dibelanjakan produk dalam negeri.

Bupati Dharmasraya itu menegaskan, even APN 2023 yang berlangsung 27-28 November 2023 merupakan salah satu bentuk dari peran dan inisiatif Apkasi dalam mendukung pemerintah mencapai target yang telah ditetapkan.

“Melalui momentum kegiatan APN 2023 itu, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga dapat berinteraksi langsung dengan para penyedia barang dan jasa untuk membeli produk yang masih dibutuhkan untuk Tahun Anggaran 2023 atau paling tidak mencari produk yang dibutuhkan untuk Tahun Anggaran 2024,” katanya.

Sutan Riska melaporkan, bahwa even APN yang telah terselenggara sebanyak 4 (empat) kali ini bukan hanya sekedar exhibition, namun juga memberikan pembelajaran kepada para pengguna anggaran terkait dengan pengelolaan PBJ melalui workshop dan business matching yang menjadi side event.

Ia menambahkan, pihaknya membuka ruang konsultasi kepada pengunjung pemda dan penyedia barang/jasa dengan LKPP dan Kementerian Perindustrian terkait penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau biasa disebut TKDN.

Terkait posisi Apkasi sebagai mitra strategis pemerintah, Sutan Riska menegaskan pihaknya membuka diri bekerjasama dengan multi pihak, termasuk swasta.

“Seperti misalnya dalam APN 2023 kami siap berkolaborasi dengan perusahaan dan asosiasi yang siap membangun jaringan infrastruktur internet sehingga tingkat penetrasinya mampu mencapai daerah terpencil, terluar dan tertinggal sebagai syarat modal suatu daerah dalam bertransformasi secara digital berbasiskan internet,” tukasnya.

Tampil sebagai pembicara kunci yakni Direktur Pasar Digital Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Yulianto Prihhandoyo, yang mengapresiasi langkah Apkasi dalam mempertemukan pengguna anggaran dengan pihak swasta selaku penyedia barang/jasa.

Yuli menekankan, fokus kerja PBJ secara nasional sesuai 5 arahan Presiden Joko Widodo terkait PBJ khususnya di pemerintahan, di antaranya, meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), meningkatkan porsi usaha mikro kecil dan koperasi, memastikan transpraransi PBJ, mengupayakan efisiensi belanja Pemerintah dan mempercepat penyerapan anggaran pemerintah.

“Hal itu penting karena setiap Rp400 triliun PDN berdampak pada penyerapan 2 juta tenaga kerja dan bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5 -1,8 persen,” ujarnya.

LKPP, imbuh Yuli menyambut baik digelarnya APN 2023 yang melibatkan pihak swasta, memberikan panggung kepada pihak swasta untuk mengekspose produk-produknya. Sementara di sisi lain, katanya, para pengguna anggaran juga bisa melihat-lihat dan bertanya mengenai produk-produk yang akan dibelinya.

“Jadi semangatnya melalui digelarnya APN 2023 ini kita bisa membelanjakan anggaran pemerintah sebijak mungkin dan uangnya mengalir ke dalam negeri,” katanya.

Yuli menambahkan, ekpektasi publik terhadap PBJ Pemerintah ditandai sebagai triger untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan melibatkan sektor swasta serta menggerakkan ekonomi lokal dengan merangkul para pelaku UMKM di daerah masing-masing.

“Ekspektasi kedua, pemerintah mampu memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja negara serta mengurangi celah tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa,” katanya.

Atas ekspektasi inilah, pihaknya merespon dengan menyiapkan instrumen digitalisasi PBJ.

“Hari ini kami mulai berbenah untuk mengintegrasikan sistem PBJ yang selama ini jalan-jalan sendiri-sendiri menjadi satu kesatuan agar tujuan dari target e-purchasing, yakni mudah-cepat, transparan, akses pasar luas, tertelusur, pengiriman dan pembayaran terintegrasi dan ada deteksi dini atas transaksi mencurigakan. Kami sedang menyiapkan new platform katalog yang harapannya bisa segera dilaunching dalam tahun ini juga,” kata Yuli.

Senada dengan LKPP, Kementerian Dalam Negeri juga mengapresiasi inisiatif Apkasi menyelenggarakan APN 2023.

Mewakili mendagri yang berhalangan hadir, Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro dalam kesempatan memberikan arahan sebelum membuka secara resmi APN 2023, mengatakan bahwa langkah Apkasi melibatkan pihak swasta dalam kegiatan ini patut diacungi jempol.

“Perlu disadari bahwa membangun daerah itu tidak bisa selalu berharap APBD sebagai tulang punggungnya, kita membutuhkan seluruh kekuatan untuk mensejahterakan seluruh rakyat. Maka tugas pemimpin adalah menggerakkan semua potensi tersebut. Kegiatan APN 2023 menjadi salah satu strategi dengan mempertemukan pihak swasta dengan pemda,” katanya.

Suhajar menambahkan, dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi memastikan apakah pihak swasta nasional telah mendapatkan cukup perhatian dari para pemimpin dan pengguna anggaran. “Inilah yang kemudian mendasari adanya himbauan agar belanja APBN dan APBD minimal 40%-nya adalah produk dalam negeri. Belanjalah di dalam negeri agar ekonomi nasional bergerak,” katanya.

Suhajar juga menekankan bahwa filosofi PDN, mengacu APBD yang angkanya sekitar Rp1.200 triliun, di mana kantong terbesarnya ada di pemerintah kabupaten, yakni sekitar Rp700 triliun.

“Misal setengahnya saja dari angka tersebut, maka ada potensi anggaran sekitar Rp300-400 triliun yang bisa dibelanjakan, dan kalau mereka belanjanya 60 persen PDN, maka ada perputaran sekitar Rp200-an triliun pembelian barang dan jasa ke swasta, termasuk juga para UMKM yang berada di kabupaten-kabupaten terpencil sekalipun,” imbuhnya.

Menurut Suhajar, presiden berharap agar minimal seperempat anggaran pemerintah yang dibelanjakan bisa menghidupkan perekonomian dalam negeri.(isn/infopublik)