SinarHarapan.id – Pemanfaatan keuangan negara bertujuan untuk memastikan sumber daya keuangan yang dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku badan yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan keuangan negara harus terus beroperasi dengan transparan dan akuntabel demi menciptakan pemerintah yang bersih dari korupsi.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam keterangan tertulis yang diterima Infopublik, Selasa (5/9/2023).
Lanjut Firli, dengan pengelolaan keuangan yang baik, kegiatan pemerintahan dapat lebih transparan dan akuntabel, sehingga pemerintah mampu mengungkap feedback dan meningkatkan peran serta masyarakat. Dalam konteks hukum, pemerintahan yang baik merupakan suatu asas yang dikenal sebagai dasar-dasar umum yang menjembatani antara norma hukum dengan norma etika.
“Pengelolaan keuangan negara harus mempunyai manfaat yang penting untuk mewujudkan tujuan negara dalam mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. BPK sebagai badan yang menjalankan tugas dan kewenangan melakukan pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara, harus bisa menjamin mutu dari hasil pemeriksaan keuangan negara,” kata Firli.
KPK hadir dalam kegiatan Rapat Kerja (Raker) Pelaksana BPK Tahun 2023 dengan tajuk ‘Satukan Tekad Mewujudkan BPK Kuat untuk Indonesia Maju’ yang terselenggara di Kantor Pusat BPK Jakarta.
Sambung Firli, dengan terkelolanya keuangan negara dengan baik, diperlukan kerja sama antara berbagai lembaga pemerintah, serta keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip-prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi harus dipegang teguh dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan negara.
Lebih lanjut, Raker Pelaksana BPK Tahun 2023 menjadi wadah untuk jajaran pegawai dan petinggi BPK untuk mempertajam perencanaan kegiatan, baik kegiatan pemeriksaan maupun kegiatan penunjang lainnya. Selain itu, KPK berharap kepada insan BPK agar bisa memaknai kegiatan tersebut sebagai upaya yang bisa menghasilkan arah dan kesepakatan yang konstruktif, serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.
“Program pembangunan nasional dan komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan Sustainable Development Goals (SDGs), telah dirancang pemerintah menggunakan pendekatan tematik, holistic, integratif dan spasial. Hal itu harus dievaluasi dan dilakukan pemeriksaan untuk memberikan masukan dan rekomendasi perbaikan agar tercapai sasarannya secara efisien dan efektif,” jelas Firli.
Pada Renstra BPK 2020–2024, kata Firli, disusun dengan melibatkan seluruh jajaran di lingkungan BPK. Oleh karena itu, keberhasilan dari Renstra BPK ditentukan oleh peran aktif dari seluruh jajaran di lingkungan BPK untuk mengimplementasikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis serta target-target pengukurannya.
“Kemajuan BPK ke depan ditentukan melalui peran aktif semua pihak dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara. KPK dan BPK selalu berkolaborasi terkait praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan negara, terutama mencegah terjadinya tindak pidana korupsi,” pungkas Firli.
Sebelumnya Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Isma Yatun memaparkan, berbagai perubahan yang cepat dalam lingkup nasional maupun internasional, harus dihadapi dan dikelola dengan cermat dan bijaksana tanpa mengurangi pentingnya kedisiplinan dalam menjalankan amanat tugas pemeriksaan keuangan negara.
“Amanat menjalankan tugas harus terus beradaptasi dengan perubahan yang cepat, termasuk melakukan pemeriksaan keuangan dilakukan untuk mendorong transparansi pengelolaan keuangan negara. Laporan hasil pemeriksaan juga harus memberikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat mengenai keadaan keuangan negara,” kata Isma.
Tambah Isma, melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya. Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi. (atp/infopublik)
