SinarHarapan.id – Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mendorong BNPP agar dalam mengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN) menjalin hubungan kerja sama dengan para pemangku kebijakan di dalam lintas koordinasi PLBN, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Sekretaris BNPP, Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan sinergi yang baik antara TNI dan unsur kementerian dan lembaga (K/L) sangat diperlukan untuk menciptakan situasi kondusif dalam membangun kawasan perbatasan untuk pertumbuhan ekonomi.
PLBN sebagai perlintasan barang dan orang bisa dioptimalkan menjadi kunci pergerakan ekonomi untuk mendorong hilirisasi kinerja sektor pertanian dan industri pengolahan.
“Tugas berat di perbatasan tentu tak mungkin dijalani tanpa kerja sama. Sebagai upaya preventif dalam rangka memberantas perdagangan ilegal dan penyelundupan barang ilegal, saya menyambut baik upaya koordinasi dilapangan, terutama menutup jalan-jalan tikus yang jumlahnya tidak sedikit,” jelas Zudan .
Koordinasi teknis dengan TNI ini nampak saat PLBN Motaain di Belu Nusa Tenggara Timur (NTT) menerima kunjungan kerja Danrem 161/Wira Sakti Kupang, Brigadir Jendral (Brigjen) TNI, Febriel Buyung Sikumbang pada Sabtu (25/03/2023) lalu. Selain mengunjungi PLBN Motaain, Brigjen Febriel juga menyempatkan diri mengunjungi PLBN Motamasin dan PLBN Wini menggunakan helikopter.
Brigjen Febriel menjelaskan, maksud kunjungan kerja ke PLBN Motaain adalah meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar petugas di PLBN.
“Agar perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar petugas di PLBN Motaain sehingga semua kegiatan perlintasan di PLBN dapat berjalan degan baik,” jelas Febriel.
Fabriel menjelaskan, penguatan kerja sama untuk perlunya mengantisipasi kegiatan Ilegal dan penyelundupan yang dapat merugikan negara. Dengan diadakan patroli gabungan secara rutin sehingga dapat meminimalisir akses negatif di sekitar wilayah PLBN Motaain.
“Lalu perlunya kerja sama dan komunikasi untuk mengungkap penyelundupan narkoba sehingga tidak memberikan peluang dan ruang kepada pelaku penyulundupan, serta menghilangkan ego sektoral antara instasi – instansi terkait yang ada di PLBN motaain,” tambahnya.
Dalam kunjungan tersebut juga dihadiri para pejabat dari Bea Cukai Atambua; Bea Cukai PLBN Motaain. Selain itu perwakilan pejabat Karantina Ikan, perwakilan pejabat karantina pertanian dan sektor Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Brimob.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon, menjelaskan bahwa kehadiran PLBN sesuai amanat Presiden Jokowi bukan sekadar tempat perlintasan orang saja, melainkan pintu ekspor impor nasional.
Maka dari itu Indonesia dinilai memerlukan sistem pengamanan perbatasan terpadu (integrated border security system) yang memuat dan mengatur beberapa aspek.
Aspek tersebut meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mekanisme kerja pengamanan perbatasan negara yang melibatkan semua stakeholders terkait, penggunaan teknologi dalam pengamanan perbatasan, penyediaan sarana dan prasarana pengamanan perbatasan, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengamanan perbatasan.
Selain itu sistem database pengamanan perbatasan, partisipasi masyarakat dalam pengamanan perbatasan, dan diplomasi mengenai pengamanan perbatasan.
“Salah satu tantangan kita adalah dengan karakteristik wilayah perbatasan kita, terdapat banyak jalur perlintasan tidak resmi yang memerlukan pengawasan, baik dalam rangka penjagaan batas wilayah negara maupun dalam rangka penegakan hukum nasional kita,” pungkas Robert Simbolon. ***
