Ekonomi

Dua Menteri Golkar Bahas Solusi Penghapusan Piutang Macet UMKM dalam Dialog Terbuka

×

Dua Menteri Golkar Bahas Solusi Penghapusan Piutang Macet UMKM dalam Dialog Terbuka

Sebarkan artikel ini

DPP Partai Golkar lakukan diskusi tentang upaya penghapusan piutang macet sebagai langkah strategis untuk meringankan beban UMKM

Dialog Terbuka yang di selenggarakan oleh UMKM DPP Partai Golkarbertema "Penghapusan Piutang Macet pada UMKM"

SinarHarapan.id – Partai Golkar kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kemajuan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam acara Dialog Terbuka bertema “Penghapusan Piutang Macet pada UMKM”, dua menteri asal Partai Golkar, Ketua Umum Bahlil Lahadalia dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman, hadir untuk membahas solusi konkret atas tantangan yang dihadapi pelaku UMKM di Indonesia.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman

Dialog yang diselenggarakan oleh Bidang Koperasi dan UMKM DPP Partai Golkar ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Elektoral 1, Dr. Ace Hasan Syadzili. Sejumlah narasumber kompeten turut berpartisipasi, di antaranya:
Maman Abdurrahman, Menteri UMKM,
Lamhot Sinaga, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Agus Muharram, pemerhati koperasi dan UMKM, Supari Direktur Bank BRI, Mustafa M. Radja Ketua Bidang Koperasi dan UMKM DPP Partai Golkar.
Acara yang dipandu oleh Achmad Taufan Soedirjo, Sekretaris Bidang Koperasi dan UMKM DPP Partai Golkar, berlangsung interaktif dengan diskusi mendalam tentang upaya penghapusan piutang macet sebagai langkah strategis untuk meringankan beban UMKM.

Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Golkar

Dalam sambutannya, Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia yang perlu didukung dengan kebijakan yang nyata. “Partai Golkar tidak hanya berbicara, tetapi bekerja untuk memastikan UMKM dapat terus berkembang meski di tengah tantangan ekonomi global,” ujarnya.

Dialog ini menjadi momentum penting bagi Partai Golkar untuk menguatkan perannya dalam mendukung kebangkitan UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional.