SinarHarapan.id – Partai Gerindra menyatakan dukungan terhadap usulan agar pemilihan kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota, dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, mengatakan mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD layak dipertimbangkan sebagai alternatif sistem yang selama ini berlaku. Menurutnya, Gerindra berada pada posisi mendukung rencana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah melalui lembaga legislatif daerah di semua tingkatan.
“Gerindra mendukung upaya atau rencana pelaksanaan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, baik di tingkat bupati, wali kota, maupun gubernur,” ujar Sugiono dalam keterangannya, Minggu (28/12).
Efisiensi
Ia menilai, mekanisme pemilihan melalui DPRD berpotensi menghadirkan efisiensi yang lebih besar, baik dari sisi proses, waktu penjaringan calon, mekanisme pemilihan, hingga penggunaan anggaran dan ongkos politik secara keseluruhan.
Baca Juga: Prabowo Kembali Pimpin Gerindra Hingga 2030
Sugiono mengungkapkan, biaya pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang bersumber dari APBD terus mengalami lonjakan signifikan. Pada 2015, dana hibah pilkada tercatat hampir Rp7 triliun. Angka tersebut meningkat tajam hingga melampaui Rp37 triliun pada 2024.
“Jumlah sebesar itu sesungguhnya bisa dialihkan untuk kegiatan yang lebih produktif, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Ini hal yang patut kita pertimbangkan secara serius,” ujarnya.
Ongkos Politik
Selain anggaran negara, ia juga menyoroti tingginya ongkos politik yang harus ditanggung calon kepala daerah. Biaya kampanye yang mahal, menurutnya, kerap menjadi penghalang bagi figur-figur yang kompeten untuk maju dalam kontestasi politik daerah.
“Biaya kampanye calon kepala daerah sangat mahal dan cenderung bersifat prohibitif. Kondisi ini perlu dievaluasi agar orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan dan niat mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara dapat maju tanpa terbebani biaya kampanye yang luar biasa besar,” kata Sugiono.
Dari perspektif tersebut, Gerindra menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat menjadi solusi untuk menciptakan efisiensi proses, mekanisme, dan anggaran penyelenggaraan pemilukada.
Sugiono menegaskan, sistem ini tidak menghilangkan prinsip demokrasi. Sebab, anggota DPRD yang memilih kepala daerah merupakan wakil rakyat yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum.
Akuntabilitas
Ia juga menilai akuntabilitas dalam pemilihan melalui DPRD justru dapat lebih terjaga karena masyarakat dapat mengawasi langsung kinerja partai politik dan wakilnya di daerah.
“Jika partai politik ingin tetap dipercaya dan bertahan di daerah, mereka harus menjalankan kehendak konstituennya. Dari sisi akuntabilitas, pengawasan publik justru bisa lebih ketat,” ujarnya.
Selain itu, mekanisme ini dinilai dapat menekan potensi polarisasi sosial yang kerap muncul dalam pemilihan kepala daerah secara langsung.
Meski demikian, Partai Gerindra menekankan pentingnya pembahasan dan kajian yang mendalam terhadap rencana tersebut dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Partisipasi publik tetap harus dijamin agar aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dan diawasi secara terbuka.
“Jangan sampai mekanisme ini berkembang menjadi proses yang tertutup. Masyarakat harus tetap memiliki akses untuk mengawal aspirasi yang disampaikan melalui wakilnya di lembaga legislatif,” kata Sugiono.
