SinarHarapan.id-Indonesia berupaya sekuat tenaga untuk membantu masyarakat Myanmar keluar dari krisis politik berdasarkan Konsensus Lima Poin (5PC), yang telah disepakati oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Konsensus Lima Poin adalah keputusan para pemimpin ASEAN melalui suatu pertemuan khusus, yang juga dihadiri oleh pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, untuk membantu Myanmar mengatasi krisis politiknya.
Konsensus Lima Poin menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.
“Kepercayaan harus dibangun di antara para pemangku kepentingan di Myanmar untuk membuka kemungkinan dialog yang inklusif,” kata Menteri Luar Negeri (Menu) RI Retno Marsudi, melalui keterangan tertulisnya usai pertemuan bilateral dengan Menlu Mongolia Battsetseg Batmunkh di Ulaanbaatar, Rabu (28/6/2023)
Retno mengatakan, bahwa kekerasan yang terus berlanjut di Myanmar harus dikecam, dan ASEAN berkomitmen memberikan bantuan kemanusiaan berdasarkan prinsip “tak ada yang tertinggal”.
Sebagai ketua ASEAN tahun ini, Retno memastikan Indonesia akan melakukan yang terbaik dengan menjadikan ASEAN penting, menjadikan ASEAN dapat melanjutkan perannya sebagai kontributor perdamaian dan stabilitas di kawasan, serta menjadikan Asia Tenggara sebagai episentrum pertumbuhan.
Retno menegaskan, bahwa saat ini Indonesia sedang mempersiapkan ASEAN Minister Meeting and Post Ministerial Meeting atau AMM/PMC, di mana Mongolia menjadi salah satu anggota ASEAN Regional Forum (ARF) yang termasuk rangkaian AMM/PMC.
Sebelumnya, isu Myanmar dinilai telah “memecah belah ASEAN” setelah baru-baru ini Thailand menginisiasi sebuah pertemuan tingkat menlu ASEAN di Pattaya, dengan mengundang perwakilan politis junta Myanmar.
Pemerintahan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha beralasan Thailand terpaksa menempuh langkah itu karena dampak langsung yang dihadapinya dari krisis Myanmar jauh lebih nyata dan lebih besar ketimbang yang dirasakan negara-negara ASEAN lainnya, mengingat Thailand memiliki perbatasan yang sangat panjang dengan Myanmar.
Namun, beberapa negara anggota ASEAN termasuk Indonesia, menolak hadir dalam pertemuan itu.
Indonesia menilai bahwa pendekatan yang dilakukan Myanmar dengan melibatkan hanya salah satu pihak yang terlibat dalam konflik politik di Myanmar, telah menyalahi mandat 5PC.
Pelapor Khusus PBB untuk urusan HAM di Myanmar, Thomas Andrews, pekan lalu mengatakan bahwa pertemuan di Pattaya dapat menimbulkan dampak yang berbahaya yaitu melegitimasi junta dan merusak persatuan ASEAN.(isn/infopublik)
