SinarHarapan.id – Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menyampaikan pernyataan nasional pada Pertemuan High-Level Segment Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB ke-58 di Jenewa, Swiss, Senin (24/2).
Ia menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen aktif dalam pemajuan dan perlindungan HAM di tingkat global.
“Indonesia akan tetap teguh memajukan amanat konstitusinya, yakni menciptakan tatanan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” kata Sugiono dalam pernyataannya.
Fokus pada Keadilan Sosial dan Pembangunan
Sugiono menyoroti tantangan global, termasuk kesenjangan pembangunan, diskriminasi, dan Islamofobia. Ia menegaskan bahwa setiap negara harus menjadikan HAM sebagai inti kebijakan nasionalnya.
Baca Juga: Menlu RI Sugiono Perkuat Kemitraan dengan Belanda
Pemerintah Indonesia berfokus pada keadilan sosial melalui program-program prioritas. Beberapa inisiatif utama meliputi Makan Bergizi Gratis, pembangunan perumahan rakyat, dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.
“Indonesia menggarisbawahi pentingnya hak atas pembangunan, memastikan negara mengelola sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Dewan HAM PBB Harus Netral dan Tidak Berpolitik
Sugiono juga mengingatkan bahwa Dewan HAM PBB harus menjalankan mandatnya dengan objektif. Menurutnya, Dewan HAM seharusnya tidak digunakan sebagai alat politik antarnegara.
“Kerja sama HAM harus didasarkan pada komitmen yang tulus dan kemitraan yang setara. Tidak ada satu negara pun yang berhak menghakimi negara lain,” tegasnya.
Indonesia Menentang Ketidakadilan di Palestina
Dalam forum ini, Indonesia juga menyuarakan dukungan kuat bagi Palestina. Sugiono menegaskan bahwa menegakkan keadilan berarti menentang segala bentuk ketidakadilan global.
“Kita tidak akan diam menghadapi pendudukan Israel di Palestina. Indonesia menyerukan kepada pihak yang mengaku menjunjung tinggi HAM untuk menghentikan genosida dan perang di Palestina,” serunya.
Ia juga menolak penerapan standar ganda dalam penegakan HAM dan mendesak komunitas internasional untuk bertindak.
Seruan PBB untuk Perlindungan HAM Global
Komisioner Tinggi HAM PBB, Volker Türk, menyoroti perlunya kebijakan yang berbasis fakta, hukum, dan empati. Ia menyerukan tindakan nyata untuk mencegah konflik dan memperjuangkan keadilan di Ukraina, Palestina, Sudan, dan Myanmar.
Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, mengingatkan bahwa HAM adalah “oksigen kemanusiaan” yang kini terancam oleh konflik, ketidakadilan ekonomi, dan penyalahgunaan teknologi. Ia menyerukan gencatan senjata permanen di Palestina serta solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian.
Peran Indonesia di Dewan HAM PBB
High-Level Segment ini diikuti oleh lebih dari 128 pejabat tinggi, termasuk Deputi Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri dari berbagai negara.
Saat ini, Indonesia menjabat sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya dalam periode 2024-2026. Indonesia terus mengangkat isu-isu penting seperti Palestina, Muslim Rohingya, intoleransi berbasis agama, hak atas pembangunan, dan penguatan kapasitas di bidang HAM.
