SinarHarapan.id – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebutkan bahwa enam provinsi di Papua berpotensi rawan pelanggaran Pilkada 2024. Ia menegaskan, wilayah Papua memiliki kerawanan yang tinggi terkait gangguan keamanan dan pelanggaran, terutama menjelang hari pencoblosan pada 27 November. Rahmat menjelaskan, masalah-masalah kerawanan seperti praktik money politics dan pembagian sembako diprediksi akan muncul di wilayah tersebut.
Bawaslu telah memetakan seluruh provinsi di Papua sebagai wilayah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pelaksanaan Pilkada. Rahmat mengungkapkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan forum komunikasi pimpinan daerah di Papua Pegunungan. Koordinasi ini bertujuan untuk mengantisipasi gangguan atau pelanggaran yang mungkin terjadi saat hari pencoblosan.
Selain masalah pelanggaran yang mungkin terjadi, Rahmat juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap daerah-daerah dengan calon tunggal. Wilayah yang memiliki calon tunggal atau pasangan calon terbatas, seperti di beberapa daerah di Jawa Tengah, sangat rawan terhadap pelanggaran. Menurutnya, daerah-daerah ini sering kali menghadapi praktik politik yang melanggar ketentuan, yang perlu diawasi secara ketat.
Bawaslu RI juga sudah memperkuat pengawasan di berbagai daerah dengan kerawanan tinggi, seperti wilayah yang akan mengadakan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Dalam hal ini, Rahmat menegaskan bahwa daerah-daerah yang memiliki potensi pelanggaran tinggi harus mendapatkan perhatian penuh dari pengawas Pilkada. Pihaknya sudah memetakan setiap daerah dengan potensi kerawanan yang sangat spesifik.
Dari sisi keamanan, Papua memang menjadi salah satu wilayah dengan ancaman yang cukup besar. Rahmat menyebutkan bahwa ancaman dari kelompok separatis atau pihak-pihak yang berusaha mengacaukan pelaksanaan Pilkada sangat mungkin terjadi. Keamanan di beberapa provinsi di Papua harus terus diawasi untuk memastikan Pilkada dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Papua sendiri menjadi salah satu fokus perhatian Bawaslu dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November 2024. Rahmat mengungkapkan bahwa selain masalah pelanggaran politik, ancaman gangguan keamanan tetap menjadi hal yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat menjadi sangat penting agar Pilkada dapat berjalan tanpa hambatan yang berarti.
Dalam Pilkada serentak 2024, tercatat ada 1.553 pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Rahmat mengingatkan bahwa penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bekerjasama menjaga integritas Pilkada. Menurutnya, Pilkada harus dijalankan dengan prinsip transparansi dan keadilan agar dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat.
Rahmat juga menekankan bahwa pemantauan yang ketat terhadap potensi pelanggaran politik dan keamanan akan terus dilakukan. Bawaslu berkomitmen untuk mencegah praktik money politics dan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan demokrasi. Pengawasan yang intensif diharapkan dapat menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat merusak jalannya Pilkada, terutama di wilayah Papua yang dinilai rawan.
