Kesra

KSPI dan Partai Buruh Tolak UMP DKI 2027 6,13 juta

×

KSPI dan Partai Buruh Tolak UMP DKI 2027 6,13 juta

Sebarkan artikel ini

KSPI dan Partai Buruh menolak UMP DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6,136 juta. Said Iqbal mendesak revisi menjadi Rp6,210 juta dan menyiapkan gugatan PTUN.

SinarHarapan.id – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.000. Mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta merevisi keputusan tersebut menjadi Rp6.210.000 sesuai usulan unsur buruh dalam Dewan Pengupahan.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menilai besaran upah yang ditetapkan belum memadai untuk meningkatkan daya beli pekerja di tengah tingginya biaya hidup di Jakarta.

“KSPI DKI Jakarta dan Partai Buruh menolak tegas penetapan nilai upah minimum DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.000,” kata Said Iqbal dalam keterangan pers, Jumat (20/11/2026).

Menurut Iqbal, kenaikan sekitar Rp407.000 belum cukup untuk menjawab kebutuhan hidup pekerja. Ia menegaskan, kebijakan pengupahan seharusnya berorientasi pada kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup, bukan sekadar menghasilkan angka kompromi antara pemerintah, pengusaha, dan buruh.

“Upah adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan daya beli,” ujarnya.

Iqbal menilai peningkatan daya beli tidak dapat dilepaskan dari kebijakan lain, seperti jaminan sosial dan pengendalian harga barang. Kombinasi kebijakan tersebut diperlukan untuk menjaga konsumsi rumah tangga sekaligus menopang aktivitas ekonomi.

Ia juga menyoroti anggapan bahwa aksi demonstrasi buruh mengganggu aktivitas masyarakat. Menurutnya, dampak kemacetan selama beberapa jam tidak sebanding dengan persoalan penurunan daya beli yang dirasakan pekerja sepanjang tahun.

UMP Jakarta Dinilai Berpotensi Kalah dari Bekasi

Alasan lain penolakan KSPI adalah potensi upah minimum Jakarta berada di bawah Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang.

Iqbal memperkirakan, apabila upah minimum di ketiga wilayah tersebut meningkat sekitar 7–8 persen, besarannya berpotensi melampaui UMP DKI Jakarta. Namun, angka tersebut masih berupa proyeksi karena proses penetapan upah minimum daerah pembanding belum selesai.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagai pusat bisnis dan kegiatan ekonomi nasional, Jakarta memiliki biaya hidup tinggi dan menjadi lokasi operasional berbagai perusahaan besar.

Iqbal mempertanyakan alasan kemampuan perusahaan di Jakarta untuk memberikan upah yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan di kawasan industri Bekasi dan Karawang.

“Pengusaha Bekasi bisa mampu lebih tinggi upahnya. Pengusaha Karawang bisa,” katanya.

Ia juga mengkritik penggunaan pendekatan jalan tengah dalam penetapan UMP. Menurutnya, kebijakan pengupahan harus mempertimbangkan kebutuhan hidup pekerja, pemulihan daya beli, dan kesenjangan pendapatan.

Karena itu, unsur buruh mengusulkan penggunaan indeks tertentu atau alfa sebesar 1,0 dalam formula kenaikan upah minimum.

Siapkan Gugatan ke PTUN

Selain meminta revisi UMP menjadi Rp6.210.000, KSPI dan Partai Buruh menyiapkan sejumlah langkah untuk memperjuangkan tuntutan tersebut.

Pertama, menyampaikan keberatan resmi kepada Gubernur DKI Jakarta. Apabila tuntutan tidak ditindaklanjuti, KSPI DKI Jakarta akan mempertimbangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kedua, menggelar kampanye publik dan aksi lanjutan di Balai Kota DKI Jakarta. Pelaksanaannya akan ditentukan oleh jajaran serikat pekerja.

Ketiga, meminta DPRD DKI Jakarta memanggil gubernur untuk menjelaskan dasar pertimbangan penetapan UMP dan kebijakan perlindungan daya beli pekerja.

KSPI juga mendesak penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2027 dengan besaran yang lebih tinggi dibandingkan upah minimum sektoral di Bekasi dan Karawang.

Terkait berbagai fasilitas pemerintah daerah, seperti transportasi, bantuan pendidikan, dan pangan bersubsidi, Iqbal meminta pemerintah mengevaluasi efektivitas program berdasarkan jangkauan penerima dan kemudahan akses pekerja.

Menurutnya, keberadaan program subsidi tidak otomatis menjamin seluruh buruh dan keluarganya memperoleh manfaat. Persyaratan penerima, keterbatasan kuota, serta kesesuaian layanan dengan kebutuhan pekerja perlu menjadi perhatian.

Bagi KSPI dan Partai Buruh, persoalan UMP bukan semata-mata perbedaan angka antara tuntutan buruh dan keputusan pemerintah. Lebih dari itu, kebijakan upah berkaitan langsung dengan daya beli, kesejahteraan pekerja, dan keberlanjutan konsumsi masyarakat.

“Buruh meminta Rp6.210.000,” tegas Iqbal.

Ia memastikan perjuangan revisi UMP akan dilakukan melalui dialog, jalur hukum, dan aksi serikat pekerja.