SinarHarapan.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan penyelenggara pemilu yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk bersikap netral menjelang Pemilu 2024.
“KPU di tingkat pusat memang cuma komisionernya berapa orang, tapi jejaringnya sampai ke tingkat bawah melibatkan hampir 2 juta orang kalau saya tidak salah, bagaimana membuat 2 juta kepala menjadi netral pada satu posisi yang sama, cara berpikirnya yang sama ingin membuat pemilu yang bagus, yang netral,” kata Tito dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/11/2023).
Tidak hanya KPU, Tito menegaskan agar DKPP dan Bawaslu yang bertindak sebagai pengawas harus bersikap netral. Kedua lembaga ini diharapkan mampu menjadi wasit yang baik dan kredibel.
Menurutnya, Pemilu 2024 adalah waktu yang tepat bagi para penyelenggara pemilu untuk menyamakan persepsi dan memahami tantangan yang akan dihadapi.
“DKPP memang kredibel, saya paham betul beliau yang ada di depan ini orang-orang yang sangat kredibel, dan kemarin sudah diangkat ada tim pemeriksa daerah, tantangannya adalah bagaimana agar tim pemeriksa daerah ini pemikirannya sama dengan para pimpinan komisioner DKPP yang reputasinya baik,” ujarnya.
Untuk itu, Tito mengimbau KPU bersama DKPP dan Bawaslu berkerja sama mengawasi pemilu dan pilkada.
“Pilkada harus jalan terus apa pun hambatannya, apa pun tantangannya, kita maksimal, tidak akan ada yang sempurna, apalagi menyamakan pemikiran manusia, tidak akan pernah sama,” jelas Tito.
Tak hanya itu, dia juga berpesan agar kolaborasi antara DKPP dan Bawaslu berjalan optimal. Dengan demikian, keduanya mampu mengatasi berbagai macam potensi konflik saat proses pemilu berlangsung.
“Bawaslu menjadi wasit yang baik, dan DKPP otomatis adalah dewan kehormatan, dewan yang sangat terhormat, yang menjadi wasit pengawas untuk para penyelenggara KPU dan Bawaslu ini betul-betul bisa menjaga muruah,” pungkasnya. (atp/infopublik)
