SinarHarapan.id – Di tengah dinamika global yang kian rapuh, Indonesia dan Uni Eropa kembali duduk semeja. Setelah lebih dari satu dekade jeda, Interfaith and Intercultural Dialogue, forum dialog lintas agama dan budaya yang pertama kali digelar pada 2012, kembali dihidupkan. Tahun ini, pertemuan berlangsung 27 November hingga 1 Desember 2025, membentang dari Jakarta hingga Yogyakarta.
Momentum ini menjadi penanda babak baru kerja sama kedua wilayah, sekaligus tindak lanjut dari EU–Indonesia Human Rights Dialogue 2024. Di saat dunia menghadapi polarisasi geopolitik, forum seperti ini menawarkan ruang perjumpaan yang jarang: mempertemukan pemuka agama, akademisi, masyarakat sipil, dan pembuat kebijakan untuk merawat toleransi dan menimbang berbagai tantangan bersama.
Fondasi yang Telah Dibangun
Dialog 2025 ini berakar pada Partnership and Cooperation Agreement (PCA) yang mulai berlaku sejak 2014. Perjanjian itu menjadi kerangka hubungan Indonesia–Uni Eropa, mencakup kerja sama hak asasi manusia, kebebasan beragama, interaksi antarmasyarakat, hingga pembangunan berkelanjutan.
Nilai dasar Unity in Diversity dan Bhinneka Tunggal Ika disebut sebagai benang merah yang menyatukan komitmen keduanya.
Kerja sama lintas iman sebenarnya bukan hal baru. Pada 2012–2019, misalnya, pemerintah Indonesia melalui Kemlu, Kementerian Agama, dan KBRI Brussel menyelenggarakan Indonesia Interfaith Scholarship, yang mengundang peserta dari negara-negara anggota Uni Eropa untuk mengenal keragaman keagamaan di Nusantara.
Kali ini, cakupan dialog diperluas. Peserta dari Eropa berkesempatan berinteraksi dengan keragaman lanskap keagamaan Indonesia—dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konfusianisme, hingga berbagai kepercayaan adat yang hidup di komunitas-komunitas lokal.
Belajar dari Lokasi, Bertemu dengan Komunitas
Selain sesi diskusi di Kementerian Luar Negeri dan Universitas Islam Negeri Yogyakarta, para peserta diajak mengunjungi rumah ibadah dari berbagai agama. Mereka bertemu pengurusnya, menyimak pengalaman hidup berdampingan, dan melihat bagaimana komunitas lokal memelihara toleransi tanpa gaduh. Rangkaian kegiatan juga mencakup kunjungan ke salah satu sekolah Muhammadiyah di Yogyakarta.
Bagi Uni Eropa, pengalaman ini menjadi pelajaran yang relevan di masa ketika kohesi sosial diuji di banyak tempat.“Saat dunia menghadapi ketidakstabilan geopolitik, dialog antaragama bukan hanya penting, tetapi mendesak,” ujar Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Denis Chaibi.
“Praktik harmonisasi di Indonesia menawarkan inspirasi bagi komunitas global.”
Dari pihak Indonesia, apresiasi disampaikan oleh Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri.“Platform ini mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang kita bagi dengan Uni Eropa,” kata Ani Nigeriawati.
“Harapannya, dialog ini dapat memperkuat kerja sama menghadapi tantangan global—dari keadilan sosial, kesetaraan gender, hingga keberlanjutan lingkungan.”
Tiga Isu Kunci: Harmoni, Lingkungan, Kesetaraan
Interfaith and Intercultural Dialogue 2025 dirancang dalam tiga subtema utama:
1. Koeksistensi Damai
Para peserta menggali nilai-nilai keagamaan yang mendorong harmoni sosial, mediasi konflik, dan keadilan sosial. Diskusi menyoroti bagaimana tokoh agama memainkan peran moral dalam merespons krisis kemanusiaan dan mendukung kelompok rentan.
2. Agama dan Pelestarian Lingkungan
Ajaran agama kembali ditarik sebagai landasan etika ekologis. Konsep khalifah dalam Islam atau Tri Hita Karana dari tradisi Hindu Bali dipandang relevan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan ketahanan iklim—dua isu yang menjadi agenda bersama Indonesia–Uni Eropa.
3. Perempuan dalam Kepemimpinan Keagamaan
Peran pemimpin perempuan, termasuk dari MUI dan KUPI, menjadi sorotan. Forum menelusuri bagaimana kiprah mereka memperkuat masyarakat yang inklusif dan adil, serta mendorong kesetaraan gender melalui ruang-ruang keagamaan.
Menyusun Arah Baru Kerja Sama
Sejauh ini, dialog lintas iman dipahami sebagai proses panjang dan terbuka. Pemerintah bukan satu-satunya aktor. Cendekiawan, komunitas agama, akademisi, hingga aktivis sosial turut menjadi bagian penting.
Dengan pendekatan itu, pertemuan 2025 ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret dan inisiatif kolaboratif yang dapat memperkaya hubungan Indonesia–Uni Eropa di masa mendatang.
