SinarHarapan.id Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, M.Sc, M.Phil, menjelaskan bahwa definisi kemiskinan tidak dapat disederhanakan hanya sebagai kekurangan uang tunai.
Hal tersebut diungkapkan Budiman di acara Media Gathering yang digelar di Gedung BP Taskin, Jakarta, Senin (24/11/2025).
“Selama ini pengentasan kemiskinan kerap dipahami sebatas pemberian Bantuan Sosial atau Bantuan Langsung Tunai. BP Taskin merumuskan bahwa kemiskinan tidak hanya terkait kekurangan uang, melainkan juga kekurangan aset dan akses, seperti kepemilikan tanah, rumah, hewan ternak, serta akses ekonomi yang dinamis,” ujar Budiman.
Dengan memahami akar persoalan tersebut, BP Taskin hadir untuk menyoroti dan mengatasi kemiskinan melalui tiga dimensi: kekurangan uang, kekurangan aset, dan keterbatasan akses.
BP Taskin merupakan lembaga non-struktural yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024.
Kehadiran BP Taskin menandai komitmen pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendekatan yang lebih komprehensif, terukur, dan berkelanjutan.
Sebagai lembaga koordinatif, BP Taskin bekerja sama dengan kementerian, lembaga pemerintah pusat, dan pemerintah daerah untuk memastikan sinkronisasi, koordinasi, monitoring, serta evaluasi berbagai program pengentasan kemiskinan. Kolaborasi ini diharapkan menciptakan integrasi program yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Salah satu fokus BP Taskin adalah memperkuat intervensi di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi di seluruh provinsi.
Bersama Kementerian Koperasi dan UKM, BP Taskin mendorong pembangunan 80.000 koperasi sekaligus menghadirkan pendampingan khusus bagi wilayah-wilayah miskin agar mampu meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat.
BP Taskin juga telah mengimplementasikan berbagai program pro-rakyat, antara lain pembagian becak listrik gratis di sejumlah kabupaten meliputi Jepara, Demak, Kudus, Indramayu, Tangerang, Tegal, dan Kendal serta pengadaan fasilitas jamban di kawasan-kawasan kumuh di DKI Jakarta. Serta berbagai program lainnya tengah berjalan dan terus diperluas sesuai kebutuhan daerah.
Lebih lanjut Budiman mengatakan, pihaknya juga akan mengimplementasikan apa yang telah dilakukan oleh Pemprov NTB. Dimana ada 28 tambang ilegal yang dimiliki asing, saat ini telah disita. Oleh Pemprov setempat tambang Ilegal itu kemudian dikelola orang miskin.
“Tapi ada perwakilan dari organisasi seperti wartawan, LSM. Dari sisa hasil usaha (SHU) koperasi emas, untuk orang miskin mereka perorang dapat 2,5 juta perbulan. Kita akan lakukan itu ditempat lain. Jadi ini bisa jadi pilot projek. Tambang Ilegal bisa juga nanti dikelola oleh orang miskin,” jelas Budiman.
Ia menambahkan, BP Taskin pendekatannya bukan sekedar menanggulangi Kemiskinan. Sasaran BP Taskin adalah pemberdayaan dan agregat.
“Yang disasar bukan individu. Yang kita lakukan Pemberdayaan ekosistem
Misalnya ada 500 orang miskin dikampung. Kita bangun ekosistem ekonominya. Sehingga mereka bisa keluar dari Kemiskinan. Ekosistem manfaatnya tidak hanya untuk orang miskin. Orang kaya juga. Kita akan bilang ke orang kaya, you bisa kaya bareng-bareng. Jadi kita lakukan agregat,” beber Budiman.
Selain itu jelas dia, pihaknya juga menyoroti soal judol dan pinjol.
“Kalau koperasi merah putih bisa profesional itu akan membuat orang miskin tidak akan tergoda dengan rentenir digital. Koperasi Desa harus bisa melakukan pinjaman tanpa tekanan seperti rentenir. Itu sebenarnya sudah dilakukan oleh PNM. Kita akan optimalkan lagi,” ujarnya.
“Adapun soal judi online kita juga mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak judol,” imbuh Budiman.
Budiman Sudjatmiko, memaparkan sejumlah program prioritas pemerintah untuk mempercepat pengurangan kemiskinan melalui pembangunan sekolah terpadu, penguatan koperasi rakyat, hingga pendataan kelompok rentan di berbagai daerah.
Budiman juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan pembangunan sekolah terpadu berskala nasional yang dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum terakomodasi oleh sistem pendidikan formal.
“Presiden akan membangun sekolah terintegrasi yang menyasar kelompok masyarakat yang belum masuk dalam sekolah rakyat. Targetnya seribu sekolah terbaik, dimulai dari wilayah seperti Kabupaten Kediri,” ujar Budiman.
Sekolah-sekolah ini, lanjutnya, akan dilengkapi laboratorium, fasilitas seni, hingga layanan antar-jemput siswa, sebagai upaya menyediakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Program tersebut akan dibiayai melalui anggaran negara, serta melibatkan potensi daerah.
Selain pendidikan umum, sekolah terpadu ini juga akan mengakomodasi pendidikan keagamaan, termasuk ruang belajar mengaji bagi kelompok masyarakat yang memerlukannya.
Sementara itu, Wakil Kepala BP Taskin, Ir. Iwan Sumule mengatakan pihaknya optimistis dapat merealisasikan target Pemerintahan Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan.
“Itu bisa kita wujudkan. Seluruh program pengentasan kemiskinan di berbagai kementerian dan lembaga akan dikonsolidasikan melalui BP Taskin agar dapat terintegrasi dan tersampaikan tepat sasaran,” tegas Iwan Sumule.
Melalui kolaborasi lintas sektor dan integrasi program nasional, BP Taskin menargetkan percepatan pengentasan kemiskinan dengan visi besar menuju Indonesia 0% kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.
