Nasional

Presiden Himbau ASN Jaga Netralitas di Pemilu 2024

×

Presiden Himbau ASN Jaga Netralitas di Pemilu 2024

Sebarkan artikel ini

SinarHarapan.id-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau aparatur sipil negara (ASN) pemerintahan baik di tingkat kabupaten/kota hingga pusat untuk menjaga netralitasnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Mengingat, ASN memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan negara, sehingga diperlukan sikap netralitas dalam pesta demokrasi tahun depan.

“Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus netral. TNI semua harus netral. Polri semua harus netral,” ujar Presiden yang dikutip melalui siaran pers BPMI Setpres  di area proyek pembangunan Jalan Tol IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu (1/11/2023).

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan, bahwa ASN dalam pesta demokrasi lima tahunan atau Pemilu harus menjaga netralitas. Mengingat, ASN merupakan unsur yang vital dalam penyelenggaraan negara.

Pentingnya netralitas ASN di dalam penyelenggaraan Pemilu. Sebab, sebagai individu yang bertugas di sektor strategis pemerintahan, netralitas menjadi modal utama dalam berjalannya pemerintahan yang baik dan tidak memihak.

“ASN harus netral, petugas keamanan juga harus netral,” tegas Wapres dalam keterangan persnya di Posyandu Dahlia I, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Jambi, Selasa (31/10/2023).

Dengan menjaga netralitas ASN, lanjut Wapres, akan membuat penyelenggaraan Pemilu menjadi jujur dan adil. Sehingga, pesta demokrasi tap lima tahunan dapat berjalan sesuai dengan sesuai harapan dan melahirkan pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat.

“Tentu, saya sebagai Wakil Presiden menyuarakan berkali-kali supaya Pemilu diselenggarakan dengan cara yang jujur,” imbuh Wapres.

Wapres pun mengimbau kepada seluruh pihak terkait dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung jalannya Pemilu yang damai, jujur, dan adil agar hasil yang diperoleh nantinya akan membawa kemaslahatan bagi Indonesia.

“Dan kemarin presiden juga sudah bicara di depan Penjabat Kepala Daerah itu dan mengatakan bahwa harus netral dan yang tidak netral akan dicopot ya,” pungkas Wapres.(isn/infopublik)