SinarHarapan.id – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin rapat kabinet terbatas pada Selasa (21/1/2025) untuk membahas progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Dalam rapat tersebut, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, melaporkan kemajuan pembangunan dan menyampaikan harapan Presiden agar IKN sudah resmi menjadi ibu kota negara pada tahun 2028.
Basuki yang didampingi oleh sejumlah menteri terkait, termasuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa IKN memiliki target besar untuk dapat menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi pada 2028.
Fokus Pembangunan Lembaga Yudikatif dan Legislatif
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penyelesaian pembangunan gedung untuk lembaga yudikatif dan legislatif sebagai langkah awal untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota politik negara. “Kantor, hunian, dan ekosistem untuk lembaga yudikatif dan legislatif harus segera diselesaikan,” ungkap Basuki.
Otorita IKN bersama Kementerian Pekerjaan Umum kini sedang membentuk tim desain untuk membahas rencana pembangunan gedung eksekutif dan legislatif. Meskipun desain dasar pembangunan telah ada, Presiden meminta agar desain tersebut dikaji kembali untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan jangka panjang IKN.
Anggaran Rp48,8 Triliun untuk Fase Kedua Pembangunan
Dalam upaya mewujudkan rencana tersebut, pemerintah telah mengalokasikan Rp 48,8 triliun dari APBN untuk mendanai tahap kedua pembangunan IKN. Anggaran tersebut mencakup biaya pembangunan gedung serta hunian untuk anggota legislatif dan yudikatif, serta pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah rampung pada tahap awal. “Bapak Presiden sudah setuju untuk mengalokasikan Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN selama periode 2025-2029,” ujar Basuki.
Rencana Groundbreaking Infrastruktur IKN
Untuk mempercepat pembangunan, Menteri Pekerjaan Umum juga telah mengirimkan surat kepada Presiden untuk melakukan groundbreaking sejumlah infrastruktur penting di IKN, seperti hotel, perkantoran, dan restoran. “Kami sudah mengirimkan surat untuk peresmian, mudah-mudahan waktunya segera bisa dijadwalkan,” kata Basuki.
Penyesuaian Anggaran dan Evaluasi Progres Pembangunan
Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga hadir dalam rapat tersebut, menjelaskan bahwa Rp 48,8 triliun akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan IKN pada fase kedua, termasuk pembangunan gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif. “Penyesuaian anggaran akan dilakukan sesuai dengan progres pembangunan,” ujar AHY. Pemerintah juga akan mengevaluasi rencana pembangunan yang telah ada untuk memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai target.
Dengan optimisme dan komitmen dari pemerintah, Indonesia semakin mendekati tercapainya impian memiliki ibu kota yang baru, yang diharapkan dapat menjadi pusat pemerintahan yang modern, berkelanjutan, dan inklusif di masa depan.
