SinarHarapan.id – Washington kembali menjadi panggung bagi satu kesepakatan ekonomi besar yang berpotensi mengubah arah perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat. Pada 19 Februari 2026, RI-AS menandatangani Agreement on Reciprocal Trade. Sebuah perjanjian perdagangan yang menurut Washington adalah langkah bersejarah untuk memperluas akses pasar dan menata ulang hubungan dagang bilateral.
Bagi Indonesia, kesepakatan ini membuka pintu baru untuk perdagangan dan investasi. Namun di saat yang sama, muncul pertanyaan besar: seberapa jauh manfaatnya bagi industri nasional dan bagaimana pemerintah mengelola konsekuensinya?
Baca Juga: Menlu: RI-AS Mitra Strategis Demokrasi dan Kemakmuran
Akses Pasar Lebih Luas
Inti dari perjanjian ini ialah pembukaan akses pasar Indonesia terhadap produk Amerika Serikat. Dalam dokumen resmi, Indonesia berkomitmen menghapus hambatan tarif pada lebih dari 99 persen produk asal AS di hampir semua sektor.
Produk yang terdampak mencakup pertanian, kesehatan, otomotif, teknologi informasi, hingga bahan kimia. Selain tarif, sejumlah hambatan non-tarif juga dihapus, termasuk kewajiban kandungan lokal untuk perusahaan AS, penerimaan standar keselamatan kendaraan Amerika, serta pengakuan standar FDA untuk alat kesehatan dan farmasi.
Dari perspektif Washington, langkah ini adalah keberhasilan besar dalam membuka pasar negara berpenduduk lebih dari 280 juta jiwa.
Duta Besar Perdagangan AS Jamieson Greer menyebut perjanjian ini sebagai “landmark agreement” yang memberi peluang komersial nyata bagi petani dan produsen Amerika.
Komitmen Politik Presiden RI-AS
Perjanjian tidak sekadar dokumen teknis perdagangan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto juga menandatangani dokumen terpisah yang menegaskan komitmen politik kedua negara untuk menjalankan kesepakatan tersebut.
Langkah ini memberi sinyal bahwa isu perdagangan kini menjadi bagian penting dari hubungan strategis yang lebih luas, termasuk keamanan ekonomi dan ketahanan rantai pasok global.
Apa Keuntungan RI?
Meski narasi awal perjanjian banyak menonjolkan kepentingan Amerika, Indonesia juga memperoleh sejumlah peluang.
Pertama, beberapa produk tekstil dan pakaian Indonesia berpeluang mendapatkan tarif nol persen di pasar AS melalui mekanisme kuota khusus. Kebijakan ini akan ditentukan berdasarkan penggunaan bahan baku tekstil asal Amerika.
Kedua, pembatasan ekspor komoditas industri Indonesia ke AS disebut akan dihapus, termasuk untuk mineral strategis. Ini bisa memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok bahan baku penting di rantai pasok global.
Ketiga, perjanjian ini disertai potensi investasi besar. Kedua negara mencatat kesepakatan komersial senilai sekitar 33 miliar dollar AS, meliputi energi, penerbangan, dan pertanian.
Nilai Investasi Jumbo
Rincian investasi menunjukkan skala kerja sama yang tidak kecil.
Indonesia disebut akan membeli komoditas energi AS senilai sekitar 15 miliar dollar AS. Selain itu, ada pengadaan pesawat dan layanan penerbangan senilai sekitar 13,5 miliar dollar AS, termasuk dari Boeing.
Pembelian produk pertanian AS juga disebut melampaui 4,5 miliar dollar AS.
Dalam sektor tambang, Freeport-McMoRan menandatangani nota kesepahaman untuk memperpanjang izin tambang dan memperluas operasi di kawasan Grasberg, yang merupakan salah satu tambang tembaga terbesar dunia. Kesepakatan ini disebut berpotensi menghasilkan pendapatan tahunan sekitar 10 miliar dollar AS.
Tarif Tidak Hilang Sepenuhnya
Namun, hubungan dagang ini tidak sepenuhnya bebas tarif.
Amerika Serikat tetap memberlakukan tarif resiprokal sebesar 19 persen terhadap sebagian besar impor dari Indonesia, kecuali produk tertentu yang mendapat perlakuan tarif nol persen.
Ketentuan ini menjadi sorotan karena menunjukkan bahwa kesepakatan sarat dengan kerangka perlindungan industri domestik AS.
Washington juga menegaskan bahwa kebijakan ini berkaitan dengan upaya mengurangi defisit perdagangan barang dengan Indonesia, yang pada 2025 mencapai 23,7 miliar dollar AS.
Dimensi Digital dan Tenaga Kerja
Perjanjian ini juga masuk ke ranah ekonomi digital. Indonesia berkomitmen menghapus bea atas transmisi elektronik dan mendukung moratorium permanen di WTO terkait bea digital.
Di sektor tenaga kerja, Indonesia akan menerapkan larangan impor produk yang melalui kerja paksa serta memperkuat hak serikat pekerja dan kebebasan berorganisasi.
Poin ini menandakan bahwa standar perdagangan ke depan tidak lagi hanya soal tarif, tetapi juga norma sosial dan regulasi ketenagakerjaan.
Tantangan Implementasi di Dalam Negeri
Perjanjian baru ini masih harus melalui prosedur hukum masing-masing negara sebelum resmi berlaku. Dalam dokumen disebutkan, kesepakatan akan efektif setelah proses domestik selesai dan notifikasi resmi dipertukarkan.
Di Indonesia, implementasi bisa menjadi tantangan tersendiri. Penghapusan hambatan non-tarif, penyesuaian regulasi, hingga perubahan kebijakan industri dan tenaga kerja membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan dukungan pelaku usaha.
Di sisi lain, pelaku industri nasional juga akan menghadapi persaingan yang lebih ketat karena masuknya produk AS nyaris tanpa hambatan.
Jalan Panjang Kemitraan Baru RI-AS
Kesepakatan perdagangan ini memperlihatkan perubahan pendekatan dalam diplomasi ekonomi global. Amerika Serikat menekankan prinsip resiprositas, akses pasar harus seimbang dengan kepentingan ekonomi domestik.
Bagi Indonesia, perjanjian ini adalah peluang sekaligus ujian. Peluang untuk mengakses pasar yang lebih besar dan menarik investasi, tetapi juga ujian dalam memperkuat daya saing industri nasional.
Pada akhirnya, keberhasilan kesepakatan ini tidak hanya angka investasi atau tarif yang dipangkas, melainkan oleh kemampuan RI-AS menerjemahkan dokumen setebal puluhan halaman itu menjadi manfaat nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat.
Dan seperti banyak perjanjian dagang besar sebelumnya, sejarah akan menilai bukan dari naskahnya, melainkan dari hasil akhirnya.
