SinarHarapan.id-Menjelang perayaan Idulfitri 1444 H, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA memberi pengarahan kepada seluruh jajaran Satpol PP dan Satdamkar seluruh Indonesia secara daring, Senin (17/4/2023).
Pengarahan itu menyusul diterbitkannya Surat Edaran (SE) Nomor 400.4.4.1/2205/SJ tanggal 13 April 2023 tentang Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Menghadapi Hari Raya Idulfitri 1444 H Tahun 2023.
Dalam arahannya, Safrizal menyampaikan tujuh hal kepada jajaran Satpol PP dan Damkar.
“Pertama, Kasatpol PP agar berkoordinasi dan bekerja sama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam memetakan daerah potensi rawan gangguan trantibum, dan bencana alam yang selanjutnya membuat rencana aksi,” kata Safrizal, melalui keterangan tertulisnya, Senin (17/4/2023).
Arahan kedua, kata Safrizal, kelancaran mudik lebaran merupakan tugas penting para Satpol PP, Damkar, serta dinas lainnya untuk dapat bersiaga secara penuh dan membagi tanggung jawab selama mudik lebaran.
Ketiga, memastikan tidak terjadi kemacetan di tempat yang berpotensi menjadi pusat keramaian utamanya tempat wisata, terlebih diperkirakan keramaian Lebaran 2023 meningkat 20-30 persen dibanding tahun lalu.
“Satpol PP agar identifikasi titik pasar tumpah terutama di area jalan arteri atau menuju pintu tol. Utamanya di jalur pantura pulau Jawa serta di beberapa titik di Sumatera. Pasar tumpah diatur sedemikian rupa supaya tidak menimbulkan kemacetan,” kata Safrizal.
Keempat, identifikasi dini gangguan trantibumlinmas seperti bentrokan antarwarga, penodongan atau begal, penggunaan petasan, dan sweeping oleh pihak tertentu yang ilegal.
Satlinmas agar diaktifkan di lingkungan masing-masing untuk mendukung cipta kondisi trantibumlinmas.
“Kelima, Satlinmas ikut bekolaborasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa untuk melakukan pengamanan dan patroli lingkungan terutama untuk rumah kosong yang ditinggal mudik,” kata Safrizal.
Keenam, jajaran Damkar perlu melakukan himbauan pada masyarakat mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meminimalisir potensi kebakaran selama musim mudik.
Ketujuh, Kasatpol PP diminta untuk menindaklanjuti setiap rencana aksi dan dilaporkan kepada Kepala Daerah dan disampaikan ke Kemendagri.
“Satu hal yang penting untuk digarisbawahi adalah pengendalian inflasi daerah, kepala daerah perlu turun langsung check lapangan, pastikan bantuan sosial tepat sasaran dan terus jaga momentum daya beli masyarakat untuk pemulihan ekonomi nasional,” ujar Safrizal.(isn/infopublik)
