SinarHarapan.id – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, mendesak pemerintah menjamin ruang aman dan melindungi pekerja seni dari kriminalisasi. Desakan itu disampaikan menanggapi laporan hukum terhadap komika Pandji Pragiwaksono atas materi stand-up comedy “Mens Rea”.
Bonnie Triyana menegaskan bahwa seni, termasuk komedi, bukan sekadar hiburan. “Seni adalah alat kritik kekuasaan dan penyampai suara rakyat yang sering tak terdengar oleh negara,” ujar Bonnie dalam keterangannya, Jumat (9/1).
Pendiri Historia.id ini menganggap pelaporan terhadap Pandji Pragiwaksono sebagai ancaman serius bagi ekosistem kebudayaan. “Jika seniman takut berkarya, maka rakyat kehilangan suara. Negara tidak boleh menghukum imajinasi, karena seni adalah nafas demokrasi,” tegasnya.
Bonnie menyatakan bahwa sejarah Indonesia memperlihatkan seniman selalu berada di garis depan menyuarakan kebenaran. “Lihatlah peran legenda seperti Teguh Slamet Rahardjo yang dengan sindiran halusnya mengkritik birokrasi Orde Baru, atau Butet Kertaradjasa dengan monolog tajamnya yang menjadi jembatan kritik masyarakat,” papar sejarawan itu.
Di masa Orde Baru, Bonnie juga menyebutkan sosok seperti Raja Humor Betawi Benyamin Sueb yang melalui karakter “wong cilik” menyindir orang kaya yang serakah, pejabat korup, atau sistem yang tidak adil. Lalu Warkop DKI yang menyelipkan kritik pada pejabat atau birokrat yang sok kuasa, korup, dan tidak kompeten. Memang sasaran kritik Warkop DKI lebih banyak ke sistem kecil, bukan langsung menunjuk pada pusat kekuasaan, karena sebagai strategi bertahan di era sensor ketat saat itu.
Melihat sejarah tersebut, Bonnie menuturkan bahwa tradisi kritik sosial melalui komedi terus berevolusi dan harus dijaga. “Dari lawakan sosial grup Srimulat di era 80-an, hingga generasi komika stand-up modern seperti Abdur Arsyad dan Pandji Pragiwaksono. Mereka adalah penerus estafet yang menyampaikan kegelisahan publik,” lanjut Bonnie.
Menurutnya, kebebasan berekspresi adalah alat produksi utama pekerja seni. Membungkam kritik dengan ancaman hukum hanya akan menciptakan iklim ketakutan yang mematikan kreativitas.
“Kami meminta pemerintah untuk tidak melihat pekerja seni dan rakyat yang berkritik sebagai ancaman. Sebaliknya, negara harus memelihara dan melindungi ruang ekspresi mereka,” jelas Bonnie.
Bonnie juga mengajak masyarakat untuk tidak terlalu reaktif, karena kritik dari seniman adalah bagian sehat dari demokrasi.
Kasus Pandji Pragiwaksono dinilai telah memantik perdebatan nasional tentang batas kebebasan berekspresi. PDIP berharap insiden ini tidak menjadi preseden buruk yang mempersempit ruang diskursus publik di Indonesia. ***
