SinarHarapan.id-Layar di ruang pemutaran Bangkok Climate Action Week menampilkan pemandangan yang menyayat. Hutan lebat berubah menjadi hamparan perkebunan monokultur. Dokumenter baru yang diproduksi Solutions for Our Climate (SFOC) mengungkap dampak tersembunyi ekspansi biofuel di Asia, ditayangkan perdana Rabu (7/10/2026).
Film ini menelusuri perjalanan biofuel dari perkebunan kelapa sawit di Indonesia hingga meningkatnya permintaan di Korea Selatan. Tayang bersama dokumenter produksi Global Environment Forum (GEF) asal Jepang, keduanya menyoroti ekspansi biomassa hutan dan perkebunan energi di Indonesia. Pemutaran ini membuka mata banyak pihak.
Kedua film menunjukkan bagaimana permintaan bioenergi dari negara konsumen utama seperti Korea Selatan dan Jepang berkaitan erat dengan perubahan penggunaan lahan. Tekanan terhadap lingkungan di Asia Tenggara pun semakin nyata. Isu ini menjadi sorotan dalam rangkaian Bangkok Climate Action Week yang berlangsung di Thailand.
Pemutaran dilanjutkan diskusi panel yang menghadirkan perwakilan Trend Asia/Koalisi Transisi Bersih, SFOC, dan GEF. Diskusi membahas dampak ekspansi bioenergi di negara produsen maupun konsumen. Para panelis juga mendiskusikan seperti apa transisi energi yang benar-benar berkelanjutan dan berkeadilan bagi semua pihak.
“Sungguh memilukan melihat kerusakan yang terjadi di sekitar tempat tinggal saya. Ketika hutan digantikan oleh perkebunan monokultur, masyarakat kehilangan begitu banyak hal yang disediakan oleh hutan, mulai dari keanekaragaman hayati dan sumber penghidupan hingga berbagai fungsi yang menopang kehidupan mereka,” ujar Marihel Parda Winda, Forest and Land Use Program Officer SFOC.
Marihel menjadi tokoh utama dalam film dokumenter tersebut. Kesaksiannya menggambarkan pilu masyarakat yang menggantungkan hidup pada hutan. Film ini dibangun berdasarkan riset SFOC mengenai rantai pasok biodiesel berbasis kelapa sawit antara Indonesia dan Korea Selatan. Laporan berjudul “Behind Korea’s Biofuels: Sustainability Risks in Indonesia–Korea Palm Oil Supply Chains” menjadi rujukan utama.
Riset tersebut menemukan minyak sawit dan turunannya menyumbang 72% bahan baku biodiesel Korea Selatan pada 2024. Angka itu empat kali lipat dibandingkan saat kebijakan pencampuran biodiesel negara tersebut mulai diterapkan pada 2015. Sebagian besar bahan baku berasal dari Indonesia. Temuan ini memperkuat kekhawatiran akan risiko keberlanjutan.
Riset juga menemukan lebih dari 90% volume ekspor yang diteliti dan ditujukan ke Korea Selatan terkait kasus terdokumentasi mengenai degradasi ekosistem, konflik hak atas tanah, atau kegagalan tata kelola di Indonesia. SFOC memperingatkan Korea Selatan berisiko menjadi pasar bahan baku biofuel berisiko tinggi ketika pasar lain memperketat persyaratan keberlanjutan.
“Permintaan yang datang dari negara dan pemerintah lain turut mendorong kerusakan ini, dan kita perlu bertanya mengapa hal ini terus terjadi. Transisi energi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan hutan dan sumber penghidupan masyarakat,” tambah Marihel. Seruannya menggema di ruang diskusi yang dipenuhi peserta dari berbagai negara.
Amalya Oktaviani, Program Manager Trend Asia dan anggota Koalisi Transisi Bersih, menegaskan kelapa sawit serta industri pulp dan kertas masih menjadi pendorong utama deforestasi di Indonesia. Kini, tekanan tambahan datang akibat meningkatnya permintaan bioenergi. Situasi ini memperparah beban lingkungan dan sosial yang sudah ada.
“Ketika transisi energi terus bergantung pada perkebunan skala besar untuk suplai feedstock bioenergi, kita menciptakan solusi semu—sesuatu yang dipromosikan sebagai energi terbarukan, tetapi pada saat yang sama menyebabkan hilangnya hutan dan tetap meletakkan beban eksternalitas pada masyarakat,” ujar Amalya. Kritiknya tajam menyoroti paradoks kebijakan energi.
Amalya menambahkan, persaingan antara pangan dan bahan bakar semakin memanas. Kita tidak lagi memiliki kuota untuk memperluas perkebunan sementara ketimpangan semakin dalam. Manfaat dan insentif pengembangan biodiesel sebagian besar dinikmati korporasi besar, sementara petani kecil dan masyarakat menanggung biaya lingkungan dan sosialnya.
“Kita perlu beralih dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi restoratif. Masyarakat perlu diperkuat agar dapat memahami dan mempertahankan apa yang terjadi terhadap hutan mereka, sekaligus membangun alternatif ekonomi yang memulihkan, bukan menghancurkan, ekosistem,” pungkas Amalya. Seruan itu menutup diskusi dengan pesan tegas tentang keadilan dalam transisi energi.
